INILAHKORAN.COM - POLITIK DAN PEMERINTAHAN
twitter facebook
Selasa, 12 Juni 2012 | 15:53 WIB

Waduk Jatigede Terkendala Skema Pembebasan Lahan

Oleh: Dery Fitriadi Ginanjar
Waduk Jatigede Terkendala Skema Pembebasan Lahan
Pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang terkendala adanya dua skema penerapan ganti rugi yang berbeda pada proses pembebasan lahan. - istimewa

INILAH.COM, Bandung - Pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang terkendala adanya dua skema penerapan ganti rugi yang berbeda pada proses pembebasan lahan.

Padahal, Pemprov Jabar melalui Satuan Kerja Manunggal Satu Atap (Samsat) Jatigede telah menargetkan proses tersebut selesai pada Juni 2013.

Ketua Tim Samsat Jatigede Denny Juanda Puradimadja mengatakan tim menemukan masalah pembebasan lahan menjadi persoalan yang cukup membingungkan. Persoalan tersebut terjadi karena ada dua skema pembebasan lahan Jatigede sehingga memunculkan dua kelompok besar warga yang terkena dampak.

"Kelompok pertama yang berjumlah 4.065 warga dibebaskan melalui skema Permendagri 1975. Mereka dibebaskan, tetapi disiapkan lahan seluas 400 meter persegi dan dibangun rumah 100 meter persegi," kata Denny kepada wartawan saat ditemui di Gedung Sate Jalan Diponegoro Kota Bandung, Selasa (12/6/2012).

Denny menyatakan skema tersebut dijalankan pada 2001. Bahkan warga yang terkena dampak diberi fasiltas umum dan sosial serta jatah hidup minimal selama 1 tahun. "Memang pemberian ganti rugi tersebut belum tuntas sampai sekarang," ungkapnya.

Namun untuk kelompok warga lainnya, lanjut Denny, tidak bisa diberikan fasilitas seperti kelompok warga pertama. Pasalnya peraturan itu tidak lagi dipakai pemerintah pusat.

"Untuk sisa warga terkena dampak, skema yang dipakai adalah bayar final. Lahan warga dihitung, bayar, dan selesai terserah masing-masing tidak ada relokasi," ucapnya.

Menurut Denny yang juga menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, aturan baru menimbulkan dampak dan masalah. Warga yang sudah dibayar final ganti ruginya masih mendiami lokasi karena tidak sanggup pindah. Sementara kalau Pemprov Jabar memaksakan membayar lagi, menjadi riskan karena tidak memiliki payung hukumnya.

"Kalau kita mau bayar lagi, tidak ada payung hukumnya karena sudah final. Jumlah warganya pun mencapai ribuan," tandasnya.

Denny menyebutkan, permasalahan skema pembebasan lahan yang menimbulkan dua kelompok warga ini sedang dibahas Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Sambil jalan, Pemprov Jabar sedang memperjuangkan warga yang sudah dibayar namun belum bisa pindah.

"Skema pembayaran ini terjadi pada satu lahan proyek. Kalau kita memaksakan bantu, apa namanya? Sampai sekarang belum ada opsi. Uang ada, tetapi kalau kita bayarkan, takut salah," tandasnya.

Dia menyatakan, masalah pembebasan lahan Waduk Jatigede harus diselesaikan secara khusus. Soalnya ada kekhawatiran warga yang sudah pindah keluar, datang kembali dan menuntut hak sama kalau masalah ini terus berlarut-larut. "Bila perlu sih harus ada Keppres (Keputusan Presiden) biar cepat selesai," tegasnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Badan Pengawas Keuangan (BPKP) Jabar Tahria S Padmanagara mengatakan pihaknya mengawasi proyek pembangunan Waduk Jatigede karena pemerintah menemukan kendala masalah pembebasan lahan terutama soal kesesuaian harga. Apalagi banyak warga menuntut harga mahal, sementara sebagian lagi sudah menerima ganti rugi.

"Soal Jatigede ini menjadi PR besar yang harus segera diselesaikan pada tahun ini. Pemerintah sudah mengeluarkan dana sebesar Rp1,1 triliun untuk pembebasan lahan. Kami bersama Badan Pertanahan Nasional terus mengawal masalah surat-surat tanah yang belum tuntas," pungkasnya.[jul]

Berita Terkait
Kembali ke atas