NASIONAL

Rabu, 11 Oktober 2017 | 17:40 WIB

2 Pejabat Kemendes PDTT Dituntut Dua Tahun Penjara

Indra Hendriana
2 Pejabat Kemendes PDTT Dituntut Dua Tahun Penjara
(Foto: inilahcom)
INILAHCOM, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantadan Korupsi (KPK) menuntut eks Irjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Sugito selama 2 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan.

Dalam tuntutannya jaksa menyatakan, Sugito bersalah menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli Rp240 juta. Suap itu agar Kemendes PDTT mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Sugito terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Jaksa KPK Ali Fikri membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Sementara mantan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Kemendes, Jarot Budi Prabowo dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp200 juta serta subsider 6 bulan.


Jaksa menyebut, Jarot mengumpulkan uang dari sejumlah Ditjen di Kemendes untuk mempengaruhi pemberian opini WTP Kemendes.

"10 Mei Sugito telah menyerahkan uang Rp200 juta ke Jarot. Jarot membawa uang Rp200 juta ke Ali Sadli, dan lalu Ali Sadli memerintah Choirul Anam menyerahkan uang ke ruang kerja Rochmadi. Hal itu dibuktikan dalam kamera CCTV dan diterangkan Ali Sadli serta diakui Jarot. Dan dijawab Rochmadi iya. Pada 26 Mei, Jarot menemui Ali Sadli memberikan uang Rp40 juta," kata jaksa.

Jaksa menyatakan Sugito pernah bertemu dengan Ketua Sub Tim I Pemeriksa BPK Choirul Anam pada akhir April 2017. Pertemuan itu berlangsung di kantor Kemendes PDTT Jalan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan.

"Choirul Anam menyarankan ada atensi pada Ali Sadli dan Rochmadi serta atensi atas saran Ali Sadli. Sehingga Choirul Anam bertemu dengan terdakwa. Permohonan atensi saat bersamaan dengan pemeriksaan keuangan opini di Kemendes," sambung jaksa.

Sugito dan Jarot disebut jaksa melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 64 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.[jat]
#OTT #KPK #BPK #Kemendes
BERITA TERKAIT
Gerindra: KPK 'Berpolitik'
KPK Selidiki Pihak yang Halangi Penyidikan Novanto
(Gratifikasi Bupati Nganjuk) KPK Sita Mobil Mewah Hingga Cegah Kepala Desa
KPK Tetapkan Bupati Nganjuk Tersangka Gratifikasi
KPK Ultimatum Atasan Plt Sekda Jambi
(Suap Ketuk Palu APBD Jambi 2018) Plt Kadis Jambi Bakal Ungkap Sosok 'Raja'
KPK Bakal Tunggu Kicauan Nazar Soal e-KTP

ke atas