INILAHKORAN.COM - LINGKAR BANDUNG
twitter facebook
Kamis, 8 November 2012 | 19:16 WIB

Mantan Dirut PT KAI Divonis 2 Tahun Penjara

Oleh: Jaka Permana
Mantan Dirut PT KAI Divonis 2 Tahun Penjara
ilustrasi

INILAH.COM, Bandung - Mantan Direktur Utama Utama PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), Ronny Wahyudi divonis 2 tahun penjara. Sementara mantan Direktur Keuangan (Dirkeu), Achmad Kuncoro divonis 2,5 tahun.

Keduannya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan modus investasi senilai Rp100 miliar. Vonis tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama 12 tahun penjara.

Vonis dibacakan majelis hakim di ruang sidang utama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Jalan RE Martadinata, Kamis (8/11/2012). Keduannya juga harus membayar denda senilai Rp50 juta.

Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Sinung Hermawan menyatakan kedua terdakwa tidak bersalah atas pasal 2 ayat 1 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Akan tetapi, terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal 3 ayat 1 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair. Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun," kata Sinung dalam persidangan.

Pernyataan yang sama dibacakan kepada Ahmad yang sudah menjalani sidang sebelumnya. Ahmad divonis 2 tahun 6 bulan penjara. Kedua terdakwa juga diperintahkan untuk membayar denda Rp50 juta subsider 3 bulan penjara.

Kedua terdakwa tidak dibebankan membayar uang pengganti. Pasalnya, majelis hakim menilai dalam fakta persidangan tidak terungkap mendapat keuntungan sehubungan dengan investasi yang dilakukan. Serta tidak adanya aliran dana pada terdakwa selaku penyedia dana dengan adanya kegiatan investasi di PT OKCM.

"Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah mengenai pemberantasan korupsi. Sementara yang meringankan, terdakwa sopan dalam persidangan," kata majelis.

Majelis juga memberikan waktu selama tujuh hari kepada JPU ataupun terdakwa untuk pikir-pikir untuk melanjutkan langkah hukum selanjutnya.[ang]

Berita Terkait
Kembali ke atas