SINDIKASI
twitter facebook
Rabu, 8 Mei 2013 | 03:15 WIB

BPK Proses Perjalanan Dinas Fiktif di Sekwan

Oleh: Berita Khatulistiwa
BPK Proses Perjalanan Dinas Fiktif di Sekwan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) - (Foto : istimewa)

INILAH.COM, Pontianak - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang memproses dugaan perjalanan dinas fiktif di DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Pro-kontra terhadap dugaan perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh PNS Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012, diyakini tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat bahwa perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan dokumen palsu atau perjalanan fiktif yang di bongkar Kasubbag Keprotokolan, Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar, Drs. Tugiyanto, tetap harus terus berlanjut.

Menurut Guru Besar Universitas Tanjungpura, Prof. Dr. Redatin Parwadi, MA, mengatakan kejujuran di lingkungan kerja dan pimpinan memegang peranan penting dalam pencegahan korupsi.

"Korupsi itu bermula dari niat, dan ada kesempatan yang didukung lingkungan, serta pimpinan," kata Redatin di Pontianak, Selasa (7/5).

Ia mengatakan dugaan perjalanan dinas fiktif di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar yang kini mencuat di media. bahwa perjalanan dinas yang fiktif merupakan modus lama dari tindak korupsi karena menyangkut kerugian keuangan daerah.

"Bagaimana mencari-cari tambahan dengan cara-cara seperti itu," ujar Redatin menambahkan pada tahun 2009 telah meneliti tentang korupsi di kalangan birokrasi.

Menurut dia, dari pengawasan yang telah dilakukan, ternyata modus operandi seperti itu tidak hilang. Uang yang dihimpun dari perjalanan dinas fiktif, biasanya digunakan untuk berbagai keperluan. Diantaranya dihimpun bersama dan dibagikan saat momen tertentu misalnya hari besar.

"Ada yang uangnya diberikan ke pihak yang kadang meminta sumbangan," ungkap dia. Namun, ia menegaskan, dalam kaitan penyelenggaraan negara, hal tersebut tidak dibenarkan.

Ia melanjutkan, pencegahan korupsi harus dimulai dari kejujuran. "Orang per orang," kata dia. Tetapi, kalau lingkungan bekerja sudah korup, maka orang baik-baik pun bisa terjebak di dalamnya.

Ia menambahkan, tindakan korupsi akhirnya dianggap tidak apa-apa. Redatin memisalkan korupsi itu seperti candu. "Karena akan membuat keinginan untuk mengulang dan mengulang lagi," ujar dia.

Begitu pula sebaliknya. Menurut Redatin, kalau sudah biasa dengan kejujuran, keinginan untuk korupsi pun tidak muncul. Sedangkan untuk perjalanan dinas, pimpinan sudah sepatutnya tahu siapa yang berangkat.

"Pimpinan tentu tahu, siapa yang pergi atau tidak," katanya.

Ia tidak memungkiri upaya memanipulasi data dan bukti sudah semakin canggih serta melibatkan banyak pihak. "Masing-masing ada yang bertugas," kata Redatin.

Sementara itu Kabag Humas BPK RI Kalbar, Sigit Pratama Yudha, mengatakan sekarang kasus itu masih dalam proses pemeriksaan dan tim masih di lapangan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan tujuan tertentu terhadap belanja daerah tersebut dilakukan pada triwulan IV tahun 2012, jadi belum tercover di update tindak lanjut Desember 2012.

"Jadi sampai sekarang masih belum ada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nya makanya saya belum bisa berkomentar banyak. Mengenai kapan waktunya itu saya yang tidak hafal time schedule-nya, yang jelas Juni harus sudah diserahkan kepada DPRD Kalbar.

"Nantilah kalau sudah resmi maka akan BPK-RI akan merilisnya. Dan itu mohon dipahami semua pihak," katanya.

Yang jelas tegas Sigit, para pemeriksa dari BPK-RI Kalbar akan melakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan dan standar pemeriksaan yang mensyaratkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) itu.

Kemudian salah seorang staf Sekertariat DPRD Kalbar yang enggan disebutkan namanya, beranggapan dengan adanya dugaan perjalanan dinas PNS fiktif di Sekretariat DPRD Kalbar sangat meresahkan dan memalukan.

"Tak hanya itu banyak merugikan PNS yang dipakai namanya untuk sebuah perjalanan dinas dengan kepentingan yang tidak jelas, dan hal tersebut sama juga menzalimi PNS di Sekretariat DPRD Kalbar," katanya.

Kasubbag Keprotokolan, Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar, Drs. Tugiyanto, mengatakan pihaknya sudah mengirim surat kepada aparat penegak hukum yang antara lain Kepolisian, Kejaksaan, bahkan KPK sekaligus bukti-bukti adanya dugaan fiktif perjalanan dinas PNS di Sekretariat DPRD Kalbar.

