EKONOMI
twitter facebook
Sabtu, 1 Juni 2013 | 11:15 WIB

Indef: Jangan Kaitkan BBM dengan BLSM

Oleh:
Indef: Jangan Kaitkan BBM dengan BLSM

INILAH.COM, Jakarta – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikait-kaitkan dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dinilai tindakan tidak terpuji.

"Kenapa pembahasan BBM selalu disandingkan dengan BLSM? Nggak ada hubungannya. Kewajiban negara melindungi masyarakat miskin BBM naik atau tidak naik," ujar Enny Sri Hartati, Direktur Indef saat diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (1/6/2013).

Menurut Enny, harga BBM naik atau tidak naik, sudah kewajiban negara untuk melindungi masyarakat miskin.

Ia pun mengkritik konsep BLSM yang menurutnya tidak tepat. Terutama mengingat dampak BBM yang tidak bersifat sementara, namun jangka panjang. "Kalau memang tujuannya melindungi masyarakat miskin, kenapa bentuknya BLSM? Namanya aja sementara. Dampak kenaikan BBM kan tidak sementara," katanya.

Enny menuturkan, kenaikan harga BBM tahun ini dipandang perlu berdasarkan kajian obyektif, dimana jika BBM tidak kunjung dinaikkan, subsidi tahun 2014 akan menembus angka Rp 400 triliun. Sementara untuk 2013, subsidi menembus Rp 350 triliun.

"Yang pasti kalau kita tetap membiarkan harga BBM seperti sekarang, tahun 2014 kita akan alami subsidi pasti menembus Rp 400 triliun," ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah mengajukan pemberian dana BLSM sebesar Rp 11,6 triliun sebagai kompensasi atas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. Bantuan langsung sifatnya hanya diberikan selama lima bulan untuk 15,5 juta orang, dengan masing-masing mendapat Rp 150 ribu per bulan.

Tidak hanya bantuan langsung, pemerintah juga menambah alokasi bantuan yang masuk program percepatan dan perluasan perlindungan sosial, yaitu Rp 12,5 triliun, yang terdiri dari beras miskin, bantuan siswa miskin, dan program keluarga harapan. Untuk raskin, dialokasikan Rp 4,3 triliun, bantuan siswa miskin Rp 7,5 triliun, dan untuk program keluarga harapan Rp 700 miliar.

Pemerintah juga menyediakan tambahan dana untuk infrastruktur dasar Rp 6 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan perbaikan irigasi dan air bersih. [ast]

Berita Terkait
(Politik Anggaran di APBN) Subsidi BBM, Harus Itu!
Kembali ke atas