EKONOMI

Kamis, 07 Desember 2017 | 19:44 WIB

Alat Parkir Meter Kerek Pendapatan Pemprov DKI

Alat Parkir Meter Kerek Pendapatan Pemprov DKI
(Foto: inilahcom)
INILAHCOM, Jakarta - Pihak PT Mata Biru menyebut alat parkir meter di tiga lokasi Terminal Parkir Elektronik (TPE) yang menjadi percontohan sejak 2015, efektif menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov DKI Jakarta.

Selain itu, penggunakan alat parkir meter meminimalisir terjadinya kebocoran pendapatan daerah sektor perparkiran.

Hal itu disampaikan PT Mata Biru menanggapi adanya pemberitaan di media yang menyatakan kebocoran pendapatan parkir dari alat parkir meter, sehinga Pemprov DKI Jakarta menghentikan operasi tiga TPE yang menjadi percontohan sejak 2015 di tiga lokasi, yakni di Jalan Sabang, Jalan Falatehan dan di Jalan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Dengan meningkatnya pendapatan parkir untuk Pemprov DKI dari Rp 500 ribu per hari ke Rp 12 juta per hari artinya tingkat kebocoran sudah diminimalisir dan pendapatan Pemprov DKI dari perparkiran cukup besar dibandingkan menggunakan cara konvensional/karcis, kata Vice CEO PT Mata Biru, Kemas Ilham Akbar kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Kemas mengatakan, pihaknya sudah menjalankan tugasnya sesuai prosedur sebagai pihak ketiga yang dipercaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola jasa perparkiran di DKI Jakarta. Kami sudah sangat tegas menjalankan SOP, kalau ada yang melanggar atau curang kami tindak tegas pula. Mulai dari teguran sampai pemecatan dan itu semua sudah kami lakukan, tegasnya.


Ia menjelaskan, PT Mata Biru merupakan pelopor penerapan parkir tepi jalan on street dengan menggunakan TPE, sudah cukup efektif menekan kebocoran pendapatan parkir dan meningkatkan PAD Pemprov DKI Jakarta. Contoh yang di Jalan Sabang, dulu dapat Rp 500 ribu per hari, sekarang dapat Rp 12 juta per hari, dan daerah lainya sama seperti itu, ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta memutus kontrak PT Mata Biru sebagai pihak ketiga pengelola jasa perparkiran di DKI Jakarta untuk di tiga lokasi yakni di Jalan Sabang, Jalan Falatehan dan di Jalan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Kontrak tersebut diputus lantaran hasil evaluasi internal auditor terkait bagi hasil pendapatan, kegiatan pengelolaan, utamanya dari sisi pelayanan kepada jasa parkirnya yang tidak memenuhi Key Performance Indicators (KPI), baik sisi biaya maupun pendapatanya.

Terkait pemutusan kontak tersebut, Kemas mengatakan, saat ini, sedang dilakukan perpanjangan kontrak. Sekarang kami sedang berupaya untuk menindak lanjuti kontrak kerja kami, melalui mekanisme yang ada, jelasnya.

Soal adanya wacana untuk kembali menggunakan karcis parkir sebagai mekanisme pembayaran lahan parkir, pihaknya menilai langkah itu sebuah kemunduran bagi pelayanan parkir khususnya di DKI Jakarta.

Sayang sekali kalau apa yang sudah baik ini lalu kemudian menjadi mundur. Masa semua sudah pakai uang elektornik (e-Money) untuk cegah kebocoran, koq kembali ke zaman batu, harusnya kita semakin maju dong, papar Kemas. [tar]
#ParkirMeter #PemprovDKI #PAD
BERITA TERKAIT
Jadikan PDRB Sebagai Acuan, Kadin Koreksi UMP DKI
KLHK: Proper Dorong Ketaatan Perusahaan Sampai 92%
Darmin Berharap Berkah di Tahun Politik
Darmin Prediksi Setoran Pajak Kurang 2,6%
Menkop Salurkan Kredit Ultra Mikro Rp117,1 M
Tren Surplus Menurun, Sikap Darmin Santai
Stok Pangan di Papua Cukup, Harga Terkendali

ke atas