NASIONAL
twitter facebook
Rabu, 8 September 2010 | 19:31 WIB

Gedung Baru DPR Bermasalah & Mubazir

Oleh: Ahluwalia
Gedung Baru DPR Bermasalah & Mubazir
IST
INILAH.COM, Jakarta - Masih tarik ulur, itulah kesan atas rencana membangun gedung baru DPR. Kalangan masyarakat mendesak rencana itu harus dibatalkan bukan ditunda. Namun pihak DPR tampaknya ingin jalan terus.
Desain gedung baru DPR yang saat ini beredar, ternyata tidak pernah ditender sejak DPR periode 2004-2009. DPR periode lalu pun menolak desain itu. Setjen DPR resah atas penolakan itu, karena anggaran untuk desain telah dicairkan.
Untuk memuluskan desain yang sudah dibayar mahal itu, Setjen DPR kemudian menyodorkan dokumentasi rencana pembangunan gedung baru oleh DPR periode lalu ke pimpinan DPR saat ini, serta model desain yang katanya sudah disetujui.
Pembangunan gedung baru DPR itu jelas bermasalah, jadi harus dihentikan, kata Danang Widoyoko dari Indonesia Corruption Watch (ICW), kemarin. Publik melihat, DPR melepas tanggung jawab pembangunan gedung baru ke tim teknis.
Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, masalah teknis pembangunan gedung baru bukan urusan DPR. Marzuki bilang, DPR juga tidak mengerti desain atau konsep gedung yang akan dibangun dan tidak pernah meminta gedung mewah yang dilengkapi fasilitas, seperti kolam renang dan tempat spa.
Bukan hanya itu, DPR mengklaim tidak mengetahui perhitungan anggaran biayanya. Pernyataan Marzuki Alie dari kubu Demokrat itu mencurigakan, jadi tanda tanya besar dan pantas diprasangkai.
Sehingga pantas saja, publik meminta rencana itu dibatalkan. Setidaknya ada tiga alasan utama mengapa dihentikan, yakni alasan historis, rencana relokasi ibu kota negara dan inefisiensi penggunaan gedung di kompleks Senayan.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Mustafa Kamal mengungkapkan, kompleks DPR merupakan bangunan sejarah yang belum selesai. Karena itu, pembangunannya pun harus mempertimbangkan sejarah bangsa ini.
Pembangunan kompleks ini memiliki akar historis yang sangat kuat dalam perjuangan bangsa Indonesia. Tidak asal membangun, kata Mustafa Kamal yang juga lulusan sejarah Universitas Indonesia (UI).
Kompleks Senayan ini, katanya, merupakan bagian dari misi CONEFO (Conference of The New Emerging Forces) yang digagas Presiden Soekarno, untuk membentuk suatu kekuatan blok baru yang beranggotakan negara-negara berkembang, menyaingi dua kekuatan, yakni Blok Uni Soviet dan Amerika Serikat.
Alasan kedua, seharusnya Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) mengonsultasikan pembangunan gedung DPR ini kepada Pemprov DKI Jakarta, yang memiliki rencana tata ruang kota. Apalagi ada isu pemindahan ibu kota ke provinsi lain. Jangan sampai bangunan sudah ada, tapi akhirnya ibu kota pindah. Ini mubazir namanya.
Alasan ketiga, masih banyak gedung di kawasan DPR yang belum maksimal penggunaannya. Di antaranya Gedung Nusantara IV dan Nusantara V. PKS mengusulkan gedung itu dimaksimalkan. Karenanya, Mustafa meminta agar pembangunan gedung baru DPR itu dihentikan saja.
Menurut Ray Rangkuti, aktivis antikorupsi, karena begitu banyak keruwetan dan sangkutannya, maka lebih baik pembangunan gedung baru DPR yang tak berfaedah itu dibatalkan saja. Setuju bukan?
Kembali ke atas