METROPOLITAN
twitter facebook
Rabu, 21 November 2012 | 16:56 WIB

DPRD Rekomendasi Penghapusan Perda Transportasi

Oleh: Bayu Hermawan
DPRD Rekomendasi Penghapusan Perda Transportasi
inilah.com

INILAH.COM, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memberikan rekomendasi penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perda Nomor 3 Tahun 2012, khususnya bidang transportasi. Dalam rekomendasi itu, ada tiga item dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 yang akan dihapus, sesuai dengan tuntutan Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin mengatakan, tiga item yang akan dihapus dari Perda retribusi daerah tersebut, antara lain izin perpanjangan trayek, izin KIR, dan retribusi masuk terminal.

"Tapi tahun depan perda harus diubah. Masuk ke daftar pembahasan tahun depan, nggak mungkin tahun ini. Ini momen yang baik untuk revisi perda. Institusi yang kena retribusi harus manfaatkan untuk aspirasi apa yang mau diubah. Jadi kita undang kepad berbagai pihak yang keberatan kena retribusi, mumpung akan dibahas perubahan di paripurna," ujarnya di gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (21/11/2012).

Ia melanjutkan, hari ini Komisi B memberikan notulensi kepada Ketua DPRD DKI untuk menerbitkan rekomendasi tentang tidak berlakunya Perda Nomor 3 tahun 2012, agar Gubernur DKI Joko Widodo dapat memberikan instruksi kepada Dinas Perhubungan DKI.

"Ini kan bisa lama pengubahan Perda-nya, makanya pernyataan gubernur kemarin saat demonstrasi cukup untuk bahan Dishub jalankan penundaan. Di lapangan masih ada, tapi tinggal tunggu dishub instruksikan petugasnya untuk tidak tarik retribusi. Besok harus tidak boleh ada pungutan lagi," ujarnya.

Sementara Kepala Dishub DKI, Udar Pristono, mengatakan setelah rekomendasi diterbitkan oleh DPRD DKI maka proses penerbitan Pergub segera dilaksanakan. Dalam waktu dekat, ia memastikan Pergub pembebasan retribusi angkutan umum yang masuk ke terminal, izin KIR dan juga izin perpanjangan trayek, akan segera diterapkan di lapangan. "Sehingga item-item yang diberatkan pengusaha angkot akan diberi keringanan atau dihapuskan," ucapnya.

Selain itu, Pristono juga meminta pihak yang berwenang untuk membersihkan terminal dari preman yang kerap melakukan pungutan liar kepada para sopir. Ia juga meminta para pengusaha angkutan maupun sopir angkutan umum untuk bersabar menunggu diterbitkannya Pergub ini.[bay]

Berita Terkait
Kembali ke atas