INILAHKORAN.COM - POLITIK DAN PEMERINTAHAN
twitter facebook
Kamis, 4 Oktober 2012 | 13:44 WIB

Disnaker Kota Bandung Belum Moratorium Outsourcing

Oleh: Evi Damayanti
Disnaker Kota Bandung Belum Moratorium Outsourcing
Tenaga Kerja Outsourcing - ilustrasi

INILAH.COM, Bandung - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinaskertrans) Kota Bandung belum melakukan kebijakan penundaan sementara atau moratorium tenaga alih daya (outsourcing), perjanjian kerja untuk waktu tertentu, atau karyawan kontrak serta izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja.

Seperti diketahui, Gubernur Jabar sudah mengeluarkan surat edaran terkait moratorium outsourcing.

Namun, Dinaskertrans tengah melakukan evaluasi pada perusahaan outsourcing yang ada di Kota Bandung. Alhasil, evaluasi sementara banyak ditemukan perusahaan outsourcing sudah tidak beraktivitas, bahkan hanya namanya saja.

"Dalam undang-undang aturan tenaga alih daya belum dicabut. Dan sepanjang belum dicabut, tidak bisa dilarang," kata Kepala Dinaskertrans Kota Bandung Kamalia Purbani di Balai Kota, Jalan Wastukancana, Kamis (4/10/2012).

Dia mengatakan implementasi undang-undang ketenagakerjaan sendiri tidak sesuai dan ada kesenjangan, misalnya tenaga outsourcing seharusnya menjadikan mereka pegawai tetap dalam perusahaan outsourcing itu sendiri.

Itu berarti, setelah masa kontrak tenaga outsourching itu habis di perusahaan tertentu, yang bersangkutan bisa kembali lagi pada perusahaan outsourcing tersebut. "Harusnya tenaga outsourcing ini jangan khawatir saat tak dapat order karena mereka menjadi pegawai tetap di perusahaan outsourcing tersebut," ujar Kamalia.

Sesuai instruksi kementerian, katanya, saat ini pihaknya tengah melakukan evaluasi terhadap 156 perusahaan outsourcing yang ada di Kota Bandung.
Pihaknya akan mendata kembali perusahaan-perusahaan outsourcing tersebut dan mengevaluasi apakah perusahaan ini sudah sesuai dengan amanat undang-undang atau belum.

"Untuk sementara ini, hasilnya banyak perusahaan outsourcing yang tidak ada aktivitas karena tidak ada order," katanya.

Setelah dievaluasi, kata Kamalia, akan diketahui perusahaan outsourcing mana saja yang melanggar undang-undang atau tidak. "Bagi yang melanggar akan kita berikan surat peringatan dulu untuk melakukan penyesuaian," katanya seraya mengatakan sebenarnya dalam undang-undang tersebut tidak ada sanksi yang tegas terhadap perusahaan outsourcing ini.[jul]

Berita Terkait
Kembali ke atas