NASIONAL

Minggu, 14 Januari 2018 | 03:01 WIB

PDIP: Mahar Politik Ruwet Ditafsirkan

Ahmad Farhan Faris
PDIP: Mahar Politik Ruwet Ditafsirkan
Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno (Foto: inilahcom)
INILAHCOM, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengatakan mahar politik yang dimintai kepada bakal calon kepala daerah untuk bisa diusung oleh partai politik itu multitafsir.

"Beda definisi dan persepsi saja," kata Hendrawan kepada INILAHCOM, Sabtu (13/1/2018).

Anggota DPR RI ini menjelaskan mahar politik itu ada yang mengartikan sama dengan biaya politik (saksi dan sosialisasi), tapi ada juga yang mengartikan biaya politik plus fee untuk makelar politik.


"Ada pula yang menafsirkan sebagai biaya politik ditambah fee plus biaya pemenangan, jadi ruwet," ujarnya.

Untuk diketahui, maraknya mahar politik ini berawal dari cuitan La Nyalla Mattalitti yang dimintai uang untuk mendapatkan rekomendasi atau tiket maju sebagai bakal calon Gubernur Jawa Timur dari Partai Gerindra.

Pasalnya, La Nyalla diminta uang supaya mendapatkan rekomendasi sebagai bakal calon Gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2018 oleh Gerindra sebesar Rp 40 miliar.[ris]
#MaharPolitik #Pilkada2018
BERITA TERKAIT
Logistik Pilkada Mulai Didistribusi ke Pamekasan
Polda Sumut Sudah Petakan Titik Rawan Pilkada
TNI Janjikan Netralitas Prajurit di Pilkada Jatim
Perludem: Mahar Politik Itu Seperti Kasus Suap
Bawaslu Diharap Tindak Aksi Mahar Politik
IPC Sebut Mahar Politik di Parpol Sulit Dibuktikan
Pilkada Papua Tetap Antisipasi Ancaman KKB

ke atas