METROPOLITAN

Sabtu, 13 Januari 2018 | 11:05 WIB

Pakar Hukum Ini Nilai Reklamasi Suatu Kebutuhan

Willi Nafie
Pakar Hukum Ini Nilai Reklamasi Suatu Kebutuhan
Pakar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada, Nur Hasan (Foto: Istimewa)
INILAHCOM, Jakarta - Pakar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada, Nur Hasan menilai reklamasi merupakan suatu kebutuhan. Pasalnya hal tersebut telah direncanakan pemerintah jauh sebelumnya. Dan telah tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 dan sejumlah perda lainnya.

"Itu reklamasi merupakan suatu kebutuhan," kata Hasan, dalam acara diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).


Oleh karena itu dia menilai, tepat apabila pemerintah bekerjasama dengan pengembang, mengingat pemerintah tak memiliki anggaran yang cukup guna mengerjakan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Pemerintah kan tak punya uang untuk kerjakan reklamasi dan bekerjasama dengan badan badan usaha terutama swasta," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerima jawaban dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait pencabutan Hak Guna Bangunan (HGB) rekalmasi. BPN menolak permintaan pembatalan dan penundaan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pulau-pulau hasil reklamasi Teluk Jakarta. [fad]
#ReklamasiTelukJakarta #AniesSandi
BERITA TERKAIT
Cuaca Cerah Bakal Naungi DKI Sepanjang Selasa
Terobos Ganjil-Genap, IP Terciduk Bawa Ganja
Warung Terbakar di Kawasan Sunter Jakut
Prakiraan Cuaca Ibukota Awal Pekan Ini
Pungli, Polda Metro Bekuk Polisi Gadungan
Bangunan Roboh di Kota Tua Bukan Cagar Budaya
Cuaca Ibukota Akhir Pekan Ini Diprakirakan Cerah

ke atas