SINDIKASI
twitter facebook
Sabtu, 17 Maret 2012 | 03:20 WIB
Dugaan Korupsi Proyek Bioremediasi

5 Pejabat Chevron Jadi Tersangka

Oleh: Haluan Riau
5 Pejabat Chevron Jadi Tersangka
foto: Ilustrasi

INILAH.COM, Jakarta -Lima dari 7 orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi proyek di PT Chevron Pacific Indonesia, ternyata adalah merupakan pejabat dari unit bisnis milik PT Chevron. Sementara 2 lainnya dari perusahaan rekanan yang melaksanakan proyek tersebut.

Hal itu disampaikan Kapuspenkum Kejagung, Adi Toegarisman di Gedung Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (16/3). "7 tersangkanya, pertama ER, kedua WB, ketiga KK, keempat HL, Kelima RP, Keenam AT, terkahir DAF. Ada dari dua perusahaan tersebut dan (sisanya dari) Chevron," terangnya seperti dikutip dari detik.com.

Adi menambahkan, menurut hasil penyelidikan yang dilakukan pihak Kejagung, PT Chevron menunjuk dua perusahaan yakni PT Green Planet Indonesia dan PT Sumigita Jaya untuk melakukan bioremediasi atau pemulihan kembali lahan bekas eksplorasi tambang. "Proyek ini dikerjakan dahulu kemudian pembayaranya diajukan ke BP Migas, kerjaan yang namanya bioremediasi ini ternyata fiktif. Padahal cost recoverynya itu diajukan ke BP Migas, tetapi tidak dikerjakan," terangnya.

Kerugian negara akibat praktik korupsi yang terjadi dalam kurun waktu 2003-2011, ini diduga mencapai ratusan miliar rupiah. "Sekitar US $ 23,361 juta, itu kerugiannya," tambah Adi.

Sementara itu detik.com menyebutkan lima tersangka dari CPI adalah Manajer Lingkungan Sumatera Light North (SLN) dan Sumatera Light South (SLS), Endah Rumbiyanti, Team Leader SLN Duri-Riau Widodo, Team Leader SLS Migas Kukuh, General Manager SLN Operation Alexiat Tirtawidjaja, dan General Manager SLS Operation Bachtiar Abdul Fatah. Kemudian Direktur Utama Sumigita Jaya, Herlan dan Direktur PT. Green Planet Indonesia, Ricksy Prematuri.

Sumatera Light North (SLN) dan Sumatera Light South (SLS) diketahui merupakan salah satu unit bisnis dari PT Chevron Pacific Indonesia. SLN dan SLS berada di dalam struktur Chevron IndoAsia Business Unit. SLO (Sumatera Light Operations) adalah yang membawahi SLN dan SLS. Selain SLO Chevron juga mempunyai unit bisnis lain, seperti, KLO (Kalimantan Operations) untuk Chevron Indonesia, dan GPO (Geothermal and Power Operations) untuk Chevron Geothermal and Power Operations.

Dalam situs Kejagung yakni www.kejaksaan.go.id disebutkan, dugaan korupsi terjadi dalam proyek bioremediasi di PT Chevron Pasific Indonesia. Bioremediasi yakni menormalkan kembali terhadap tanah yang terkena limbah akibat adanya penambahan minyak. Kejagung telah memeriksa 2 saksi atas kasus tersebut.

Untuk informasi, dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan bioremediasi di PT Chevron Pasific Indonesia terjadi antara tahun 2003-2011. Saat melakukan kegiatan pengadaan proyek Bioremediasi, PT Green Planet Indonesia dan PT Sumigita Jaya sebagai pihak ketiga tidak memenuhi klasifikasi teknis dan sertifikasi dari pejabat berwenang sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah.

Kedua perusahaan tersebut hanya perusahaan atau kontraktor umum saja sehingga dalam pelaksanaannya proyek tersebut adalah fiktif belaka (tidak dikerjakan).

Chevron Menyangkal

Di sisi lain, perusahaan migas asing asal Amerika Serikat itu membantah adanya korupsi dalam operasional pengelolaan migas yang dilakukannya. VP Policy, Govermment & Public Affair Chevron, Yanto Sianipar mengatakan, jumlah yang disebut Kejagung US$ 270 juta itu tidak benar. Angka itu merupakan angka keseluruhan dana keseluruhan proyek lingkungan di Chevron, termasuk Kalimantan. "Untuk dana Bioremediasi di Riau termasuk di dalam angka 270 juta dolar itu," kata Yanto.

Terkait dugaan kedua perusahaan pemenang tender bioremediasi yang dianggap bukan perusahaan ahli lingkungan melainkan hanya kontraktor biasa, Yanto membantah. Menurutnya tudingan tersebut tidak benar.

Dia mengatakan, pihak Chevron sudah melakukan tahapan dan seleksi pemenangan tender secara terbuka dan memenuhi segala perundangan yang berlaku. "Kedua perusahaan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar yang dibutuhkan dalam penanganan proyek tersebut," jelasnya.

Pihak Chevron kata dia, dalam hal ini akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Pihaknya membantah bila pelaksanaan proyek bioremediasi telah terjadi korupsi. "Kita akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Kita siap memberikan keterangan dan fakta yang ada, bahwa pemenangan tender itu sudah melalui mekanisme dan perundangan yang berlaku," tegasnya.[dit]

Kembali ke atas