INILAH.COM, Jakarta - Rencana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada H-6 bulan dan atau H+6 bulan pada tahun 2014 terus digodok konsepnya oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rencana tersebut terus digodok dengan harapan dapat menghemat keuangan negara untuk pesta demokrasi lima tahunan di daerah.
"Kita sudah punya pelatihannya, rencana mulai sidang dibuka akan kita bicarakan lagi dan kita akan coba menawarkan konsep yang kita susun itu sehingga dua kali putaran baru bisa disatukan," ujar Mendagri Gamawan Fauzi usai memimpin apel pagi dan halal bihalal di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2012).
Diungkapkan dia, setidaknya ada tiga alasan kenapa pemerintah mengusulkan penyelenggaraan Pilkada dilakukan secara serentak. Pertama, kata Gamawan, pemerintah pada tahun 2014 fokus pada penyelenggaraan Pemilu. Sehingga dengan dilaksanakannya Pilkada secara serentak, dimajukan dan atau dimundurkan 6 bulan, diharapkan kerja pemerintah lebih fokus.
"Terlalu ribet karena DPR harus dipilih, presiden harus dipilih dan bersifat nasional memakan energi dan biaya yang besar. Sekarang saja ditahun 2013 kalau tidak salah sudah 8 triliun dianggarkan, apalagi nanti dianggarkan didaerah. Bisa terjadi bisa inflasi di tahun itu dari segi ekonomi tidak sehat," ujar Gamawan.
Kedua alasan efisiensi kerja, karena dengan dilaksanakannya Pilkada dan Pemilu Nasional di tahun yang sama akan dapat menghemat keuangan negara. Di samping tentunya kerja-kerja penyelenggara Pemilu.
"Ketiga, kok Pemilu terus. Itu belum selesai ada lagi Pemilu di tahun yang sama. Makanya itu alasan kita untuk membuat dua kali. Saya yakin bisa kita terapkan, cuma pengaturan saja dan sudah harus ada kesepakatan dengan DPR," kata Gamawan. [mvi]