INILAHKORAN.COM - POLITIK DAN PEMERINTAHAN
twitter facebook
Minggu, 13 Mei 2012 | 11:47 WIB

KPUD Purwakarta Minta Jaminan Dana Pilkada

Oleh: Asep Mulyana
KPUD Purwakarta Minta Jaminan Dana Pilkada
Pemkab dan DPRD Kabupaten Purwakarta, batal menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait kepastian anggaran keseluruhan Pemilukada Purwakarta. - istimewa

INILAH.COM, Purwakarta - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Kabupaten Purwakarta, batal menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait kepastian anggaran keseluruhan Pemilukada Purwakarta. Dari anggaran yang diajukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebesar Rp23,1 miliar, hanya Rp14,9 miliar yang jadi turun pada putaran pertama sampai akhir Desember.

Ketua KPUD Deni Ahmad Haidar mengatakan, pihaknya hanya ingin mendapatkan jaminan keseluruhan tahapan dibiayai. Akan tetapi, dari Pemkab Purwakarta menyebutkan lain. Menurut pemkab, MoU tidak perlu dilakukan karena sudah dipastikan anggaran Pemilukada akan diturunkan. Meski baru sebesar Rp14,9 milyar namun itu disertai dengan jaminan bahwa Pemkab akan siap mengantisipasi.

"Secara lisan sih sudah walaupun memang tidak mau dituangkan dalam nota kesepahaman tertulis," ujar Deni saat membahas anggaran di Gedung Paripurna DPRD Purwakarta, belum lama ini.

Disebutkan Deni, KPUD sudah melakukan studi banding ke beberapa Kabupaten lain seperti Cianjur yang telah melakukan MoU dengan Pemkab terkait kepastian anggaran yang turun. Seberkas MoU sendiri nantinya menjadi hal penting bagi penyelenggaraan Pemilukada Purwakarta.

Nota kesepahaman itu, lanjutnya, akan berpengaruh besar pada tahapan Pemilukada yang harus dibiayai Pemkab. Karena bisa saja anggaran tidak turun semua sehingga dipastikan akan ada banyak tahapan yang terlewati. "Ada MoU atau tidak tetap Pemkab harus membiayai sesuai dengan Undang-Undang, tapi itukan biar enak saja," tandasnya.

Sebenarnya menurut Deni yang terpenting adalah jaminan dari Pemkab dan DPRD dalam membiayai tiap tahapan Pemilukada. Karena bisa saja sekarang diberikan tapi belum ada jaminan apakah seluruh tahapan akan terbiayai. "Tapi tetap mau jaminan secara tertulis untuk memberikan jaminan turunnya anggaran keseluruhan," pungkasnya.[ang]

Berita Terkait
Kembali ke atas