EKONOMI
twitter facebook
Kamis, 29 Desember 2011 | 10:39 WIB

Aturan PPN Penyerahan LPG 3 Kg Diterbitkan

Oleh: Mosi Retnani Fajarwati
Aturan PPN Penyerahan LPG 3 Kg Diterbitkan
inilah.com/Agus Priatna

INILAH.COM, Jakarta – Badan Usaha yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistirubusian jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram (Kg) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak pada saat menyampaikan permintaan pembayaran subsidi jenis BBM Tertentu dan/atau LPG 3 Kg kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Subsidi jenis BBM Tertentu dan/atau LPG 3 Kg.

Hal ini disampaikan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Dedi Rudaedi dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (29/12). Selanjutnya, KPA akan melakukan penelitian dan verifikasi terhadap permintaan pembayaran subsidi tersebut. Atas dasar hasil verifikasi yang dilakukan, maka Badan Usaha membuat Surat Setoran Pajak (SSP) yang ditandatangani oleh Kantor Pelayanan Perbendahara Negara (KPPN) atas nama Badan Usaha.

Ketentuan tersebut diatas merupakan isi dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-40/PJ/2011 tentang Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak Dan Surat Setoran Pajak atas Penyerahan Jenis Bahan Bakar Tertentu dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram, yang diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2011.

Sebelumnya pada tanggal 15 Desember 2011, Menteri Keuangan telah mengatur mekanisme pemberian subsidi LPG Tabung 3 Kilogram yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 218/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram.

Dalam Peraturan Menteri ini, disebutkan bahwa subsidi LPG Tabung 3 Kg yang terdiri dari subsidi harga dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas subsidi harga, bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dan juga sebagai pengganti penggunaan minyak tanah dalam APBN dan/atau APBN-P.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan dan penyetoran PPN atas penyerahan BBM Tertentu dan/atau LPG Tabung 3 Kg, sehingga alur mekanisme subsidi menjadi lancar. [cms]

Berita Terkait
Kembali ke atas