EKONOMI
twitter facebook
Senin, 30 Januari 2012 | 17:15 WIB
Majalah Inilah REVIEW Edisi Ke-22

Apa Kata Gubernur Jabar Tentang UMK?

Oleh:
Apa Kata Gubernur Jabar Tentang UMK?
Ahmad Heryawan - inilah.com/syamsudin nasution

MAJELIS Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang dipimpin Disiplin F Manao akhirnya memenangkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bekasi atas SK Gubernur Jawa Barat tentang penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi 2012 pada sidang Kamis pekan lalu.

Dengan putusan PTUN ini maka penetapan UMK Bekasi tahun 2012 yang berkisar antara Rp 1,4 juta hingga Rp 1,8 juta dianggap tidak berlaku lagi. PTUN memerintahkan Gubernur Jawa Barat bersama dengan pengusaha dan buruh untuk membuat kesepakatan ulang.

Apa tanggapan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, atas putusan PTUN Bandung tersebut? Tantan Sulthon dari Inilah Media Grup – InilahREVIEW, Kamis malam pekan lalu menemui Ahmad Heryawan untuk sebuah wawancara. Petikannya.

Apindo memenangkan gugatan di PTUN atas SK Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.1540-Bansos/2011. Apa tanggapan Anda?

Kami akan mengajukan upaya banding. Ketika SK keluar, itu sudah jadi tanggungjawab provinsi. Dan, saya tentu akan mempertahankan dengan menjadikan biro hukum dan stafnya sebagai pengacara untuk mempertahankan SK itu. Saya punya hak untuk mempertahankan SK. Semua penetapan ini sudah melalui jalur-jalur yang ada. Juga dilakukan upaya mediasi. Tetapi jangan ada kesan intervensi. Kalaupun ada perundingan, itu betul-betul keinginan semua pihak. Kami tentu mau jadi penengah.

Kalaupun kemudian SK itu harus diubah, ya tentu harus ada kesepakatan antara teman-teman buruh dan pengusaha di Bekasi. Tapi sampai sekarang belum ada kesepakatan, jelas saya harus mempertahankan (SK tersebut). Kami berkiblat pada kepentingan umum.

Mengapa Apindo sampai menggugat SK Gubernur Jabar?

Pada dasarnya SK Gubernur keluar merupakan ujung dari sebuah proses. Prosesnya, dari sidang dewan pengupahan, unsur pemerintah, pengusaha (Apindo), dan pekerja yang diwakili oleh enam serikat. Dalam menentukan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) di Bekasi ada dua perhitungan, ada hasil versi pengusaha dan versi buruh. Namun ketika dirundingkan tidak ketemu nilainya. Mestinya ada komunikasi untuk didiskusikan. Dalam istilah Sunda ”batu turun kesik naik” (tawar menawar) pada pertemuan itu, (Tapi) Apindo walk-out karena tidak sepakat. Kabarnya, setelah (Apindo) walk-out dan yang hadir (memenuhi) qorum, lalu diputuskan kesepakatan. Lantas dilanjutkan dengan keputusan bupati. Direkomendasikan kepada gubernur. Kemudian gubernur membuat SK. SK Gubernur ini tidak hanya Bekasi, tapi seluruh daerah di Jabar. Yang digugat SK seluruh UMK, tapi poin Bekasi saja.

Pemprov Jabar melihat gugatan itu seperti apa?

Ini masalah komunikasi saja. Semestinya gugatan tersebut tidak ada. Semenjak awal, kesepakatan tersebut sudah ada di sidang pengupahan. Kenapa Apindo mesti walk-out, bagusnya tawar menawar dulu sekuat tenaga di situ. Inilah konsekuensi walk-out. Kemudian ketika sudah jadi keputusan dan secara administrasi benar dari bawah, kami tinggal mengadministrasikan. Sedikitpun kami tidak mengubah apa-apa. Cuma unik juga, prosesnya di bawah, SK-nya di atas.

Apakah kemenangan gugatan Apindo bakal memperkeruh suasana di Bekasi?

