EKONOMI
twitter facebook
Sabtu, 24 November 2007 | 11:06 WIB

Privatisasi, Siapa Takut? (1)

Oleh: Ahluwalia
Privatisasi, Siapa Takut? (1)
Keberhasilan melakukan privatisasi satu BUMN saja, yakni Telkom, dapat mengumpulkan dana kurang lebih US$ 1,7 miliar.
INNChannels, Jakarta Setelah isu Temasek mereda, publik mulai mencermati langkah pemerintah yang bertekad melakukan privatisasi sejumlah BUMN tahun 2008. Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil bahkan menegaskan target perolehan dana dalam privatisasi 2008 itu Rp 1,5 triliun.
Sebagian ekonom justru menyarankan agar kita tak perlu takut dengan privatisasi, pasca kasus Temasek dalam divestasi Indosat dan Telkomsel. Di seluruh dunia, kata ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) A Tony Prasetiantono PhD, privatisasi BUMN pada dasarnya didorong dua motivasi. Pertama, keinginan menaikkan efisiensi, karena buruknya kinerja sebagian BUMN. Kedua, secara empiris dapat dibuktikan, privatisasi BUMN bisa dimaksudkan untuk membantu anggaran pemerintah dari tekanan defisit.
"Pengalaman di masa lalu menunjukkan, bila dilaksanakan dengan baik, privatisasi kita bisa berhasil bagus," kata dosen Fakultas Ekonomi UGM itu kepada Hery Nugroho, kontributor INNChannels di Yogyakarta.
Frans Hendra Winata, pengacara Temasek Holdings, berpendapat sama. Keberhasilan melakukan privatisasi satu BUMN saja, yakni Telkom, dapat mengumpulkan dana kurang lebih US$ 1,7 miliar. "Ini suatu jumlah yang sangat berarti, apalagi untuk kondisi seperti saat itu. Jadi, jangan takut dengan privatisasi sepanjang hal itu dilakukan dengan baik," katanya.
Ia menyatakan bahwa masuknya investor asing dalam privatisasi, termasuk dalam kasus masuknya Temasek ke dalam divestasi Indosat dan Telkomsel, merupakan "undangan" dari pemerintah sendiri. "Dan itu tak perlu ditakutkan dan dikhawatirkan," ujarnya.
Pemerintah merasa yakin bahwa rencana privatisasi 2008 akan mendapat dukungan dari pihak mana pun dan tidak perlu ada yang dirisaukan lagi. Namun kondisi lingkungan strategis agaknya harus diperhitungkan antara lain, jangan sampai muncul keberanian mengeluarkan perlawanan dari masyarakat, dan tumbuhnya daya berpikir kritis sehingga yang terjadi sangat berbeda dengan yang diperkirakan pemerintah sejak semula.
"Jika reaksi masyarakat sangat keras, bisa menimbulkan keraguan privatisasi di kalangan pemerintah. Apalagi tudingan Neoliberalisme sering dijadikan argumen untuk menyudutkan langkah pemerintah untuk swastanisasi itu," kata dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Ari A Perdana, kepada Miming Ismail, kontributor INNChannels di Jakarta.
Pemerintah kadang menjadi goyah, maju mundur, dan ini dapat mengakibatkan proses privatisasi menjadi tidak menentu. "Contoh kasus penjualan 14 persen saham grup Semen Gresik kepada Cemex (Meksiko), September 1998. Juga, kasus penjualan 42 persen saham Indosat kepada STT (Singapore Telecom and Telemedia) Desember 2002,'' kata Tony Prasetiantono.
Sebenarnya kita telah menikmati keberhasilan privatisasi, terutama pada kasus Bank Mandiri dan Bank BRI (2003), serta Bank BNI (1996). "Dalam kasus-kasus ini selalu terjadi oversubscribed (kelebihan permintaan saham)," tutur Tony, alumnus Universitas Pensilvania, AS dan ANU Canberra.
Privatisasi dalam kenyataannya memang mengalihkan kepemilikan negara (yang diwakili oleh pemerintah) kepada sektor swasta, karena pemerintah telah menyadari bahwa beban dan lingkup tugas pemerintah sudah menjadi lebih besar. "Sehingga akan lebih efektif dan efisien apabila tugas-tugas yang selama ini menjadi tanggung jawab pemerintah (melalui BUMN) dialihkan kepada pihak swasta," kata Ari Perdana, alumnus Harvard University, AS.
Jadi sebenarnya tidak ada yang menakutkan ataupun membahayakan, nothing harm, apalagi bila kita menyimak bahwa privatisasi ini telah pula dilaksanakan oleh berbagai negara di dunia, yang semuanya berakhir dengan baik.
Contohnya kasus Inggris, Waktu itu (1984) kehendak ini dimulai saat Pemerintah Inggris melakukan privatisasi SOE (State Owned Enterprise) atau BUMN di bidang telekomunikasi yang kemudian menjadi British Telecom tahun 1984. Selanjutnya diikuti oleh Jepang yang berhasil melaksanakan privatisasi BUMN telekomunikasi NTTPC menjadi NTT dan satu perusahaan baru di bidang telekomunikasi domestik.
Pertimbangan pemerintah masing-masing negara memang berbeda-beda di dalam melakukan privatisasi. Seperti misalnya Inggris, mereka ingin melindungi hak-hak konsumen yang waktu itu hidup di bawah kekuasaan monopoli British Telecoms. Sedangkan Jepang melakukan privatisasi karena ingin menumbuhkan industrinya yang selama ini hidup di alam monopsoni (pembeli tunggal, yakni NTTPC), hampir serupa dengan pertimbangan Pemerintah Amerika Serikat pada waktu memecah Ma-Bell menjadi "Seven Sisters", tujuh perusahaan telepon regional di tahun yang sama.
Meskipun tidak sepenuhnya pola privatisasi di negara-negara ini dapat dijadikan contoh, namun beberapa skenario dan strategi dapat dijadikan acuan pemerintah yang dalam melakukan privatisasi dengan berhasil.
Jalan menuju privatisasi di tiap-tiap negara pun berbeda-beda. Ada negara yang dengan mudah mendapat dukungan dari wakil rakyat, namun ada pula yang sangat sulit bahkan terhambat karena tidak dapat meyakinkan para unsur pembuat keputusan untuk mendukung program privatisasi.
"Memang, ada kecenderungan, hanya pemerintahan yang kuat keinginannya dan memiliki dukungan dari parlemen maupun civil society-lah yang akan dapat mencapai tujuan dari program privatisasi,'' ujar Tony. [P1]
(Bersambung...)

Kembali ke atas