NASIONAL
twitter facebook
Jumat, 4 Januari 2013 | 13:20 WIB

Hasil Pilkada Tangerang Bersengketa di MK

Oleh: Halimah Sadiyah
Hasil Pilkada Tangerang Bersengketa di MK
inilah.com/Agus Priatna

INILAH.COM, Jakarta - Tak puas dengan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tangerang, Achmad Suwandi, dan Muchlis, pasangan calon nomor urut 4, menggugat KPUD Tangerang ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka menilai terjadi banyak kejanggalan pada pelaksanaan pemilu yang berlangsung Desember lalu ini. Di antaranya persoalan daftar pemilih tetap (DPT), sosialisasi yang kurang, politik uang, serta adanya indikasi bahwa KPUD secara sengaja tidak mendaftarkan daerah yang menjadi kantong suara pemohon dalam pemilu.

"Ada sesuatu yg dirancang untuk mengelabui pelaksanaan perhitungan rekapitulasi hasil pilkada," ujar kuasa hukum pasangan calon, Sirra Prayuna usai persidangan di MK, Jumat (4/1/2013).

Sirra mengatakan, KPU telah melakukan kesalahan dalam memasukkan data perolehan suara ke dalam kolom yang keliru. Akibatnya, terjadi penggelembungan suara pada pasangan incumbent. "KPU mengakui hal itu kesalahan administrasi, tetapi kami menilai tidak. Karena apabila kesalahan administrasi, KPU harus membahasnya dalam pleno dan segera melakukan perbaikan atas kesalahan itu, tapi hal itu tidak pernah dijalankan," jelas Sirra.

Selain itu, menurut Sirra, ada upaya untuk memenangkan Ahmad Zaki Iskandar, karena yang bersangkutan memiliki hubungan darah dengan bupati sebelumnya. "Ini jadi problem klasik yang acap kali incumbent memberikan ruang lebih bagi calon yang memiliki hubungan darah," tambahnya.

Atas dasar itulah, ia meminta agar MK menyatakan keputusan KPU yang memenangkan pasangan Ahmad Zaki Iskandar-Hermansyah batal demi hukum. Ia juga meminta dilakukan pemilihan suara ulang.

Sementara itu, kuasa hukum KPU, Saleh, membantah semua tuduhan tersebut. Ia meyakini bahwa semua tahapan pemilu telah dilakukan sebagaimana mestinya. "Kami membantah itu, dan itu sama sekali tidak benar," ujar Saleh.

Sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Akil Mochtar ini akan dilanjutkan, Senin depan (7/1/2013) dengan agenda mendengarkan saksi dari pemohon dan jawaban dari pihak termohon. [yeh]

Kembali ke atas