INILAH.COM, Jakarta - Baru-baru ini, Google dan Twitter mulai mengeluarkan strategi mundur sedikit untuk memenangkan peperangan. Hal ini terkait sikap beberapa negara yang tidak senang dengan kebebasan internet.
Saat ini, terbentuk garis pertempuran di antara perusahaan yang mengingin internet bebas dan terbuka sebagai jalur kesuksesan bisnis di satu sisi dengan pihak pemerintah yang tidak senang dengan kebebasan dan keterbukaan di tangan pengguna internet.
Dalam pertempuran itu, Google dan Twitter menunjukkan mereka bersedia untuk mempertimbangkan strategi mundur sesekali. Pertama, Twitter mengumumkan kemampuan menyensor tweet yang dipilih di suatu negara sebagai opsi terbaik dari pada harus mematikan seluruh layanan.
Sebelumnya, Twitter mengatakan hanya bisa mempertimbangkan strategi ‘semua atau tidak sama sekali’. Twitter berupaya memenuhi kritik dengan mengatakan akan memastikan lebih banyak orang melihat tweet.
Kemampuan untuk menutupi atau menyensor pesan tertentu hanya akan berarti sebagian kecil pengguna kehilangan akses, kata perusahaan itu. “Saat kami menerima pemberitahuan ini kami ingin menyerahkan konten pada sebanyak mungkin orang sambil berpegang pada hukum setempat,“ kata CEO Twitter Dick Costolo.
Langkah Twitter ini diikuti pengumuman Google. Situs blogger milik Google bisa diblokir secara ‘per negara’ dan ini bisa dan akan memblokir akses ke blog khusus di tiap negara menyusul permintaan penghapusan hukum dari pemerintah.
Google mengaku, keputusan ini berarti tak akan membatasi akses di seluruh dunia untuk blog. “Jika Anda mengunjungi blog yang tak sesuai lokasi Anda saat ini seperti ditentukan alamat IP, server blogspot akan mengarahkan Anda ke domain terkait di negara Anda,” kata Google.
Keputusan Twitter dan Google ini telah dikritik para pendukung kebebasan berbicara dan mereka yang mendukung internet agar terbuka tanpa sensor. Di sisi lain, pemerintah sendiri telah menyaksikan dampak internet dan sosial media seperti Twitter dan Facebook.
Dampak tersebut terlihat jelas saat terjadi pemberontakan Revolusi Arab tahun lalu di mana media sosial digunakan untuk mengkoordinir gerakan. Pada saat yang bersamaan, pemerintah terus berupaya mengendalikan atau mematikan jalur komunikasi itu.
Para pengunjuk rasa itu dengan cepat menyadari sumber daya vital yang ditawarkan internet dan komunikasi mobile itu. Sebagai salah satu aktivis anonim di Mesir mengirim pesan di Twitter, “Kami menggunakan Facebook untuk menjadwalkan protes, Twitter untuk mengkoordinasikan, dan YouTube untuk memberitahu dunia.”
Rezim yang berbeda telah berusaha melalui berbagai strategi untuk tetap mengendalikan komunikasi, termasuk mencoba mematikan Internet sepenuhnya. Di China, Negara yang memiliki sejarah panjang sensor Internet, aturan baru diumumkan yakni pengguna blog mikro populer di negara itu harus memberi identitas aslinya sebelum bisa memposting.
Dilema untuk Twitter, Google dan entitas media sosial lain tetap serius. “Apa mereka mengizinkan pemerintah menentukan operasi, atau mereka tetap di bawah prinsip internet bebas dan terbuka dengan risiko kehilangan akses ke negara itu? Kita saksikan saja. [mdr]