INILAHKORAN.COM - PENDIDIKAN
twitter facebook
Rabu, 11 Januari 2012 | 17:59 WIB

20 Ponpes Mundur dari Daftar Penerima BOS Kemenag

Oleh: Dian Prima
20 Ponpes Mundur dari Daftar Penerima BOS Kemenag
Sebanyak 20 pondok pesantren (ponpes) dari 53 ponpes yang ada di Kabupaten Bogor menyatakan mundur dari penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama. - istimewa

INILAH.COM, Bogor - Sebanyak 20 pondok pesantren (ponpes) dari 53 ponpes yang ada di Kabupaten Bogor menyatakan mundur dari penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama (Kemenag).

Pencairan yang berbelit menjadi alasan mundurnya ponpes tersebut dari daftar penerima BOS ini. Selain itu, ponpes yang mengundurkan diri ini tengah mengajukan santrinya untuk mendapatkan BOS dari sekolah normal bukan dari Kemenag.

Staf Teknis Bidang Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren (Pekapontren) Kantor Kemenag Kabupaten Bogor Basuki mengatakan sampai saat ini baru 34 ponpes yang mengajukan berkas untuk diajukan ke tingkat provinsi sebagai penerima BOS Kemenag.

"Sebanyak 20 ponpes ini menyatakan mundur dengan tidak mengirimkan berkas untuk diajukan ke provinsi," jelas Basuki, Rabu (11/1/2012).

Sebelumnya, pada Oktober 2011 lalu, lima ponpes mengundurkan diri dari daftar pengajuan dana BOS untuk periode Oktober-Desember 2011. Kemudian, saat proses pengajuan untuk periode Januari-Maret 2012, 15 ponpes kembali mengundurkan diri.

"Alasan jelas memang belum pasti, namun setelah ditelepon mereka mundur karena akan mengajukan BOS dari sekolah normal," jelasnya.

Besaran BOS ponpes wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sendiri cukup besar. Untuk ponpes Salafiah Ula mendapatkan Rp397.000 per santri per tahun, sedangkan ponpes Salafiah Wustha mendapatkan Rp570.000 per santri per tahun. Pencairan dana BOS Kemenag ini dilakukan per triwulan.

Terkait alasan rumitnya pencairan dana BOS, Basuki mengaku tidak ada yang rumit dalam pencairan dana ini. Hanya saja aturan yang ketat membuat setiap ponpes harus menyiapkan berkas-berkas yang menjadi persyaratan pencairan.

"Kalau berkas yang dibutuhkan sudah lengkap tidak ada alasan untuk menahan atau mempersulit pencairan," jelasnya.[jul]

Berita Terkait
Kembali ke atas