EKONOMI

Jumat, 12 Januari 2018 | 20:55 WIB

Sejak Berdiri, LPS Bayar Klaim Nasabah Rp984,6 M

M Fadil Djailani
Sejak Berdiri, LPS Bayar Klaim Nasabah Rp984,6 M
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Halim Alamsyah (Foto: Istimewa)
INILAHCOM, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Halim Alamsyah bilang, sejak LPS berdiri, klaim 150.641 ribu rekening nasabah dibayarkan. Nilainya Rp984,6 miliar.

Selama pembayaran klaim pada 2017, terdapat 1.292 rekening tidak layak bayar yang sebagian besar disebabkan karena pemilik rekening terkait dengan kredit macet.

Hanya ada 19 rekening tidak layak bayar yang karena bunga simpanannya di atas bunga penjaminan LPS. "Artinya, masyarakat semakin tahu dan paham mengenai ketentuan persyaratan layak bayar dan simpanan yang dijamin," kata Halim di kantornya, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Sepanjang 2017, kata Halim, LPS melikuidasi sembilan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BPR yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kesembilan bank tersebut tersebar di beberapa provinsi, yakni satu bank di DKI Jakarta, dua bank di Jawa Timur, satu bank di Sumatera Utara, satu bank di Riau, satu bank di Banten, satu bank di Bali, satu bank di Sumatera Barat dan satu bank di Jawa Tengah.

Hingga saat ini, LPS telah melakukan likuidasi terhadap 85 bank yang terdiri dari satu bank umum, 79 BPR, dan 5 BPRS. "Dari 85 bank yang dilikuidasi tersebut, yang telah selesai proses likuidasinya sebanyak 69 bank," ujar Halim.

Total aset Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga akhir November 2017 mencapai Rp86,81 triliun atau tumbuh 18,9% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp73,01 triliun pada November 2016. Bentuk aset LPS ini didominasi penempatan investasi yang mencapai 96,9% atau sebesar Rp84,12 triliun. [ipe]

#LPS
BERITA TERKAIT
Ini Alasan LPS Kerek Suku Bunga Penjaminan ke 6,5%
Kemenkop Sertifikasi Produk UKM
Ini Cara Bea Cukai Percepat Hub Logistik di Asia
(Genjot Produksi) Pertamina EP Jambi Field 'Ngebor' di Sumur Betung
KLHK Komitmen Melakukan Pencegahan Korupsi
Banggar DPR Sesalkan Dana Sawit Masuk Kemenkeu
DPR Jelaskan Investasi Swasta dengan Skema PINA

ke atas