EKONOMI
twitter facebook
Selasa, 20 November 2007 | 20:29 WIB

BTN Ikuti Aturan Hapus Buku

Oleh:
BTN Ikuti Aturan Hapus Buku
INNChannels, Jakarta - Bank Tabungan Negara (BTN) akan mengikuti kesepakatan Himpunan Bank-Bank milik Negara (Himbara) soal penghapusbukuan sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 33 tahun 2007 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
"Sebagai anggota Himbara maka BTN akan mengikuti apa pun hasil kesepakatan terkait cara-cara penghapusbukuan," kata Direktur BTN, Iqbal Latanro di Jakarta, kemarin. Kesepakatan itu tertuang dalam surat Kementerian Koordinator bidang Perekonomian tanggal 30 Oktober lalu mengenai penyampaian kesepakatan dalam rangka penyelesaian kredit macet Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM) di lingkungan Bank BUMN.
Iqbal mengatakan, BTN telah mendata debitur yang masuk kategori mendapatkan fasilitas keringanan. Mereka yang memenuhi kriteria Himbara sebanyak 962 debitur dengan pokok pinjaman Rp 168 miliar. Secara keseluruhan rasio kredit macet BTN per September 2007 gross 4,72%, sedangkan netto 3,17%.
Tiga ukuran yang dipakai Himbara terkait penyelesaian kredit macet meliputi, kriteria debitur, besarnya keringanan yang diberikan, serta ketentuan bagi debitur yang masih dalam masa transisi. Kategori debitur dalam kriteria ini yang memiliki plafon kredit kurang dari Rp 5 miliar tetapi masuk dalam kredit usaha produktif dengan jangka waktu tertentu.
Sedangkan kriteria kredit macet terbagi dua yakni masuk dalam neraca bank ditetapkan kredit macet yang terjadi per 31 Desember 2005 serta tidak terjadi perubahan sampai 8 Oktober 2007. Sedangkan yang di luar neraca bank ditetapkan telah dihapuskan per 31 Desember 2005, kemudian kredit macet per 31 Desember 2005 yang telah dihapusbukukan pada 8 Oktober 2007.
Program penghapusan dilaksanakan selama setahun sejak ditetapkan. "Apabila sampai batas waktu pembayaran ternyata debitur tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya maka persetujuan keringanan menjadi batal," ujarnya.
Keringanan yang diberikan berupa pokok utang apabila dilunasi dalam enam bulan pertama sejak program diluncurkan maka akan diberikan keringanan pokok sebesar 50% bersifat final tanpa mempertimbangkan kondisi debitur dan agunan. Apabila dilunasi dalam enam bulan terakhir sejak program diluncurkan maka debitur akan diberi keringanan atas pokok utang 40% juga bersifat final. Debitur juga mendapat fasilitas keringanan berupa penghapusan bunga, denda dan biaya sebesar 100%.
Untuk debitur yang masuk dalam masa transisi diproses melalui Peraturan Menteri Keuangan No 31 tahun 2005 mengacu pada skema yang sama untuk pemberian keringanan. Seperti kalau memiliki agunan maka potongan bisa 50 persen, tetapi kalau tidak ada 35 persen, papar Iqbal. (Antara/Oki)
Kembali ke atas