NASIONAL
twitter facebook
Kamis, 16 Mei 2013 | 18:12 WIB

Putus Tanah Ulayat, Hutan Tak Lagi Milik Negara

Oleh: Fadhly Dzikry
Putus Tanah Ulayat, Hutan Tak Lagi Milik Negara
(Foto : istimewa)

INILAH.COM, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan gugatan aliansi masyarakat adat nusantara (AMAN) terhadap undang-undang kehutanan nomor 41 tahun 1999.

"Ini putusan yang sangat penting, sebagaian besar wilayah sekarang itu bentuknya merupakan hutan adat," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan di gedung MK, Kamis (16/2/2013).

Dengan berlakunya putuan MK tersebut tentang hutan, maka hutan yang menjadi tanah ulayat atau tanah hutan yang sudah menjadi milik orang, tetapi belum diusahakan, akan dikelola sendiri oleh masyarakat setempat. Dalam tanah ulayat, juga terdapat hak ulayat, yaitu hak yg dimiliki suatu masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah beserta isinya di lingkungan wilayahnya.

Abdon mengatakan, selama ini pemerintah dengan seenaknya memberikan izin bagi para pengusaha dalam mengelola hutan, dan memanfaatkannya demi kepentingan bisnis, termasuk pemberian izin bagi hutan adat atau tanah ulayat.

"Tapi pemerintah berikan izin guna kelola hutan adat. Dengan putusan ini maka kedepan status hutan adat bukan lagi milik negara," katanya.

Sebelumnya, pada Maret 2012 AMAN mengajukan judicial reriew terhadap Undang-Undang 41 tentang kehutanan. Sekjen AMAN mengatakan, sejak berlakunya UU tersebut, telah dijadikan sebagai alat oleh negara untuk mengambil hak masyarakat untuk mengelola hutannya sendiri.

"Negara justru memberikan hutan adat ke pemilik modal, tanpa memperhatikan kearifan lokal, ini menyebabkan konflik antara masyarakat adat dengan pengusaha yang mengekploitasi hutan mereka," tandasnya. [mvi]

Berita Terkait
Kembali ke atas