NASIONAL

Rabu, 15 November 2017 | 08:01 WIB

Desakan Munaslub Golkar Dianggap Rasional

Happy Karundeng
Desakan Munaslub Golkar Dianggap Rasional
Analis Politik UNJ Ubedilah Badrun (Foto: Istimewa)
INILAHCOM, Jakarta - Analis Politik UNJ Ubedilah Badrun menilai adalah sesuatu yang wajar jika wacana Munaslub Partai Golkar kembali menyeruak pasca sang ketua umu kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Jika ada desakan mayoritas DPP Provinsi se-Indonesia untuk melaksanakan Musyawarah Nasional mengganti Ketua umumnya saya mencermatinya secara politik itu hal yang rasional," katanya kepada INILAHCOM, Selasa (14/11/2017).

Ia menjelaskan, salah satu alasan Munaslub untuk mengganti Setya Novanto itu rasional adalah karena selain semakin memburuknya citra Golkar, juga dalam menghadapi tahun politik 2018 dan 2019 Golkar memerlukan soliditas pengurus dan tidak buang energi untuk sesuatu yang sebetulnya tidak diperlukan.


"Fakta dukungan mayoritas DPD Provinsi untuk diselenggarakanya Munas menunjukan adanya pergeseran dukungan yang sebelumnya mendukung Setya Novanto kini satu persatu meninggalkan dukunganya pada Setya Novanto. Situasi ini seharusnya direspon dengan cepat oleh pengurus untuk munas agar tidak menimbulkan interpretasi dan spekulasi di kalangan pengurus," ulasnya.

Sebelumnya, kabar telah terjadinya pertemuan antara sejumlah Ketua DPD I Partai Golkar pasca Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto kembali ditetapkansebagi tersangka, menyeruak ke publik. Pertemuan ini dikabarkan guna membicarakan konsolidasi Partai Golkar kedepan. Pertemuan ini disebut tidak dihadiri oleh sejumlah Ketua DPD I.

Tak hanya itu, bahkan informasi yang disebut berasal dari internal Partai menyebut dalam pertemuan itu 21 Pengurus DPD PG Provinsi, menghendaki adanya perubahan (Munas). 10 Pengurus DPD PG Provinsi masih abu-abu dan 3 Pengurus DPD PG Provinsi bertahan tidak ingin adanya Munas, demi mempertahankan Ketua Umum Setya Novanto. [hpy]
#PartaiGolkar #SetyaNovanto #KorupsiEKTP
BERITA TERKAIT
Novanto Kembali Diperiksa KPK Terkait Kasus e-KTP
Ical Hargai Pleno Golkar Terkait Novanto
Jaksa Agung: Kami tak Bisa Lindungi Novanto
Jaksa Agung Tolak Permintaan Pelindungan Novanto
Golkar: Kesempatan Novanto Sampai Praperadilan
Novanto Berjasa Besar jadi Dipertahankan Golkar
CCTV Tak Rekam Kecelakaan Mobil Novanto

ke atas