SINDIKASI
twitter facebook
Rabu, 19 September 2012 | 04:34 WIB

Panwas Tanjung Pinang Tegur Calon Walikota

Oleh: Haluan Kepri
Panwas Tanjung Pinang Tegur Calon Walikota
inilah.com/Agus Priatna

INILAH.COM, Tanjungpinang - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tanjungpinang melayangkan surat teguran kepada semua pasangan calon walikota dan wakilnya. Sebab, semua cawako dinilai melakukan kampanye di luar waktu yang ditentukan.

"Kita sudah tegur Maya-Dahlan, Lis-Syahrul, Frankim-Yusrizal, dan Husnizar-Rudy Chua karena ditemukannya baliho yang terindikasi sebagai kampanye. Padahal kampanye baru akan dimulai pada 14-27 Oktober mendatang, kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu setempat, Masfurqon, Selasa (18/9).

Menurut Furqon, saat ini, bendera yang bergambarkan pasangan calon walikota dan wakil walikota dan nomor peserta pilkada sudah bertebaran di seluruh Tanjungpinang. Padahal, bendera tersebut termasuk alat peraga kampanye.

"Sosialisasi dan kampanye itu sangat tipis bedanya, sementara kalau sudah ada nomor urut kandidat, maka itu bukan lagi sosialisasi, melainkan kampanye. Dan jika sosialisasi dilakukan di tempat tertutup maka hal itu masih kita perbolehkan,"ujarnya.

Mas Furqon menyayangkan sikap para kandidat yang berpeluang menimbulkan konflik. Padahal Pilkada merupakan pemilihan pemimpin daerah yang seharusnya mengikuti semua aturan dan tahapan yang berlaku.

"Kita kecewa sih. Tapi kita tetap berprasangka baik dengan asumsi kandidat maupun timsesnya tidak paham dengan aturan ini sehingga kita terpaksa melayangkan teguran," katanya.

Ia menjelaskan peraturan tentang larangan untuk berkampanye sebelum waktunya, diatur dalam Pasal 116 ayat (1) UU 32/2004. Peraturan itu menegaskan setiap orang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang ditetapkan KPU, untuk masing-masing pasangan calon, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 hari atau paling lama tiga bulan, atau denda paling sedikit Rp100 ribu atau paling banyak Rp1 juta.

"Jika teguran tertulis ini masih diabaikan, maka Panwaslu akan melaporkan permasalahan itu kepada gabungan penegakan hukum terpadu yang menangani persoalan sengketa atau kasus yang muncul selama proses pesta demokrasi," tandasnya. [ton]

Berita Terkait
Kembali ke atas