INILAHKORAN.COM - LINTAS JABAR
twitter facebook
Selasa, 7 Mei 2013 | 17:10 WIB

Dituduh Untungkan Golkar, KPU Purwakarta Digugat

Oleh: Asep Mulyana
Dituduh Untungkan Golkar, KPU Purwakarta Digugat
istimewa

INILAH, Purwakarta - Delapan partai politik (Parpol) yang ada di Kabupaten Purwakarta, berencana menggugat komisi pemilihan umum (KPU) setempat ke mahkamah konstitusi (MK).

Gugatan tersebut, terkait dengan surat edaran KPU mengenai kesempatan parpol untuk menambah jumlah daftar caleg sementara (DCS).

Adapun delapan parpol yang berencana menggugat KPU ini, masing-masing, Hanura, PKB, PPP, PDIP, PKS, Gerindra, Demokrat, serta PAN. Adapun tiga parpol lainnya, yakni Nasdem, PKPI serta PBB.

“Kami menilai, surat edaran itu merujuk pada permasalah Partai Golkar. Mengingat dalam pencalonan bacalegnya, Golkar hanya mendaftarkan sebanyak enam orang calon,”ujar Ketua badan pemenangan pemilu (Bapilu) Partai Hanura Purwakarta, Aa Ojat kepada sejumlah wartawan, Selasa (7/6).

Untuk itu, sambung dia, mengenai isi dari surat edaran KPU tersebut delapan parpol ini akan mengajukan gugatan ke MK. Ke delapan parpol ini menilai, surat edaran itu bertentangan dengan peratutan KPU No 7/2013.
Hal mana dalam aturan itu disebutkan, partai hanya boleh mendaftarkan bakal calon legislatifnya satu kali, yakni terhitung dari tanggal 9 sampai 22 April.

“Tapi, peraturan itu dibantah dengan dikeluarkannya surat edaran KPU No 229, yang menyebutkan partai diperbolehkan menambah bacalegnya pascapendaftaran,”cetus dia.

Selain berencana akan menggugat KPU ke MK, delapan partai juga berencana melaporkan KPU Purwakarta ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP). Di mana KPU kedapatan memberi ruang waktu pada Partai Golkar, untuk menambahkan jumlah bacalegnya.

Sekretaris DPC Partai Demokrat Purwakarta, Nanang Purnama berpendapat sama. Menurutnya, pada 22 April kemarin Golkar Purwakarta hanya mendaftarkan enam bacalegnya. Partai tersebut seharusnya tak bisa lagi menambah daftar bakal calegnya.

“Yang jelas kami ingin KPU tak memberi kesempatan lagi pada partai tersebut untuk menambah bacalegnya,” jelasnya.

Sementara itu, ketua DPC PKB Purwakarta Neng Supartini, membantah bila partainya ikut dalam delapan parpol yang akan menggugat KPU tersebut. Diakuinya, partai ini tak pernah ada komunikasi dengan ketujuh partai tersebut.

“Kami tak pernah ikut-ikutan. Apalagi hal seperti itu,”tegas Neng.

Menurutnya, persoalan surat edaran KPU itu sebenarnya tergantung masing-masing partai dalam menyikapinya. Apalagi, setiap partai memiliki aturan main sendiri. Ihwal Golkar hanya menyerahkan enam bacaleg dalam pendaftaran kemarin, hal itu merupakan urusan internal partai tersebut. Jadi, partai lain tak perlu ikut campur.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Purwakarta Deni Ahmad Haidar mengaku, jika yang mengeluarkan aturan tersebut KPU pusat, bukan KPU daerah. Jadi, daerah hanya melaksanakan aturan yang sudah dibuat tersebut.

“Kalau mau menggugat, ya silahkan saja. Yang jelas, kami sudah bekerja sesuai dengan aturan,”ujarnya singkat. [ito]

Berita Terkait
Kembali ke atas