NASIONAL
twitter facebook
Sabtu, 16 Juni 2012 | 01:05 WIB

Gugatan UU Pemilu, NasDem Dapat Kesempatan Pertama

Oleh: Sumitro
Gugatan UU Pemilu, NasDem Dapat Kesempatan Pertama
inilah.com

INILAH.COM, Jakarta - Partai Nasional Demokrat (NasDem) mendapat kesempatan pertama untuk memberikan penjelasan materi gugatan terhadap UU Pemilu No.8 tahun 2012 dalam sidang pendahuluan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dinilai tidak memenuhi asas keadilan sebagaimana dijamin dalam asas Pemilu. Yakni Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

"Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 adalah diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945. Pasal itu tidak ada kepastian hukum dan tidak melakukan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan bertentangan dengan pasal 28 ayat (1) UUD 1945," terang Ketua Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, Effendi Syahputra, dalam sidang pendahuluan di Gedung MK, Jakarta, Jumat (15/6/2012).

Dikatakannya, apa yang disampaikan dalam sidang pendahuluan di MK adalah alasan Partai NasDem mengajukan uji materi UU 8 Tahun 2012. Khususnya Pasal 8 ayat (1), di mana bunyi pasal tersebut "Partai politik peserta Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah nasional ditetapkan sebagai partai politik peserta pada Pemilu berikutnya".

Sedangkan Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 menyatakan bahwa partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan.

Diantaranya telah berstatus hukum sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik, memiliki kepengurusan di seluruh propinsi, memiliki kepengurusan 75 persen jumlah kabupaten/kota di propinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Kemudian menyerahkan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota, mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, propinsi dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu serta mengajukan nama, lambang dan tanda gambar partai politik kepada KPU dan menyerahkan nomor rekening dana kampanye atas nama parpol kepada KPU.

Dengan alasan itu, Partai NasDem selaku pemohon meminta majelis hakim MK Achmad Shadiki yang memimpin sidang dengan anggota Akil Mochtar dan Muhammad Alim, untuk membatalkan frase pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi "yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atrau parpol baru," karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan bertentangan dengan Pasal 22 E ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945. [gus]

Berita Terkait
Kembali ke atas