EKONOMI

Kamis, 07 Desember 2017 | 17:05 WIB

BPJS Kesehatan, Biayai Kanker dari Cukai Rokok

Uji Sukma Medianti
BPJS Kesehatan, Biayai Kanker dari Cukai Rokok
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fahmi Idris (Foto: Istimewa)
INILAHCOM, Jakarta - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fahmi Idris, mengatakan akan tetap menanggung biaya kanker paru-paru.

Hal ini menyusul adanya usulan diterapkannya berbagi beban biaya (cost sharing) terhadap penyakit katastropik. Cost sharing adalah berbagi biaya antara BPJS Kesehatan dengan pasien atau keluarga pasien. Sedianya cost sharing ini hanya berlaku bagi peserta mampu dan mandiri.

Adapun, penyakit katastropik merupakan penyakit berbiaya tinggi dan secara komplikasi dapat membahayakan jiwa penderitanya, seperti jantung, ginjal, kanker, stroke, talasemia, leukimia, hepatitis, hemofilia dan lain-lain.

Salah satu penyakit yang berkaitan dengan katastropik adalah kanker paru-paru. Dengan adanya rencana cost sharing ini, Fahmi menerangkan, memang ada aturan mengenai Frame Work for Tobacco Control (Konvensi Pengendalian Tembakau).

Artinya, cukai dinaikkan setinggi-tingginya dengan harapan perokok pemula tidak masuk. Misalnya untuk perokok yang sudah aktif, kata dia, jika harganya naik Rp1.000 dia tidak akan langsung berhenti.

"Tapi kalau kita naikkan, paling tidak perokok pemula agak keberatan," jelasnya di Kementerian Kominfo Jakarta, Kamis (7/12/2017).


Nantinya cukai rokok yang naik itu akan digunakan untuk kesehatan. Alias membiayai orang yang sakit kanker paru-paru karena rokok ataupun untuk melakukan kampanye di daerah-daerah tentang bahaya rokok.

Sama halnya seperti cukai untuk produk kayu. Misal cukai untuk kayu dinaikkan. Dimana, uang hasil kenaikkan cukai rokok digunakan lagi untuk melakukan penanaman hutan gundul atau reboisasi.

"Cukai rokok untuk kesehatan, bukan jadi hal aneh bersumber cukai rokok, tujuannya, lambat laun bergeser, perokok kurang, orang sehat, jaminan kesehatan besar," jelasnya.

Akan tetapi, lanjut dia, tidak berarti BPJS Kesehatan tidak akan menanggung biaya peserta yang mengidap penyakit kanker paru-paru. Hal ini lantaran tidak adanya bukti yang sahih akan penyebab penyakit dari seorang pasien.

Staf Ahli Menteri Kesehatan, Donald Pardede menambahkan, misalnya penyakit kanker paru-paru. Untuk memastikan itu disebabkan oleh rokok tidak serta merta, sementara penyebabnya kanker paru-paru ada banyak.

"Ini pembuktiannya lebih sulit, sehingga kami lebih memilih gerakan ke hulu. Bagaimana membuat org tidak merokok itu lebih penting dibanding menghukum orang yang sudah sakit untuk tidak dibantu pengobatannya," ujarnya. [hid]

#BPJSKesehatan
BERITA TERKAIT
Pemerintah Ingin Program BPJS Kesehatan Berlanjut
(Atasi Defisit BPJS Kesehatan) Kemenkeu: Cukai Rokok Lebih Mudah
Menkop Percepat Program IUMK dan Hak Merek
Sri Mulyani Ingin Pengelolaan APBN yang Jelas
Bea Cukai Dumai & Bengkulu Musnahkan Barang Ilegal
(Deteksi Barang 'KW') Inilah Kecanggihan Lab Bea Cukai
PLN Siapkan 1.139 Personel Jelang Natal

ke atas