"Kita ingin masalah ini diproses lebih lanjut sehingga bisa terbukti siapa yang salah dan yang benar, sehingga kedepannya tidak terjadi lagi, apalagi ini ada indikasi pidana pemalsuan," tegasnya.

Ia mengaku pernah menghitung kemungkinan kerugian daerah dari perjalanan dinas yang diduga fiktif tahun 2012 tahap kedua mencapai Rp391 juta.
Tugiyanto juga telah diperiksa dan memberikan keterangan kepada BPK, sekaligus menyerahkan bukti-bukti seperti tiket palsu, tandatangan dan lain sebagainya.

LP3K-RI Desak Aparat Usut Tuntas

Ketua Lembaga Penyelidikan Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Kalimantan Barat (LP3K-RI Kalbar), S Achmad Hasyim BI, mendesak aparat penegak hukum agar menuntaskan indikasi kasus penggelapan (fiktif) dana perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kalbar.

Pasalnya, dana yang terindikasi mereka gunakan itu berasal dari APBD. Yang notabene, berasal dari uang rakyat dari pembayaran pajak.

"Kami nilai, perbuatan itu kalau benar terjadi, tentu ada indikasi tindak pidana korupsi. Makanya harus segera dituntaskan penegak hukum." tegas Ketua LP3K-RI Kalbar, Achmad Hasyim.

Bahkan, LP3K-RI berharap, kasus tersebut harus segera diselesaikan sebelum berakhirnya tahun 2013 ini. Minimal sebelum pelaksanaan Pemilu 2014. Artinya, sebelum berakhir masa jabatan anggota DPRD Kalbar yang saat ini masih menjabat.

"Kalau tidak, kasus ini akan mencoreng lembaga terhomat DPRD, hanya ulah oknum PNS tertentu yang berani bermain di APBD," ujar Achmad Hasyim seraya menegaskan, hal sangat prinsip lagi, lantaran diduga adanya uang perjalanan dinas fiktif di Sekretariat DPRD (Sekwan) Kalbar, makanya kasus ini harus diusut tuntas.

Terbongkarnya dugaan perjalanan dinas fiktif di Sekretariat DPRD Kalbar, diungkapkan oleh Drs Tugiyanto, Kasubbag Keprotokolan Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar. Bahkan, hal ini membuat sejumlah wakil rakyat menjadi berang.

"Apalagi, kasus tersebut diungkapkan oleh orang dalam sendiri. Sehingga terkesan ada kebenaran dugaan fiktif itu. Ini memang sangat aneh sekali di lembaga terhormat," kilah Achmad Hasyim lagi-lagi berharap agar aparat penegak hukum jeli untuk meneliti sekaligus menuntaskan kasus tersebut.

Apalagi, Ketua Komisi A DPRD Kalbar, Retno Pramudya, berjanji, kasus tersebut akan menjadi atensi pihaknya. Menurut dia, untuk mengetahui kebenaran adanya indikasi tersebut, tentu akan dilakukan investigasi dari hasil audit BPK.

Kaitan kasus itu, Achmad Hasyim menegaskan kembali, jika laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terbukti adanya perjalanan dinas fiktif, sesuai aturan dan undang-undang, maka BPK harus menindaklanjuti dengan audit lanjutan.

"Hasil audit lanjutan BPK inilah yang akan memberikan jawaban dan bukti nyata. Apakah terjadi fiktif penggunaan uang perjalanan dinas di sekwan atau tidak," kilah Achmad Hasyim seraya berharap Komisi A DPRD Kalbar juga harus segera bertindak serius, mengingat kasus itu terjadi di Sekretariat DPRD Kalbar.

Bahkan, Achmad Hasyim berharap kepada pihak terkait untuk meneliti laporan yang diungkapkan Tugiyanto, Kasubbag Keprotokolan Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar. Apakah laporan PNS itu benar adanya dan terjadi, atau hanya isu belaka.

Menurut dia, Kalau benar dan menjadi kenyataan, perbuatan tersebut sudah jelas termasuk kategori korupsi. Perbuatan tindak pidana korupsi ini, sudah jelas melanggar hukum, harus diusut tuntas dan pelakunya harus di pidana.

"Ya, kuncinya sangat tergantung hasil audit lanjutan BPK. Namun demikian, kasus seperti ini, tetap kami laporkan ke LP3K-RI Pusat di Jakarta," tegas Achmad Hasyim. Apalagi, jika benar terjadi kejanggalan penggunaan perjalanan dinas fiktif di Sekretariat DPRD Kalbar, tentu harus segera diusut tuntas. [gus]

Berita Terkait
Kembali ke atas