EKONOMI

Selasa, 14 November 2017 | 16:00 WIB

Satgas Percepatan Perizinan Berbuah Rating EODB

Satgas Percepatan Perizinan Berbuah Rating EODB
Ekonom James Adam (Foto: istimewa)
INILAHCOM, Kupang - Ekonom James Adam bilang, satuan tugas (satgas) Percepatan Pelaksanaan Berusaha adalah jawaban bagi percepatan penerbitan izin berusaha bagi investor.

"Kita apresiasi langkah pemerintah menyiapkan pedoman pembentukan satuan tugas (satgas) Percepatan Pelaksanaan Berusaha untuk mempercepat perizinan berusaha," kata Adam di Kupang, Selasa (14/11/2017).

Langkah itu, kata Adam, merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Dalam aturan yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo dan diundangkan sejak 26 September 2017, menegaskan, konsep kegiatan dari percepatan pelaksanaan berusaha jauh lebih luas dari Ease of Doing Business (EoDB) atau kemudahan berusaha.

Secara umum, kata Adam, masalah layanan perizinan yang cepat dan murah dan mudah masih dominan menjadi faktor penghambat minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia terutama di NTT.

Layanan perizinan masih menjadi faktor penghambat yang dominan selain faktor kepastian dan sarana-prasarana dalam upaya menarik minat dan meningkatkan serta merealisasikan target investasi ke daerah.

Menurut dia, selain pembentuk pedoman Satgas itu, berbagai langkah dan kebijakan dari pemerintah terkait dengan masalah layanan perizinan dan percepatannya telah dilakukan berulang kali, antara lain paket Kebijakan Ekonomi ke XVI yang mengatur atau mempermudah perizinan investasi.


Paket-paket kebijakan ini menurut anggota IFAD (International Fund for Agricultural Development) untuk program pemberdayaan masyarakat pesisir NTT, telah berdampak positif terutama terhadap perbaikan iklim investasi.

Meskipun tidak secara signifikan nampak, tetapi bahwa ada banyak investor kecil, menengah hingga yang besar telah dan akan menanamkan modalnya di daerah-daerah untuk kepentingan daya dorong perekonomian dan pemenuhan kebutuhan dasar warga diperdesaan.

"Kita sudah sampai pada paket kebijakan ke-16, isinya mulai dari bagaimana memberi kemudahan memulai usaha terutama bagi investor dalam berbagai jenis usaha," kata Adam.

Ia mencontohkan, di BKPM ada perizinan tiga jam untuk 8 izin sekaligus dan Investor sudah banyak memanfaatkan. Begitu pula paket kebijakan jilid XIV yang berisi tarif pajak yang diterapkan terhadap e-commerce, atau perdagangan elektronik dalam jaringan.

"Tarif pajak yang dikenakan diperkiraklan lebih rendah karena ini masih industri yang baru dengan harapan aplikasi pajaknya juga lebih sederhana," kata Adam.

Jadi menurut dia, jika sebuah izin hanya membutuhkan tiga jam dapat diterbitkan, mengapa harus menunggu tiga hari, tiga minggu apalagi tiga bulan.

Untuk maksud tersebut pihak pemohon juga diharapkan bersifat kooperatif untuk menyiapkan persyaratan yang diminta, sehingga tidak terkesan hambatan perizinan datangn dari dalam instansi pemberi izin, tetapi kenyataannya, pihak pemohon juga yang kurang proaktif.
[tar]
#EODB #SatgasInvestasi
BERITA TERKAIT
Rating Kemudahan Bisnis di Ibu Kota Jeblok
Tol Cisumdawu Membelah Bukit, Ini Progessnya
Sebentar Lagi, Indonesia Ikuti Standar Halal SMIIC
Pesawat Turboprop Habibie Diincar Investor Asing
Tahun Depan, Airlangga Masih Mengandalkan Mamin
Pengisi Kursi Panas Dirjen Pajak, Ini Kata Pakar
Menhub Budi 'Paksa' KAI Masuk Proyek LRT Jabodebek

ke atas