INILAHKORAN.COM - PENDIDIKAN
twitter facebook
Selasa, 6 November 2012 | 19:42 WIB

Pelantikan Kepsek dan Pengawas di Garut Sarat KKN?

Oleh: Zainulmukhtar
Pelantikan Kepsek dan Pengawas di Garut Sarat KKN?
ilustrasi

INILAH.COM, Garut - Pelantikan ratusan kepala sekolah (kepsek) dan pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut di Gedung Pendopo Garut pada Kamis (1/11/2012) lalu, disinyalir bermasalah.

Selain terindikasi melanggar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, mutasi rotasi pengawas dan kepsek tersebut juga diduga sarat nuansa Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"Banyak lulusan tes cakep (calon kepala sekolah) 2012 dan tak memiliki sertifikat, tapi dilantik. Itu kan pelanggaran. Dan sudah jadi rahasia umum, setiap tes cakep dan pelantikan itu bermuatan KKN," kata Ketua Serikat Guru Indonesia (SEGI) Kabupaten Garut, Imam Tamamu Taufik, Selasa (6/11/2012).

Menurut Imam, mengacu kepada Permendiknas Nomor 28/2010, semua cakep akan dilantik menempati jabatan kepsek seharusnya mengantongi sertifikat tanda lulus tes cakep. Diklat cakep sendiri berlangsung selama tiga bulan.

Imam menuding Kepala Disdik Garut, Mahmud melakukan kebohongan publik atas pernyataannya kepada wartawan beberapa waktu lalu. Ketika itu Mahmud menyatakan, sekitar 400 kepsek yang dilantik itu di luar cakep hasil seleksi yang dilaksanakan pada 2012. Imam juga mempertanyakan pelaksanaan periodisasi jabatan kepsek di Kabupaten Garut yang hingga kini belum ada kejelasan. Padahal pada Mei 2012 lalu, pihak Disdik bersama Komisi D DPRD Garut berjanji akan melaksanakan periodisasi seluruh kepsek mulai Januari 2013.

"Yang terlihat justru banyak indikasi periodisasi kepsek tak dilaksanakan. Sebab jika mau dilaksanakan, mestinya harus sudah ada gerakan pendataan kepsek SD, SMP, SMA, SMK yang wajib menjadi guru lagi. Alasan harus nunggu Perbup (Peraturan Bupati) dulu, itu mengada-ada. Sebab dalam Permendiknas dan Perda (Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Garut) sudah cukup rinci," ujarnya.

Iman mengaku sudah melaporkan kasus pelantikan kepsek dan pengawas serta periodisasi kepsek tersebut ke Komisi E DPRD Jawa Barat pada 2 November lalu.

"Yang terzalimi bukan hanya 1-2 guru berkualitas dan berkompeten, tapi 1.000 lebih guru Garut terberangus akibat tindakan Disdik dan kroninya dalam rekrutmen kepsek ini," sesalnya.

Jumlah sekolah di Kabupaten Garut sendiri mencapai 2.394 sekolah dengan rincian 480 Taman Kanak-Kanak, 1.529 SD, 289 SMP, dan 96 SMA/SMK.

Salah seorang kepsek yang enggan namanya disebutkan mengaku, dirinya mengeluarkan sejumlah uang jutaan rupiah untuk disetorkan ke oknum pejabat di lingkungan Disdik Garut. Hal itu guna memudahkan proses pengangkatannya sebagai kepsek.

"Biasa. Yang lain juga. Kalau nggak begitu, takutnya nggak lancar, seperti yang sudah-sudah," ujar kepsek yang bertugas di selatan Kabupaten Garut itu.

Secara terpisah, salah seorang pengawas SD di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Garut Kota, Sahidin menilai, mutasi kepsek dan pengawas beberapa hari lalu dilakukan tidak profesional dan sarat kepentingan pihak tertentu.

Dia sendiri mengaku, merasa dizalimi pejabat Disdik Garut karena dimutasikan ke UPTD Pendidikan Kecamatan Bayongbong tanpa alasan jelas, serta tanpa pemberitahuan sebelumnya. Apalagi dia bertugas di UPTD Pendidikan Kecamatan Garut Kota baru 8 bulan.

"Saya baru menerima undangan pelantikan pukul 16.00 WIB, padahal pelantikannya sendiri sudah dilangsungkan dua jam sebelumnya. Ada apa ini?," kata Sahidin.

Sahidin mengaku telah mengirimkan surat penolakan mutasi ke Kepala Disdik Garut. Dia juga mengancam menuntut Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Garut Kota karena merasa dirugikan secara moril maupun materil atas kejadian tersebut.

Kekesalannya atas tindakan Disdik Garut itu disebarluaskannya melalui internet, dan belakangan protesnya beredar dalam bentuk foto kopi di lingkungan kantor Disdik Garut dan sejumlah SD.

Kepala Disdik Kabupaten Garut, Mahmud, maupun Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Garut Kota, Asep Wawan, tak ada di kantornya ketika hendak dikonfirmasi INILAH.COM. Begitu pun saat dihubungi melalui telepon. Sebelumnya, Kepala Bagian Umum Disdik Kabupaten Garut, Asep Saeful Hayat, membantah dalam pelantikan kepsek dan pengawas, ada cakep yang baru lulus tes cakep 2012. Dia menegaskan, para cakep yang dilantik menjadi kepsek itu yang masuk daftar tunggu. Mereka cakep dari hasil seleksi sebelumnya.[ang]

Berita Terkait
Kembali ke atas