Insya Allah tidak, karena ini terjadi di Bekasi saja. Kami juga segera melakukan langkah-langkah. Mudah-mudahan ada kesepakatan. Kami berharap semua pihak menyepakati kesepakatan yang dilakukan secara bertahap dan berujung kepada SK Gubernur. Karena SK Gubernur ujung dari sebuah proses. Kondusifitas daerah tentu harus kita jaga. Tapi kami tetap akan terus mempertahankan SK yang telah kami keluarkan. Karena SK itu kami anggap sudah sesuai dengan aturan.

Langkah-langkah apa yang telah dan akan Anda lakukan untuk mencegah situasi tidak kondusif di Bekasi?

Saya ingin ini bisa diselesaikan dengan baik. Kami perbaiki semua sistem hingga situasi bisa kondusif. Kami sudah membuka ruang kepada para pengusaha dan pekerja Bekasi untuk komunikasi. Tentu provinsi siap menengahinya, dan mengikuti apapun hasil keputusannya. Tapi hingga sekarang belum ada titik temu.

Karena itu, saya akan terus bertahan dengan SK yang sudah keluar. Tapi kami juga berkewajiban menjaga kondusifitas. Ke depan saya berharap proses penetapan ini dilakukan bersama-sama. Misalnya satu survei, satu tim, satu metode, satu waktu pelaksanaan survei. Insya Allah hasilnya satu. Dan jika ditemukan ada perbedaan, ya selesaikan dalam sidang bersama. Dengan begitu saya yakin akan berjalan lancar.

Apa pertimbangan Anda menaikkan upah minimum kabupaten Bekasi?

Inikan berproses dari bawah. Provinsi hanya menetapkan saja. UMK Bekasi sebenarnya hasil usulan Kabupaten Bekasi yang berdasar kepada sidang dewan pengupahan, unsur pemerintah, pengusaha dan pekerja.

Sebetulnya ketika ada ketidaksanggupan para pihak yang keberatan, ada jalur mengajukan keberatan supaya ada penangguhan. Di Jabar yang mengajukan penangguhan ada 19 perusahaan, atau sekitar 1% dari 1.600 perusahaan yang terikat dengan SK Gubernur. Dan yang dikabulkan hanya 14 perusahaan.

Apa langkah Anda ke depan agar masalah serupa tidak terjadi lagi di tahun-tahun mendatang?

Langkah ke depan, bagaimana membuat satu tim, bagaimana semua komponen ada di tim itu dan hasilnya satu, disepakati bersama. Hingga, yang dilakukan survei oleh tim bersama itu hasilnya satu dan disepakati seluruhnya. Itu yang paling pokok. Jika itu dilakukan, selesai. Saya yakin tidak akan ada lagi persoalan.

Ke depan, cara survei juga harus bersama-sama dilakukan dalam satu tim. Kami akan membuat semua komunikasi dan tim secara bersama antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah.

Sebelumnya apakah sudah ada upaya untuk menyelesaikan persoalan ini?

Sebelumnya memang sudah ada upaya, beberapa kali dilakukan pertemuan antara Apindo dan teman-teman serikat pekerja. Pertemuan pertama pada 14-15 Januari. Kesepakatan itu antara lain tidak melakukan aksi unjuk rasa pada 19 Januari. Saat itu Apindo berjanji akan mencabut gugatan. Namun tidak dipenuhi, karena ada hasil berbeda ketika Apindo mengadakan rapat di Jakarta pada 18 Januari. Nyatanya 19 Januari tidak jadi pencabutan. Dan terjadi demo hingga menutup jalan tol.

Apakah nilai UMK yang diinginkan Apindo tidak cukup untuk pekerja di Bekasi?

Saya tidak mau mengomentari layak tidak layak. Tapi yang jelas UMK hasil hitung-hitungan. Dan ini sudah mencapai KHL lebih 110%. Sudah mencapai KHL dan dianggap ideal. Soal layak tidak layak, tergantung cara pandang.

Laporan selengkapnya mengenai wawancara ini bisa disimak di majalah InilahREVIEW edisi ke-22 yang terbit Senin, 30 Januari 2012. [tjs]

Berita Terkait
(Majalah InilahREVIEW Edisi ke-11 Tahun III) Outsourcing Ternyata Masih Ada
Kembali ke atas