NASIONAL

Kamis, 12 Oktober 2017 | 14:04 WIB

Tito: Ada Sanksi jika Polisi Tak Lapor LHKPN

Muhamad Yusuf Agam
Tito: Ada Sanksi jika Polisi Tak Lapor LHKPN
Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian (kiri) didampingi Wakapolri Komjen Pol Syafruddin (kanan) saat mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10). (Foto: inilahcom/Didik Setiawan)


INILAHCOM, Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta seluruh anggota kepolisian untuk wajib melaporkan harta kekayaannya. Pelaporan tersebut untuk mencegah korupsi di lingkungam Polri.

Penyampaian LHKPN sudah diatur di lingkungan Polri seperti pembelian barang mewah terutama properti dan kendaraan yang wajib dilaporkan kepada Div Propam dengan menyampaikan sumber pembeliamnya, kata Tito dalam rapat kerja di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Meski tidak menyebutkan secara jelas Nomor Peraturan Kapolri Soal kewajiban membuat Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Tito mengatakan pelaksanaannya dilakukan Inspektorat Pengawasan Umum Polri dan Inspektorat Pengawasan Daerah tingkat Polda.


Sanksinya jelas tidak ada kenaikan pangkat dan tidak bisa lanjut sekolah, ini sanksi berat di tingkat kepolisian. Otomatis akan stuck di situ saja, katanya.

Mengenai pelaporan LHKPN ini sempat membuat hubungan Polri dan KPK renggang. Beberapa pejabat utama Polri merasa tidak ada keharusan melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

Salah satu yang menolak yakni Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso (Buwas). Sejak Buwas menjabat Kabareskrim sudah diimbau untuk melaporkan harta kekayaannya. Namun Buwas justru meminta KPK untuk datang kepadanya dan mendata harta kekayaannya.[jat]
#Kapolri #TitoKarnavian
BERITA TERKAIT
Kapolri: Kapolsek Ikut Korupsi Dana Desa, Pecat!
Kapolri Jelaskan Tugas Detail Densus Tipikor
Polri Ingin Kerja Sama dengan KPK Usut Kasus Novel
Kapolri Akui Merasakan Kebatinan Warga Tolikara
Tito Minta Anggotanya Mundur Jika Maju di Pilkada
Kapolri: Menang atau Kalah, Semua Harus Terima
Kata Tito Soal Permintaan DPR untuk Jemput Paksa

ke atas