SINDIKASI
twitter facebook
Selasa, 25 Oktober 2011 | 23:00 WIB

Aduh, 46 Guru Kota Batam Palsukan Pangkat

Oleh: Haluan Kepri
Aduh, 46 Guru Kota Batam Palsukan Pangkat
inilah.com/Dok

INILAH.COM, Batam Centre - Buramnya potret dunia pendidikan, masih saja terlihat. Seperti, 46 guru Kota Batam nekat menaikkan pangkatnya secara illegal.

Pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kota Batam, telah menetapkan sejumlah sangsi administrasi terhadap 46 guru nakal itu. Mereka menggerek pangkatnya dengan cara tak halal, dari golongan 4A menjadi 4B.

" Oknum guru itu sudah diperiksa oleh Inspektorat Kota Batam dan telah mendapatkan sanksi administratif berupa pengembalian kelebihan pembayaran kelebihan uang tunjangan ke kas negara," ujar Hasnah saat menerima kunjungan lima LSM lokal yang tergabung dalam Federasi LSM Batam di Lantai III Pemko Batam, Selasa (24/10).

Hasnah mengakui, sekitar 65 persen di antara guru tersebut merupakan kepala sekolah (Kepsek) di sejumlah SMAN, SMPN dan SDN yang tersebar di Kota Batam.

Ditanya berapa dana yang sudah dikembalikan ke kas negara, Hasnah mengaku tidak tahu persis jumlah uang yang dikembalikan ke kas negara atas kelebihan pembayaran karena kenaikan golongan tersebut.

"Saya enggak tau berapa jumlahnya, tapi saya tahunya semuanya sudah dikembalikan ke kas negara," ujar Hasnah.

Seperti diberitakan sebelumnya 46 guru di Kota Batam diduga mendapatkan kenaikan pangkat secara ilegal, yakni dari golongan 4A menjadi golongan 4 B. Sebagian di antaranya langsung menempati posisi sebagai kepala sekolah (kepsek) di sejumlah SMAN, SMPN dan SDN terkemuka yang tersebar di Kota Batam.

Hal tersebut diketahui berdasarkan surat pembatalan Surat Keputusan (SK) kenaikan golongan yang bernomor No.036/K.XII/1/3-2010 yang disampaikan oleh Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Provinsi Kepri yang ditujukan ke Gubernur Kepri tertanggal 3 Maret 2010.

Dalam surat itu disebutkan 46 guru itu dinyatakan batal naik golongan dari 4A ke 4B karena dalam pengajuannya ditenggarai cacat hukum, sehingga harus kembali ke golongan 4A.

Ada tiga poin yang dijelaskan dalam surat pembatalan kenaikan golongan tersebut. Pertama, surat pengajuan kenaikan golongan tidak mendapatkan tanda tangan dari PAK (Penetapan Angka Kredit) ke guru pembina tingkat I.

Kedua, karakter tanda tangan dipalsukan dan terakhir, setempel pada PAK tidak sesuai dengan setempel di PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidikan daan Tenaga Pendidikan) Depdiknas.

Di depan kelima perwakilan LSM yang tergabung dalam FLB, Hasnah mengatakan pengeluaran PAK (Penetapan Angka Kredit) sebagai persyaratan untuk mengajukan kenaikan golongan, merupakan kewenangan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam. [ipe]

Kembali ke atas