SINDIKASI
twitter facebook
Senin, 13 Mei 2013 | 03:29 WIB

Pilih Caleg, 147 Wali Nagari & Kades Mundur

Oleh: Haluan Padang
Pilih Caleg, 147 Wali Nagari & Kades Mundur
Ist

INILAH.COM, Padang - Memilih ikut bersaing menuju kursi legislatif dalam pemilihan umum (Pemilu) 2014 mendatang, sebanyak 147 wali nagari (Walnag) dan kepala desa di Sumatera Barat mengundurkan diri. Hal itu bisa berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat di jajaran pemerintahan terdepan, nagari dan desa.

Jauh-jauh hari Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sudah menginstruksikan bupati dan walikota untuk segera mengangkat pelaksana tugas (Plt) wali nagari atau kepada desa yang mengundurkan diri.

Irwan mengatakan tidak mempersoalkan banyaknya wali nagari dan kepala desa yang mengundurkan diri karena maju sebagai calon legislatif. “Maju sebagai pileg kan haknya setiap orang, dan diatur undang-undang. Asal yang bersangkutan juga mengikuti prosedur yang berlaku,” jelasnya.

Keharusan wali nagari dan kepala desa mundur dari jabatan yang dipegangnya jika ikut dalam pemilihan legislatif, diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa menegaskan harus mundur jika ikut mencalonkan diri jadi anggota legislatif.

Sebanyak 147 nama wali nagari dan kepala desa yang terdaftar dalam daftar caleg sementara (DCS) yang diajukan partai ke KPU itu berasal dari 14 kabupaten/kota di Sumbar. Mereka terdiri dari 138 orang wali nagari, dan 9 orang kepala desa.

Data yang dihimpun Biro Pemerintahan Setprov Sumbar menyebutkan calon paling banyak berasal dari Kabupaten Solok dengan 22 orang wali nagari mundur dari 74 nagari yang ada. Disusul oleh Agam dengan 19 wali nagari, Lima Puluh Kota sebanyak 16 orang wali nagari. Pesisir Selatan dan Sijunjung masing-masing 15 wali nagari.

Selanjutnya Tanah Datar dengan 14 orang wali nagari, Padang Pariaman 13 orang, Solok Selatan 10 wali nagari, Dharmasraya 6 orang, dan Pasaman dan Pasaman Barat masing-masing 4 wali nagari.

Sementara 9 kepala desa berasal dari Mentawai 4 orang, Kota Sawahlunto 3 orang, dan Kota Pariaman 2 orang. Lima kabupaten/kota yang steril dari pencalonan tersebut adalah Kota Padang, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, dan Solok.

Kepala Biro Pemerintahan dan Kependudukan Setprov Sumbar, Syafrizal Ucok mengatakan data tersebut sifatnya masih sementara. “Setelah DCT (daftar caleg tetap) ditetapkan KPU nanti bisa saja berubah, tetapi saya kira kisarannya tidak akan jauh berbeda dari jumlah sekarang,” katanya, kemarin.

Ubah status sosial

Fenomena banyaknya wali nagari yang maju dalam pemilihan legislatif, menurut Pakar Politik dan Pemerintahan Asrinaldi Asril lebih kepada prestisius untuk mengubah status sosial. Menurutnya, gengsi sebagai anggota legislatif lebih ekslusif di mata masyarakat daripada sebagai wali nagari.

Sebab katanya, jika idealisme untuk berbuat lebih banyak demi kesejahteraan masyarakat yang usung untuk maju, para wali nagari tersebut salah alamat. Karena tempat sebenarnya untuk mengabdi adalah lapangan (nagari dan desa), bukan di gedung legislasi.

Asrinaldi mengatakan fenomena banyaknya wali nagari yang maju sebagai caleg akibat gagalnya kaderisasi partai. “Ke depan partai mesti memiliki sistem kaderisasi yang baik, sehingga tidak ada lagi kader-kader karbitan,” tutupnya. [mes]

Berita Terkait
Kembali ke atas