NASIONAL

Sabtu, 13 Januari 2018 | 17:01 WIB

Pemprov DKI Bisa Gugat HGB Pulau Reklamasi ke PTUN

Willie Nafie
Pemprov DKI Bisa Gugat HGB Pulau Reklamasi ke PTUN
Nur Hasan Ismail, Pakar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada (Foto: Istimewa)
INILAHCOM, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta dapat menggugat soal penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pulau reklamasi di Teluk Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Dari sisi hukum, setiap keputusan Tata Usaha Negara (TUN) prinsipnya dapat dibatalkan," kata Nur Hasan Ismail, Pakar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada, Sabtu (13/1/2018).

Namun, kata dia, langkah menggugat tersebut harus disertai dengan landasan hukum yang akurat sebagai alasan penggugat.

"Tapi jangan hanya sekadar minta, tetapi harus diikuti dengan ini lho letak cacat hukumnya surat keputusan itu," tuturnya.

Diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melayangkan surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil untuk pencabutan dan membatalkan penerbitan HGB di pulau reklamasi C, D, dan G.

Namun Menteri Sofyan tak dapat memenuhi permintaan Anies. Alasannya, penerbitan HGB di atas Hak Pengelolaan Pulau D dilaksanakan atas permintaan Pemprov DKI Jakarta dan telah sesuai dengan ketentuan administrasi pertanahan yang berlaku.

Untuk itu, bila Pemprov DKI Jakarta tak sependapat dengan pandangan Kementerian ATR/BPN disarankan untuk menempuh upaya hukum melalui PTUN.[hpy]
#Reklamasi #PemprovDKI #NurHasanIsmail
BERITA TERKAIT
Sandi Main Gitar Iringi Lagu #2019PrabowoSandi
Sandi: Pendukung Tebar Hoax Kami Laporkan
MPR Gelorakan 4 Pilar di Bumi Tanadoang Selayar
Puluhan Oknum PSHT Diringkus Polisi
(Kunjungi Pabrik Sritex) Ketua MPR Dukung Industri Nasional Mendunia
(Beri Kuliah Umum di UMS Surakarta) Ini Pesan Ketua MPR RI Kepada Generasi Milenial
KPU Tunggu Laporan Awal Dana Kampanye

ke atas