NASIONAL
twitter facebook
Kamis, 14 Maret 2013 | 07:03 WIB

Dilema KLB Demokrat, Pemilihan atau Aklamasi?

Oleh: R Ferdian Andi R
Dilema KLB Demokrat, Pemilihan atau Aklamasi?
IST

INILAH.COM, Jakarta - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat menjadikan partai ini dilema di antara jalan aklamasi atau pemilihan ketua umum Partai Demokrat.

Setelah dirundung dilema antara memilih Pelaksana Tugas atau KLB, kini Partai Demokrat diterpa dilema dalam tata cara penentuan ketua umumnya. Pilihannya antara aklamasi dan pemilihan secara terbuka. Masing-masing pihak memiliki argumentasinya.

Bagi yang berpendapat aklamasi menyebutkan, mekanisme ini akan mengurangi dampak politik dari proses KLB. Eskalasi antarkelompok di Partai Demokrat akan dieliminasi. Namun bagi yang menginginkan melalui mekanisme pemilihan, berpandangan dengan cara ini sebagai mencerminkan proses demokratisasi di internal partai segitiga biru ini.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan, mekanisme KLB akan merujuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat. "Yang pasti sesuai dengan AD/ART," kata Amir usai rapat Tim Pengawas Century di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (13/3/2013).

Amir mengisyaratkan KLB Partai Demokrat dilakukan dengan mekanisme aklamasi. Menurut dia, jika peserta KLB sepakat dengan aklamasi tentu tidak menjadi soal. "Kalau sepakat (aklamasi) memang kenapa," tambah Amir.

Ketika ditanya soal calon ketua umum dari luar kader Partai Demokrat, Amir tidak tegas menjawabnya. Hanya saja ia menegaskan semuanya telah diatur dalam AD/ART.

Sementara Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bathoegana mengatakan majelis tinggi tidak menyodorkan nama-nama kandidat. "Jadi tidak ada nama yang disodorkan oleh majelis tinggi partai," kata Sutan.

Sutan optimistis dalam KLB tidak akan muncul perpecahan antarkader. Menurut dia, DPC dan DPD Partai Demokrat pemilik absah hak suara dalam KLB. "Kita harus belajar dari masa lalu," kata Sutan.

Terkait figur ketua umum Partai Demokrat, ia menyebutkan yang terpenting tidak terkait dengan kasus Nazaruddin.

Saat ditanya dengan figur Pramono Edhie Wibowo, Sutan mengatakan adik kandung Ani Yudhoyono itu tidak tepat memimpin Partai Demokrat. "Tidak memungkinkan memimpin Partai Demokrat. Lebih baik kader internal Partai Demokrat saja," kata Sutan.

Mekanisme pemilihan ketua umum Partai Demokrat dalam KLB ini pada akhirnya akan menentukan siapa yang akan unggul dalam pemilihan pengganti Anas Urbaningrum ini. Pilihan antara aklamasi atau pemilihan langsung akan berimplikasi pada dinamika di KLB Partai Demokrat. [mdr]

Berita Terkait
Kembali ke atas