EKONOMI

Kamis, 12 Oktober 2017 | 14:10 WIB

Verifikasi Penerima Kartu Tani Dipatok Kelar 2018

M Fadil Djaelani
Verifikasi Penerima Kartu Tani Dipatok Kelar 2018
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (Foto: istimewa)
INILAHCOM, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menargetkan verifikasi penerima subsidi pupuk bagi petani melalui Kartu Tani, rampung akhir tahun ini.

Mardiasmo menjelaskan, verifikasi data tersebut, meliputi banyak hal. Diantaranya validasi nama, alamat dan nomor induk kependudukan. "Supaya petani yang terima (subsidi) pupuk itu benar-benar petani, sehingga tepat sasaran," kata Mardiasmo saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu malam (11/10/2017).

Kata mantan Kepala BPKP ini, verifikasi penerima Kartu Tani ini, dilakukan melalui beberapa tahapan. Selain memvalidasi identitas petani, pemerintah akan mencocokkan data dari Kementerian Pertanian. "Verifikasi tidak hanya lihat dari foto karena bisa fiktif juga kan. Selain itu, ada perbankan juga yang ikut memverivikasi," ujar Mardiasmo.


Mardiasmo mengungkapkan, verifikasi tersebut dilakukan agar subsidi pupuk tepat sasaran. Harapannya, subsidi diperuntukkan petani miskin, yang memiliki lahan maksimal 2 hektar.

"Jadi by name by addres by NIK. Kedepan kalau data sudah settle kami matchingkan dengan kemiskinan. Jadi petani yang miskin. Kan ini all petani, nanti setelah itu semua petani yang dapat subsidi, kami kerucutkan lagi jadi satu kesatuan kartu maka kami cari petani yang miskin," papar Mardiasmo.

Selain itu, pemerintah sedang menata sistem perbankan kartu tani melalui Himpunan Bank-bank Negara (Himbara). Melalui Himbara, sistem kartu tani diharapkan bisa seragam meski banyak bank yang terlibat. [ipe]


#KartuTani #WamenkeuMardiasmo #SubsidiPupuk
BERITA TERKAIT
EBT Butuh Investasi US$600 M hingga 2040
3 Kali BI Tahan Suku Bunga 4,25%, Ini Dalihnya
Poles Kualitas Layanan, PLN Solo Punya Pasopati
Stok dan Harga Pangan Maluku Aman Terkendali
Harap Sabar, KA Bandara Yogya Baru Beroperasi 2020
Mahalnya Biaya 10 Destinasi Wisata Sekelas Bali
Satgas Waspada Investasi Rilis 21 Entitas Ilegal

ke atas