NASIONAL

Sabtu, 13 Januari 2018 | 07:12 WIB

Penegakan Hukum Bantu Calon Tak Tercekik Ongkos

Ivan Setyadi
Penegakan Hukum Bantu Calon Tak Tercekik Ongkos
Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Sejumlah fasilitas bantuan sudah disiapkan negara dalam membantu pembiayaan calon kepala daerah untuk maju berkompetisi di pilkada.

Ada empat metode kampanye yang biayanya ditanggung negara. Dengan begitu, diharapkan bisa menekan modal calon secara jor-joran.

"Negara memberikan insentif dukungan biaya kampanye bagi para calon. Sekarang memang sebagian dari biaya kampanye dibiayai negara melalui APBD dan difasilitasi oleh KPU," kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni kepada INILAHCOM, Jumat (12/1/2018).

"Lalu, diterapkan pembatasan belanja kampanye secara rasional di pilkada agar calon tidak jor-joran," sambungnya.

Sehingga sebut Titi, aspek penegakan hulumlah yang harus berperan besar mencegah terjadinya praktik politik uang.

"Kalau penegakan hukum bisa mencegah dan mengelimir ini, maka biaya yang dikeluarkan calon juga pasti bisa ditekan," ungkapnya.

Pembuat UU perlu fokus pada pembuatan aturan yang bisa menekan maraknya politik uang, jual beli perahu politik dan suara pemilih, serta penegakan hukum dan sanksi yang tegas atas pelanggaran yang terjadi.

"Pengaturan dana kampanye juga harus menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye calon, agar mereka tidak main-main," tandasnya.[van].

#Pilkada2018 #OngkosPolitik
BERITA TERKAIT
Respon Tommy Soal Tudingan ke Soeharto
10 Anggota DPRD Malang Segera Disidang
KemenPAN-RB Apresiasi Program WBK di Polres Batu
Gubernur Bengkulu Tegaskan Netral di Pilpres 2019
Cawagub Eksternal Bisa Jadi Solusi Gerindra-PKS
Atasi Rob, Proyek Giant Sea Wall Tetap Jalan
MenPAN-RB Pertanyakan Pihak yang Tolak PP PPPK

ke atas