EKONOMI

Selasa, 05 Desember 2017 | 19:22 WIB

Bangun Kemakmuran Desa Lewat Perhutanan Sosial

Bangun Kemakmuran Desa Lewat Perhutanan Sosial
(Foto: Istimewa)
INILAHCOM, Jakarta - Pemberian akses kelola kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial ditargetkan terealisasi 4,3 juta hektar sampai 2019, dan akan selesai di 2021 yakni seluas 12,7 juta ha. Sampai akhir November 2017, total yang diberikan sudah mencapai 1,3 juta ha.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Bambang Soepriyanto, yang hadir mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam acara Focus Group Discussion(FGD) bertema Perhutanan Sosial Untuk Kesejahteraan Rakyat, Selasa (5/12/2017) di Jakarta, menyampaikan target yang ingin dicapai bukan hanya dari segi kuantitas saja tetapi juga kualitas.

Target yang ingin kita capai tidak hanya dari sisi luasan, tetapi juga kualitas, dan yang terpenting betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat, ucap Bambang. Dengan adanya perhutanan sosial diharapkan munculnya pertumbuhan regional baru, sehingga kesenjangan ekonomi masyarakat di pedesaan dengan perkotaan jadi berkurang, lanjut Bambang.

Berdasarkan data, terdapat sekitar 25.863 desa di hutan atau 36,7% dari desa di Indonesia. Sementara jumlah penduduk miskin di sekitar areal hutan sekitar 10,2 jt jiwa atau 36,73% dari total penduduk miskin di Indonesia.


Untuk itu, sejak 2007 sampai sekarang, kebijakan pemerintah telah menitikberatkan pada pemberian fasilitas terhadap rakyat untuk tujuan kemakmuran. Rakyat dapat mengakses sumber daya hutan yang ada di sekitarnya melalui program perhutanan sosial.

Pemerintahan Presiden Jokowi-JK telah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar (10% dari luas kawasan hutan Indonesia) untuk masyarakat melalui program perhutanan sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Mochammad Hidayat Lamakarate, yang hadir dalam acara ini juga berharap untuk percepatan pelaksanaan perhutanan sosial di daerah. Keterlambatan selama ini bisa jadi disebabkan oleh birokrasi yang lama, dalam diskusi ini agar dirumuskan solusi bagaimana kita dapat mempercepat proses penetapan areal perhutanan sosial ini, ungkap Hidayat.

Presiden Joko Widodo juga sangat serius mengawal pelaksanaan perhutanan sosial ini. Di awal bulan November lalu, Joko Widodo melakukan inspeksi di empat lokasi perhutanan sosial dan menyerahkan izin pemanfaatan hutan melalui surat keputusan (SK) Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) serta SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) seluas 9.550,15 ha bagi 5.915 KK.

FGD yang berlangsung sehari ini dihadiri sekitar 50 peserta yang terdiri dari beberapa kepala daerah, Perum Perhutani, akademisi, dan masyarakat. Diharapkan dari FGD ini akan dihasilkan rumusan rekomendasi agar konsep perhutanan sosial dapat diimplementasikan dan dapat bersinergi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. [*]
#LHK #KementerianLHK #PerhutananSosial
BERITA TERKAIT
Cegah Karhutla sebagai Upaya Bela Negara
KLHK Terus Tingkatkan SDM Antisipasi Karhutla
KLHK: Proper Dorong Ketaatan Perusahaan Sampai 92%
KLHK Tanamkan Generasi Muda Cinta Lingkungan
Litbang KLHK Raih Pusat Riset Unggulan 2018-2020
KLHK: Karhutla Harus Fokus pada Pencegahan
KLHK Bangun Pilot Project Reaktor Biomassa

ke atas