METROPOLITAN

Sabtu, 13 Januari 2018 | 11:05 WIB

Pakar Hukum Ini Nilai Reklamasi Suatu Kebutuhan

Willi Nafie
Pakar Hukum Ini Nilai Reklamasi Suatu Kebutuhan
Pakar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada, Nur Hasan (Foto: Istimewa)
INILAHCOM, Jakarta - Pakar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada, Nur Hasan menilai reklamasi merupakan suatu kebutuhan. Pasalnya hal tersebut telah direncanakan pemerintah jauh sebelumnya. Dan telah tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 dan sejumlah perda lainnya.

"Itu reklamasi merupakan suatu kebutuhan," kata Hasan, dalam acara diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).


Oleh karena itu dia menilai, tepat apabila pemerintah bekerjasama dengan pengembang, mengingat pemerintah tak memiliki anggaran yang cukup guna mengerjakan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Pemerintah kan tak punya uang untuk kerjakan reklamasi dan bekerjasama dengan badan badan usaha terutama swasta," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerima jawaban dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait pencabutan Hak Guna Bangunan (HGB) rekalmasi. BPN menolak permintaan pembatalan dan penundaan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pulau-pulau hasil reklamasi Teluk Jakarta. [fad]
#ReklamasiTelukJakarta #AniesSandi
BERITA TERKAIT
(Reklamasi Teluk Jakarta) Yusril Tidak Setuju DKI Ganti Rugi Pengembang
Pesan Yusril Kepada Gubernur Anies Soal Reklamasi
Polisi Sudah Periksa Lima Saksi Kasus Reklamasi
Anies Lantik 8 Pejabat Baru di Pemprov DKI
Anies Tanggapi Kritik Menhub Soal Tanah Abang
Siang Ini Sebagian Jakarta Diprediksi Hujan
Usai Sandi Diperiksa, Kasus Tanah Terus Diproses

ke atas