NASIONAL
twitter facebook
Senin, 13 Oktober 2008 | 23:04 WIB

Aset Dephan dan TNI Dikaji Ulang

Oleh:
Aset Dephan dan TNI Dikaji Ulang
INILAH.COM, Jakarta - Departemen Pertahanan (Dephan) akan mengkaji kembali penggunaan dan pengelolaan aset negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI. Pengkajian ulang itu dilakukan bersama instansi terkait seperti Departemen Keuangan (Depkeu), Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Kita akan duduk bersama tentang ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing instansi dalam hal pengelolaan dan penggunaan aset negara di Dephan/TNI, baik lahan, kebun maupun gedung, bahkan yang tengah dan telah dimiliki pihak ketiga," kata Menteri Pertahanan (Menhan), Juwono Sudarsono, di Jakarta, Senin (13/10).

Juwono mengatakan, untuk mengambilalih atau mengembalikan aset-aset negara itu, banyak hal yang harus dipertimbangkan sekadar dari persoalan hukum dan administrasi.

"Karenanya, perlu ada kajian bersama dan dirumuskan dalam sebuah matriks tentang surat keputusan dari Menhan dan Panglima TNI terdahulu, terkait penggunaan dan pengelolaan aset negara, minimal dalam kurun waktu 20-25 tahun terakhir," katanya.

Berdasarkan hasil audit BPK atas Manajemen Aset dan Pengelolaan BMN yang dikelola oleh 23 departemen dan lembaga pemerintah lainnya, termasuk TNI dan Dephan, bernomor 84/S/III-XIV.2/07/2008 tertanggal 17 Juli 2008 itu disebutkan, ratusan bidang tanah yang dikelola TNI AD beralih fungsi menjadi lahan perkebunan dan pertanian.

Saat ini ditemukan 283 bidang tanah milik TNI Angkatan Darat (AD) yang tersebar di sembilan Komando Daerah Militer (Kodam) dengan luas 10.956,75 hektare. Lahan seluas ini digunakan menjadi lahan perkebunan atau pertanian.

Di Jawa Barat sendiri, misalnya di Bandung, ada 379 unit rumah dinas Kodam III/Siliwangi yang diubah menjadi "factory oulet".

Sementara itu, di TNI Angkatan Laut ditemukan lahan seluas 67,88 hektare dengan nilai Rp 653 miliar berubah fungsi. Lahan-lahan itu dijadikan perumahan dan kavling pribadi di kawasan Jakarta dan Surabaya seperti Sunter, Pangkalan Jati, Pondok Labu dan Sukolilo.

BPK juga menemukan tanah seluas 120,37 hektare senilai Rp 1,6 triliun yang dikelola Induk Koperasi dan Pusat Koperasi TNI AL dimanfaatkan pihak ketiga tanpa seizin Menkeu.

Sementara aset tanah yang dikelola oleh TNI Angkatan Udara (AU) di 42 lokasi seluas 3.052,14 hektar bernilai Rp 2,1 triliun juga dimanfaatkan Induk Koperasi TNI AU dan Yayasan TNI AU (Yasau) dengan menyewakannya kepada pihak ketiga.

Hanya saja hasilnya sejak tahun 2004-2007 senilai Rp 61 miliar tidak disetorkan ke negara.

Sedangkan lahan dan bangunan bekas Markas Besar TNI AU di Pancoran, Jakarta Selatan, yang memiliki luas 29.440 meter persegi disewakan ke PT Aldiron tanpa izin Menkeu.

Selain itu, nilai sewanya sangat rendah dan diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 99,48 miliar. Belum lagi dalam amandemen perpanjangan kontrak hingga tahun 2023, negara berpotensi dirugikan sebesar Rp 278,49 miliar.

Tidak hanya itu, BPK juga menemukan adanya pengalihan status kepemilikan empat bidang tanah milik TNI AU seluas 2,9 hektare di Melawai, Jakarta Selatan. Lahan itu diubah status kepemilikannya kepada PT AP dan PT CD.[*/L6]
Kembali ke atas