INILAHKORAN.COM - POLITIK DAN PEMERINTAHAN
twitter facebook
Rabu, 10 Oktober 2012 | 20:37 WIB

2013-2014, Tak Ada Moratorium Pilkades di Garut

Oleh: Zainulmukhtar
2013-2014, Tak Ada Moratorium Pilkades di Garut
istimewa

INILAH.COM, Garut - Kendati pada 2013 dan 2014 mendatang terbilang merupakan tahun pemilihan umum karena banyaknya agenda besar kegiatan politik secara nasional maupun lokal daerah, pemilihan kepala desa (pilkades) di Kabupaten Garut dipastikan tetap berlangsung.

"Tidak ada moratorium pilkades pada 2013 maupun 2014. Kepala Desa yang habis masa jabatannya pada tahun tersebut tetap diharuskan ada penggantinya melalui pilkades. Agenda pemilu legislatif, pilkada, maupun pilpres tidak akan mengganggu pilkades," tandas Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Garut Otang Sudewa, Rabu (10/10/2012).

Dia menuturkan, jika di suatu desa terdapat kepala desanya habis masa jabatannya, BPBD berkewajiban menetapkan pejabat pengganti (sementara). Selanjutnya dibentuk panitia untuk menyelenggarakan pilkades. "Saya yakin panitia dapat menetapkan jadwal pelaksanaan pilkades sehingga tidak bentrok dengan pelaksanaan pemilu," ujarnya.

Pada 2013, di Kabupaten Garut dijadwalkan berlangsung pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, dan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Garut. Sedangkan pada 2014, dijadwalkan berlangsung pemilihan umum legislatif, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI.

Menurut Otang, pada 2013 terdapat sedikitnya 85 kades habis masa jabatannya. Sedangkan pada 2014, ada sedikitnya 250 kades habis masa jabatannya.
Pada 2012 sendiri, lanjut Otang, sudah dilakukan pilkades di 38 desa, dan semua kades terpilih sudah dilantik.

"Dalam waktu dekat juga ada 8 kades menunggu pelantikan. Tapi yang harus mendapatkan perhatian dan pengawasan termasuk dari wartawan itu nanti
pilkades pada 2014, karena jumlahnya banyak dan tersebar," kata Otang.

Anggaran untuk keperluan pilkades sendiri, Atang belum bisa memastikan jumlah totalnya. Namun menurut Otang, hal itu bergantung kepada banyaknya jumlah hak pilih di desa bersangkutan.

"Yang jelas, anggaran kebutuhan pilkades itu untuk setiap satu hak pilih sebesar Rp4.000. Nanti kan ada DPT (Daftar Pemilih Tetap)-nya. Berdasarkan DPT itulah kita rekomendasikan pengajuan anggaran ke DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset). Anggaran dari DPPKA itu langsung dikirimkan ke rekening pemerintahan desa," ujarnya.[jul

Berita Terkait
Kembali ke atas