NASIONAL

Sabtu, 13 Januari 2018 | 21:33 WIB

Tahan Fredrich, KPK Tidak Serang Profesi Advokat

Happy Karundeng
Tahan Fredrich, KPK Tidak Serang Profesi Advokat
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syari (Foto: Inilahcom)
INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menegaskan tidak ada penyerangan atas profesi advokat terkait kasus yang menjerat mantan kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi.

"Sehubungan dengan pernyataan Fredrich Yunadi yang mengesankan seolah-olah proses hukum atas dirinya merupakan penyerangan atas profesi advokat, maka saya mengajak semua pihak untuk tidak menggeneralisasi profesi advokat," katanya di Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Laode menjelaskan KPK mengakui banyak advokat yang profesional dan baik. Dimana dalam menjalankan profesinya selalu berpedoman pada etika profesi dan tidak berupaya menghalang-halangi proses penegakan hukum dalam bekerja.


"Adalah betul bahwa profesi advokat ataupun dokter adalah profesi mulia yang ditujukan untuk melindungi hak-hak klien dan untuk mengobati orang-orang yang sakit," uajrnya.

Oleh karena itu, advokat dan dokter diharapkan tidak menghalang-halangi penanganan kasus korupsi oleh penegak hukum karena ada konsekuensi hukumnya sebagai mana dijelaskan di Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Diketahui KPK telah menetapkan Fredrich Yunadi dan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka merintangi penyidikan korupsi proyek KTP elektronik dengan tersangka Setya Novanto.

Keduanya pun telah resmi ditahan KPK untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan. Bimanesh terlebih dahulu ditahan sejak Jumat (12/1) malam di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan Fredrich ditahan sejak Sabtu (13/1) siang di Rutan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK. [tar]
#KPK #SetyaNovanto #FredrichYunadi #KorupsieKTP
BERITA TERKAIT
KPK Sambut Baik Jika Jokowi Ingin Bertemu
KPK Cecar Petinggi Podomoro Land Soal Bupati Rita
KPK Perpanjang Penahanan Fayakhun Hingga 20 Juli
Suap APBD, KPK Panggil 7 Anggota DPRD Malang
KPK Panggil Petinggi Podomoro Land
KPK Sudah Terima Rp5,47 M Dari Suap DPRD Sumut
KPK Siapkan Penjelasan Untuk Presiden Soal RKUHP

ke atas