NASIONAL

Sabtu, 13 Januari 2018 | 17:01 WIB

Pemprov DKI Bisa Gugat HGB Pulau Reklamasi ke PTUN

Willie Nafie
Pemprov DKI Bisa Gugat HGB Pulau Reklamasi ke PTUN
Nur Hasan Ismail, Pakar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta dapat menggugat soal penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pulau reklamasi di Teluk Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Dari sisi hukum, setiap keputusan Tata Usaha Negara (TUN) prinsipnya dapat dibatalkan," kata Nur Hasan Ismail, Pakar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada, Sabtu (13/1/2018).

Namun, kata dia, langkah menggugat tersebut harus disertai dengan landasan hukum yang akurat sebagai alasan penggugat.

"Tapi jangan hanya sekadar minta, tetapi harus diikuti dengan ini lho letak cacat hukumnya surat keputusan itu," tuturnya.

Diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melayangkan surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil untuk pencabutan dan membatalkan penerbitan HGB di pulau reklamasi C, D, dan G.

Namun Menteri Sofyan tak dapat memenuhi permintaan Anies. Alasannya, penerbitan HGB di atas Hak Pengelolaan Pulau D dilaksanakan atas permintaan Pemprov DKI Jakarta dan telah sesuai dengan ketentuan administrasi pertanahan yang berlaku.

Untuk itu, bila Pemprov DKI Jakarta tak sependapat dengan pandangan Kementerian ATR/BPN disarankan untuk menempuh upaya hukum melalui PTUN.[hpy]

#Reklamasi #PemprovDKI #NurHasanIsmail
BERITA TERKAIT
Caleg DPRD Jatim Ancam Laporkan Anggota Bawaslu
500 Pohon Ditanam di Bantaran Sungai Bengawan Solo
Ini Harapan Jokowi Minta kepada Akuntan
'Polisi Pi Ajar' Merah-Putihkan Hati Anak Papua
Kejagung Didesak Cuci Gudang Jajaran Gedung Bundar
Polisi Periksa Ayah Penjual Blangko e-KTP Daring
RI-Australia Bahas Cegah Kejahatan Transnasional

ke atas