INILAH.COM, Jakarta - Kekerasan massal yang dihadapi masyarakat, akhir-akhir ini kerap terjadi. Ditengah kondisi tersebut, Kontras menganggap presiden SBY hanya berdiam diri.

"Fenomena kekerasan ini sesungguhnya amat kontraproduktif dengan banyak pernyataan politik yang disampaikan Presiden SBY, dimana kerap melontarkan wacana-wacana untuk menuntaskan beragam persoalan bangsa dengan pendekatan bermartabat. Namun ruang pembuktiannya masih teramat minimalis," kata Koordinator Kontras, Haris Azhar, Sabtu (28/1/2012).

Menurutnya, Kontras meyakini kekerasan massal yang terjadi di Lampung, Bima dan Papua tidak terjadi secara tiba-tiba. "Ada akumulasi kekecewaan akibat ketidak-cocokan antara harapan masyarakat Indonesia terhadap janji-janji pemerintah. Inkompatibilitas menimbulkan friksi sosial yang terjadi tidak hanya di perkotaan, namun nyaris di banyak belahan Republik ini," ungkapnya.

Dijelaskan Haris, kerusuhan di Lampung, Bima dan Papua bisa menjadi contoh dari gagalnya negara dalam mengelola dinamika kepentingan di daerah. Isu politik lokal melalui Pilkada di Papua, isu pengelolaan sumber daya alam di Bima, hingga kekacauan dalam pengelolaan distribusi politik lokal sebagaimana yang terjadi di Lampung, menjadi ajang unjuk kekuatan dan kekuasaan kepentingan-kepentingan elite.

Dikatakan, Kontras mencatat sepanjang 2011 ini, setidaknya terdapat 10 kasus kekerasan massal serius yang terjadi. Di mana intensitasnya terjadi pada bulan April-Juli 2011 dan September-Desember 2011. Eskalasi kekerasan masih berlanjut hingga Januari 2012. Kekerasan massal ini umumnya terkait dengan sengketa pengelolaan sumber daya alam, sukses politik lokal, sampai friksi sosial kehidupan keseharian warga.

Pola kekerasan melibatkan kelompok warga, aparat kepolisian dan kelompok korporasi bisnis di lokasi kejadian. Selain Lampung, Bima dan Papua, titik-titik kekerasan massal juga terjadi di Bali dan Ambon. Corak ekspresi ketidakpuasan warga Indonesia akibat pilihan politik kebijakan diskriminatif pemerintahan pusat, khususnya dalam pendistribusian hak-hak ekonomi, sosial dan politik warga.

Dirinya meminta kepada pemerintah dan seluruh aparat penegak hukum untuk tidak gegabah dalam merespons gesekan atau amuk sosial di tengah masyarakat. Keputusan untuk memobilisasi pasukan keamanan ketimbang mendahulukan upaya dialog konstruktif, berpotensi untuk memperluas lokus kekerasan.[dit]