EKONOMI
twitter facebook
Jumat, 13 Mei 2011 | 05:06 WIB

Jaminan Sosial Juga untuk Pengangguran

Oleh: Ahmad Munjin
Jaminan Sosial Juga untuk Pengangguran
IST

INILAH.COM, Jakarta - DPR dan pemerintah mulai membahas RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sejak Kamis (12/5). Jaminan sosial diharapkan bukan hanya kesehatan dan pensiun tapi juga pengangguran.

Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Saepul Tavip mengatakan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sangat berarti bagi para pekerja. Sebab, badan itu menyangkut tiga hal krusial bagi pekerja. Salah satunya, pekerja mendapat kepastikan mengenai jaminan kesehatan. Selain itu, juga jaminan pensiun.

Lalu, apabila nanti, pekerja jadi pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga harus mendapat jaminan pengangguran. “Tiga poin itu yang dirasakan krusial,” katanya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Kamis (12/5).

Sejauh ini, lanjutnya, Jaminan Hari Tua (JHT) sudah dilaksanakan oleh Jamsostek. Masalahnya, tidak semua perusahaan menyediakan jaminan kesehatan (asuransi kesehatan) dan pensiun. “Sebab, payung hukum Jamsostek masih berupa Peraturan Pemerintah (PP) bukan Undang-Uadang (UU),” timpalnya.

Sementara itu, kalangan pegawai negeri sudah mendapat semua benefit itu. Begitu juga dengan tentara dan polisi. Pihaknya melihat, selama ini terjadi diskriminasi sementara semua pekerja pun merupakan bagian dari rakyat Indonesia seperti polisi, tentara dan pegawai negeri. “Karena itu, pekerja pun harus mendapatkan perlakuan yang sama dari negara,” tandas Saepul.

BPJS dibentuk dalam Undang-Undang (UU) dan bukan PPT sehingga semua perusahaan wajib memberikan jaminan social bagi pekerja. Bagi yang tidak melaksanakannya dikenakan sanksi hukum yang tegas dan jelas.

Selama ini, jaminan sosial yang ada masih di area abu-abu sehingga pada saat perusahaan tidak menyediakan jaminan kesehatan, pensiun dan jaminan pengangguran, tidak dikenai sanksi atau dihukum oleh aparat yang berwenang. “Padahal itu, sudah pekerja di sektor formal,” ucapnya.

Belum lagi pekerja di sektor informal yang angkanya jauh lebih besar. Angkanya, 30% merupakan pekerja formal dan 70% pekerja informal dari 108 juta tenaga kerja di 2010. Karena itu, pihaknya, bukan hanya fokus pada pekerja tapi juga orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan.

Termasuk, pekerja di sektor informal seperti pedagang asongan, petani, nelayan, kaki lima, bengkel, supir bis dan kondektur dan lain. “Kita ingin, semua itu dijamin oleh sistem jaminan sosial tersebut,” ungkap Saepul.

Sejauh ini, lanjutnya, pemerintah masih gamang menyelenggarakan jaminan sosial nasional. Pemerintah lebih cenderung melaksanakan bantuan sosial yang bersifat politik karena tergantung pada rezim penguasa seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mendidik rakyat jadi pengemis. “Angkanya bisa berubah-ubah dan bisa saja hilang,” ucapnya.

Sedangkan dalam BPJS sistem yang akan bekerja dan datanya pun akan valid. Beda dengan BLT di mana orang berkecukupan bisa mengaku miskin. “BPJS merupakan sebuah sistem jaminan sosial bukan bantuan sosial sehingga semua perusahaan tunduk pada undang-undang tersebut, tidak mengikuti selera penguasa,” paparnya.

Pemerintah selalu berkilah soal anggaran yang tidak cukup. Padahal, anggaran untuk BPJS tidak harus sekaligus tegantung sektor mana yang akan didahulukan. Asset penyelenggara Jaminan social yang ada sekarang seperti Taspen Rp10 triliun, Askes Rp20 triliun, Assabri memang belum banyak dan Jamsostek di atas Rp100 triliun.

Jika digabung sudah jauh dari cukup untuk memulai proses penyelenggaran Jaminan Sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Sebab, untuk dana awal hanya butuh Rp60 triliun. “Jadi, soal dana bukan masalah serius,” tukasnya.

Kehadiran BPJS hanya masalah itikad baik atau political will pemerintah. Padahal, jaminan sosial sudah menjadi amanat Undang-undang No 40/2004. Jika pemerintah melanggar Undang-undang, bagaimana perusahaan bisa tunduk pada Undang-Undang. “Untuk BLBI Rp600 triliun saja punya dana. Masak untuk menghadirkan jaminan kesehatan, pensiun dan pengangguran dananya jadi tidak ada,” timpalnya.

Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU BPJS Bab II Pasal 2 ayat (1) Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang untuk selanjutnya disingkat jadi BPJS, yaitu: (a) BPJS Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan, program Jaminan Kecelakaan Kerja dan program Jaminan Kematian; (b)BPJS Pensiun dan Hari Tua yang menyelengarakan program Jaminan Pensiun dan Program Jaminan Hari Tua.

Ayat (2) menyebutkan, BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum. Sementara itu, BAB III pasal 5 menyebutkan, BPJS berfungsi (a) Mengumpulkan iuran dari perserta dan pemberi kerja termasuk bantuan iuran dari pemerintah. (b) mengelola dan mengembangkan dana jaminan sosial yang berasal dari iuran maupun hasil pengembangannya untuk kepentingan peserta. Dalam pasal 6 (b) BPJS menempatkan dana jaminan sosial dalam bentuk-bentuk investasi. [mdr]

Berita Terkait
Kembali ke atas