INILAHKORAN.COM - POLITIK DAN PEMERINTAHAN
twitter facebook
Selasa, 6 November 2012 | 12:55 WIB

Garut Ajukan UMK 2013 Rp 965.000

Oleh: Nul Zainul M
Garut Ajukan UMK 2013 Rp 965.000
istimewa

INILAH, Garut - Kabupaten Garut mengajukan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2013 ke Gubernur Jawa Barat sebesar Rp 956.148. Kenaikannya mencapai Rp 85.000 dibandingkan 2012 sebesar Rp 880.000.

"Draft pengajuan UMK ke Gubernur hasil rumusan Dewan Pengupahan berdasarkan kesepakatan asosiasi pengusaha dan organisasi pekerja ini sudah ditandatangani Bupati (Aceng HM Fikri) dan sudah diajukan ke Gubernur," kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Garut, Syarifudin, mendampingi Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek, Jajang Taufik.

Dewan Pengupahan terdiri atas unsur Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), GPP (Gabungan Pengusaha Perkebunan), SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), dan SP-Bun (Serikat Pekerja Perkebunan).

"Meskipun kenaikan UMK hanya sebesar Rp85.000, tapi besar sumbangsihnya bagi perekonomian Kabupaten Garut. Di Garut ada sekitar 26.000 tenaga kerja, bila dikalikan Rp85.000 lalu dikali 12 bulan maka setahun sumbangan ekonominya mencapai Rp26,52 miliar lebih setahun," kata Jajang.

Kendati mengalami kenaikan, diakui Jajang, besaran UMK Garut 2013 itu masih berada di bawah Kebutuhan Hidup Laik (KHL) seorang pekerja lajang di Kabupaten Garut 2012 sebesar Rp1,4 juta. Sesuai kesepakatan Dewan Pengupahan sewilayah Priangan, KHL untuk penetapan UMK 2013 tersebut mengacu pada KHL bulan September 2012.

Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2012 Komponen dan Tahapan Pelaksanaan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, ada sebanyak 60 item dijadikan pertimbangan perumusan KHL.

Komponen itu mengacu pada kebutuhan hidup, yakni makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, dan tabungan.

KHL di Kabupaten Garut sendiri pada 2012 meningkat dibandingkan KHL 2011 yang mencapai sekitar Rp956.148.

"Dalam pembahasan KHL dan UMK ini juga dihadiri unsur BPS (Badan Pusat Statistik) untuk pertimbangan besaran inflasi yang terjadi di daerah," ujar Jajang.

Diperkirakan penetapan besaran UMK Garut 2013 dari Gubernur Jawa Barat turun pada minggu ketiga November 2013. Kabupaten Garut sendiri berencana mulai menyosialisasikannya pada Desember 2012.

Jajang juga mengakui, sulit menerapkan kebijakan UMK di Kabupaten Garut secara ketat dan tegas, terlebih perusahaan di Kabupaten Garut didominasi industri berskala rumah tangga.

Terlebih jumlah tenaga pengawas di Dinsosnakertrans Garut untuk melakukan pemeriksaan ke perusahaan-perusahaan tersebar di Kabupaten Garut sangat terbatas, hanya ada dua petugas pengawas. Keduanya merupakan petugas pengawas yang telah mendapatkan pembekalan pendidikan dan pelatihan khusus.

"Kalau perusahaan-perusahaan besar itu sudah menerapkan. Hanya memang banyak perusahaan kecil belum melakukannya. Tapi upaya sosialisasi penerapan UMK kita lakukan terus menerus," yakin Jajang.[ito]

Berita Terkait
Kembali ke atas