home-1

home-2

home-3

home-4 dan in-article

home-5

ototekno

market-01

market-02

news

arena

hangout

empati

gallery

kanal

market

INFOGRAFIS: Sejumlah Kasus Etik Pimpinan KPK 2019-2024

Eks Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Karen Agustiawan menuliskan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Karen mengaku sebagai korban pasal hukum karet, atas penetapan tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Terdapat pasal-pasal karet yang bersifat multi interpretasi sehingga penegakan hukum disalahartikan yang mengakibatkan kerugian bisnis di BUMN dapat dijadikan dasar oleh Aparat Penegak Hukum (KPK). Saya adalah salah satu korbannya," kata Karen melalui surat terbukanya yang ditulis, Senin (25/9/2023).Karen merasa penetapan tersangka dirinya pada 8 Juni 2022 dan penahanan dirinya 19 September 2023 sangat mengejutkan. Pasalnya, saat dia menjabat Dirut Pertamina 2009-2014, kontrak Pengadaan LNG dari Sabine Pass dan Corpus Christie Liquefaction (CCL) yang dilakukan oleh Pertamina pada tahun 2013 dan 2014 telah dibatalkan."Diganti dengan kontrak baru pada era Bapak Presiden Jokowi, yakni pada tanggal 20 Maret tahun 2015. Kontrak baru pembelian LNG dari CCL dengan volume dan harga yang berbeda tersebut diresmikan di Amerika Serikat tanggal 27 Oktober 2015 pada saat Kesepakatan Bisnis para Pengusaha Indonesia dan Amerika Serikat," kata Karen.Saat kontrak baru disepakati, Karen menyebut dirinya bukan lagi Dirut Pertamina terhitung 1 Oktober 2014. Kontrak ditandatangani pada tahun 2015, saat itu Dirut Pertamina menjabat adalah Dwi Soetjipto (2014-2017).Karen membeberkan, pertamina sempat mendapatkan keuntungan senilai US$ 2,2 juta pada tahun 2019. Namun, dengan adanya Pandemi Covid19 yang terjadi di seluruh dunia pada tahun 2020-2021, Pertamina sempat mengalami kerugian."Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa, terjadinya pandemi telah menyebabkan harga komoditas dunia turun drastis, termasuk harga LNG di spot market," kata dia menjelaskan.Akan tetapi dengan berakhirnya masa pandemi, utamanya karena terjadi krisis gas di Eropa sebagai akibat dari peperangan di Rusia dan Ukraina beserta para sekutunya di awal 2022, harga LNG naik 3 (tiga) hingga 5 (lima) kali lipat dari harga pembelian."Sehingga, Pertamina kini justru membukukan keuntungan sekitar US$ 91,5 juta (Rp 1,41 trilyun; 1 US$ = Rp 15.370)," ujar Karen.Atas perolehan keutungan tersebut, informasi Karen dapatkan, Pertamina juga sudah memiliki komitmen penjualan sampai dengan tahun 2025, dan tengah melakukan penjualan untuk periode 2026 hingga 2030 dengan harga penjualan di atas harga pembelian.Namun, Karen khawatir bahwa proses hukum yang sedang dirinya jalani saat ini dapat berdampak pada pada Pertamina kehilangan dalam kontrak LNG CC hingga menyebabkan kerugian keuangan negara.“Apabila salah satu pihak telah melanggar peraturan dalam kontrak, yakni Pertamina dituduh melanggar undang-undang dalam kontrak pengadaan LNG, maka pihak CCL selaku penjual dapat melakukan pembatalan kontrak secara sepihak.” jelas KarenIa memperkirakan, kerugian akibat terminasi kontrak dapat mencapai sekitar US$ 127 juta (Rp 1,95 Triliun)."Kerugian tersebut belum mencakup potensi klaim dari para Pembeli Pertamina, dan kerugian imateril lainnya seperti reputasi Pertamina, serta hilangnya sumber gas untuk keperluan Indonesia di masa yang akan datang," kata dia memaparkan.Maka itu, Karen meminta perhatian kepada Presiden Joko Widodo guna memastikan bahwa proses hukum ini dijalankan sesuai dengan sistem penegakan hukum yang benar demi kebaikan negara, bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu yang justru akan mengakibatkan kerugian negara yang nyata dan lebih besar.Kontruksi Perkara di KPKDiberitakan sebelumnya, Karen resmi ditetapkan tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021. Setelah itu, ia langsung ditahan di Rutan KPK, Selasa (19/9/2023) malam.Dalam kontruksi perkara penahanan, diduga telah terjadi sekitar tahun 2012, PT Pertamina (Persero) memiliki rencana untuk mengadakan LNG sebagai alternatif mengatasi terjadinya defisit gas di Indonesia.Perkiraan defisit gas akan terjadi di Indonesia di kurun waktu tahun 2009- 2040 sehingga diperlukan pengadaan LNG untuk memenuhi kebutuhan PT PLN Persero, Industri Pupuk dan Industri Petrokimia lainnya di IndonesiaKemudian, Karen mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri. Diantaranya: CL (Corpus Christi Liquefaction) LC Amerika Serikat.Karen secara sepihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian perusahaan CL tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh dan tidak melaporkan pada Dewan Komisaris PT Pertamina.Selain itu pelaporan untuk menjadi bahasan dilingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hal in Pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan GKK alias KA tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari Pemerintah saat itu.Dalam perjalanannya, seluruh kargo LNG milik PT Pertamina Persero yang dibeli dari perusahaan CL LC Amerika Serikat menjadi tidak terserap di pasar domestik yang berakibat kargo LNG menjadi oversupply dan tidak pernah mask ke wilayah Indonesia.Atas kondisi oversupply tersebut, berdampak nyata harus dijual dengan kondisi merugi di pasar internasional oleh PT Pertamina Persero. Hal ini menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar US$ 140 juta yang ekuivalen dengan Rp2,1 Triliun.Karen disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

