SINDIKASI
twitter facebook
Jumat, 30 November 2012 | 08:14 WIB

Para Guru Unjuk Rasa di Padang

Oleh: Haluan Padang
Para Guru Unjuk Rasa di Padang
Ilustrasi

INILAH.COM, Padang - Ratusan guru di Kota Padang kembali melakukan unjuk rasa terkait pembayaran tunjangan profesi guru pada triwulan I dan triwulan IV ke Dinas Pendidikan Kota Padang, Kamis (29/11).

Unjuk rasa kali ini dilakukan oleh guru yang dianggap tidak memenuhi syarat sebagai penerima tunjangan sertifikasi pada triwulan I dan II lalu.

Sebelumnya, sebanyak 949 guru di Kota Padang dinyatakan tidak memenuhi jam mengajar 24 jam oleh tim inspektorat Kota Padang, terhitung sejak Januari 2012. Dikatakan tidak memenuhi jam, karena adanya hal pengembangan diri yang dimasukkan dalam pemenuhan jam mengajar 24 jam. Sementara dalam Permendiknas No 30 tahun 2011, dalam pemenuhan jam mengajar guru, pengembangan diri tidak masuk dalam perhitungan.

Parahnya lagi, 949 guru ini pun diminta mengembalikan tunjangan yang sudah terlanjur diterima guru tersebut, pada triwulan I dan II.

Karena dianggap memberatkan, setelah hearing dengan DPRD Kota Padang beberapa waktu lalu, pengembalian tunjangan ini dilakukan dengan cara guru tetap memenuhi jam mengajar 24 jam pada triwulan III dan IV. Namun tunjangan profesi guru tidak diberikan.

Hal inilah yang menimbulkan polemik di kalangan guru. Mereka merasa tidak bersalah, dalam pemenuhan jam mengajar 24 jam. Para guru merasa aturan baru tentang pemenuhan jam mengajar ini tidak disoasialisasikan kepada guru. Hal inilah yang membuat guru, tetap mengitung dengan cara lama. Tetap memasukkan jam pengembangan diri, wali kelas, piket, dan lainnya dalam pemenuhan jam mengajar 24 jam.

Lainnya, guru yang berunjuk rasa ini merasa kecewa dengan kecerobohan kepala sekolah, pengawas, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Padang yang menandatangani berkas pengajuan tersebut. Pada saat pengajuan berkas tersebut, jabatan Kadisdik Padang masih dijabat Bambang Sutrisno.

“Kepala sekolah, pengawas, dan Kadisdik merupakan orang-orang yang sudah lebih tahu dalam hal ini, kenapa berkas kami masih ditandatangani. Seharusnya, kan dikembalikan kalau memang kami salah,” ujar salah seorang perwakilan guru yang diterima di ruang Kadisdik Kota Padang Indang Dewata. Dalam pertemuan tersebut turut hadir Ketua PGRI Kota Padang Novezar Muchtar dan Ketua PGRI Sumbar Zainal Akil.

Para guru menuntut pembayaran tunjangan profesi guru pada triwulan III dan IV tetap dibayarkan kepada mereka. Pasalnya mereka sudah mengajar selama 24 jam, dan ini merupakan hak yang wajib diterima guru.

Dalam informasi yang diberikan kepala sekolah kepada guru yang tidak menerima tunjangan profesi pada triwulan III menyebutkan, guru tidak menerima tunjangan, karena digunakan untuk membayar utang. “Kami merasa tidak pernah mempunyai utang. Jika digunakan untuk membayar utang, tentu ada kuitansi yang harus kami tandatangani,” ujar ZA dari salah satu SMP di Padang.

ZA menyebutkan dirinya tidak menerima tunjangan selama 3 bulan. Jumlah ini sekitar Rp8,3 juta. Pada tahun 2010, dirinya tidak menerima tunjangan selama 1 bulan, sedangkan pada tahun lalu selama 2 bulan.

Bahkan ZA pun mengatakan ada ketidakadilan yang terjadi di kalangan guru. Ada oknum di Disdik Padang yang meloloskan syarat pembayaran tunjangan profesi guru dengan membayar Rp1 juta.

Terkait aturan pemenuhan jam mengajar 24 jam, guru pun meminta Kadisdik bisa membicarakan hal ini dengan pihak terkait. Guru meminta aturan lama sesuai Permendiknas No 39 tahun 2009 yang diberlakukan.

Menanggapi hal ini, Indang mengatakan tidak tertutup kemungkinan ada oknum dari Disdik yang menerima suap tersebut. Ia meminta guru memberikan nama-nama oknum yang bersangkutan dan melaporkannya ke Disdik.

Soal adanya kesalahan dalam persetujuan berkas pengajuan, ini diakuinya sebagai kesalahan yang sistemik. Dimulai dari kepala sekolah sampai ke Kadisdik. Adanya pengembalian tunjangan pada triwulan I dan II yang menjadi urusan inspektorat, Indang pun akan menfasilitasi pertemuan guru dengan inspektorat tersebut.

Selain itu, dirinya berharap guru-guru memahami aturan yang telah diatur dalam Permendiknas terbaru. Para guru pun diharapkan tidak hanya bertugas sebagai pendidik yang mengajar namun juga mengerti aturan hukum.

Terkait aturan dalam Permendiknas No. 30/2011 yang dinilai terlalu sulit, Indang mengatakan bahwa hal tersebut sudah disampaikannya ke Kemendikbud. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Padang Nowizar Muchtar menilai, kisruh seperti ini muncul karena ada komunikasi Dinas Pendidikan yang tidak sampai ke guru-guru di sekolah.

“PGRI sendiri sudah menyampaikan keluhan guru ini ke pemerintah pusat,” ucapnya. Katanya, jalan keluar dari permasalahan ini memang rumit. “Antara tuntutan guru dengan aturan tidak sejalan. Jelas untuk sementara kita membutuhkan mempertemukan guru dengan inspektorat,” tambahnya.

Ratusan guru ini menggelar unjuk rasa seusai mengikuti peringatan hari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang ke-41 di lapangan Imam Bonjol Padang. Para guru ini mengaku dengan kegiatan unjuk rasa ini, siswa tidak akan dirugikan. [rok]

Berita Terkait
Kembali ke atas