METROPOLITAN
twitter facebook
Selasa, 18 Desember 2012 | 13:17 WIB

Pusat Gelontorkan Anggaran Rp26,5 Triliun ke DKI

Oleh: Wahyu Praditya Purnomo
Pusat Gelontorkan Anggaran Rp26,5 Triliun ke DKI
ist

INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar Rp26,5 triliun ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013.

Dari total anggaran tersebut, Rp13,95 triliun dialokasikan untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2013, Rp12,59 triliun sisanya akan ditransferkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI TA 2013.

Penyerahan DIPA TA 2013 diberikan langsung oleh Kepala Kanwil Direktorat Perbendaharaan Provinsi DKI Hasudungan Siregar, kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di gedung Balaikota DKI Jakarta.

Jumlah DIPA TA 2013 yang diterima Pemprov DKI menurun dibandingkan DIPA tahun 2012. Pada tahun 2012, Pemprov DKI menerima 537 DIPA TA 2012 senilai Rp15,962 triliun. DIPA 2012 yang diterima Pemprov DKI mengalami kenaikan sekitar 6,25 persen bila dibandingkan tahun anggaran 2011 sebesar Rp14,98 triliun.

Kepala Kanwil Direktorat Perbendaharaan Provinsi DKI Hasudungan Siregar menerangkan khusus Provinsi DKI Jakarta, alokasi anggaran yang telah ditetapkan untuk TA 2013 dalam APBD 2013 sebesar Rp26,55 triliun. Dengan rincian, DIPA TA 2013 sebesar Rp13,95 triliun yang dialokasikan untuk satuan kerja (satker) vertikal Kementerian atau Lembaga sebesar Rp13,5 triliun.

Kemudian, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka dekonsentrasi sebesar Rp440,04 miliar, SKPD dalam rangka tugas pembantuan sebesar Rp40,65 miliar dan SKPD dalam rangka urusan bersama sebesar Rp21,92 miliar. Dengan jumlah DIPA sebanyak 534 DIPA. "Sedangkan sebesar Rp12,59 triliun merupakan transfer ke daerah untuk provinsi," katanya, Selasa (18/12/2012).

Hasudungan menjelaskan DIPA merupakan dokuman pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, yang kemudian disahkan oleh Menteri Keuangan. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi Satker dan dasar pencairan dana atau pengesahan bagi bendahara umum negara.

"Penyerahan DIPA kepada masing-masing pengguna atau kuasa pengguna anggaran di;laksanakan lebih awal sebelum tahun anggaran 2013. Hal ini merupakan komitmen kita bersama untuk memastikan agar pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat waktunya," jelasnya.

Diharapkan Satker dapat segera mengeksekusi rencana-rencana yang sudah ditetapkan dalam DIPA sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Sebab, berdasarkan penyerapan anggaran DIPA beberapa tahun terakhir, penyerapan anggaran masing-masing Satker dan SKPD cenderung rendah di awal tahun, kemudian menumpuk di akhir tahun. Kondisi ini selalu berulan pada setiap tahun anggaran.[bay]

Berita Terkait
(Hapus Lomba Kebersihan) Ahok: Bersih Itu Harus dari Hati
Kembali ke atas