 Buat Surat Terbuka ke Jokowi, Eks Dirut Pertamina Tak Terima Dijerat Pasal Karet

Pemilik Rans Entertainment Raffi Ahmad sambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) K4, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2024).Juru bicara bidang pencegahan KPK, Ipi &nbsp;Maryati Kuding mengatakan, suami dari Nagita Slavina itu bakal berdiskusi bersama Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata &nbsp;dalam acara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dengan tajuk 'Kenali Strateginya dan Bantu Pencegahannya'."Benar. Siang ini Stranas PK mengagendakan kegiatan Podcast dengan tema 'Kenali Strateginya dan Bantu Pencegahannya' di studio Kanal KPK dengan narasumber Pimpinan KPK Alexander Marwata," kata Ipi melalui keterangannya.Rafi tiba di Gedung Merah putih pukul 12.12 WIB. Ayah Cipung ini mengenakan kacamata serta kemeja dan celana panjang bewarna hitam. Ia tak banyak &nbsp;memberikan keterangan kepada awak media dan menyangkal sedang menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara korupsi."Podcast, podcast," jawabnya kepada awak media saat masuk ke dalam gedung menuju koridor bagian kanan lantai satu.Sebagai informasi, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.Tim Nasional Stranas PK terdiri dari setiap Menteri dan Kepala Lembaga 5 kementerian, Kantor Staf Presiden, Komisi Pemberantasan Korupsi, Bappenas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri menyampaikan laporan capaian Stranas PK di tahun 2019- 2020.

 Sambangi KPK, Raffi Ahmad Ngonten Bareng Alexander Bahas Strategi Pencegahan Korupsi

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman menilai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata telah menabrak Sistem Operasional Prosedur (SOP) jam besuk tahanan.Alexander kedapatan memberi izin perwira TNI bertemu salah satu tahanan kasus korupsi diluar jam besok. Selain itu pertemuan keduanya pun berlangsung di ruang kerja KPK."Pak Alex Marwata menabrak SOP dan itu kurang bagus karena dia harusnya tegas dan memberikan tauladan yang baik untuk tidak melanggar SOP dalam hal besuk tahanan," kata Boyamin melalui keterangannya, Selasa (28/9/2023).Boyamin khawatir, melihat pimpinan KPK sewenang-wenang dengan jabatannya. Hal ini dapat ditiru oleh anak buahnya."Karena kalau ini dilanggar nanti anak buah juga akan bisa melanggar ini, besuk Tahanan ya semau maunya, jam kapanpun dan oleh siapapun," kata Boyamin menjelaskan.Menurut Boyamin SOP dalam membesuk tahanan kasus korupsi sudah ada alurnya. Mulai dari mendapatkan persetujuan dari kepala rumah tahanan (Karutan), bertemu pada jam besuk yang ditentukan, dan harus memiliki kepentingan seperti sebagai pengacara maupun keluarga.“Kalau menemui tahanan ya alurnya jelas kok, siapa pun. Mungkin presiden pun kalau menemui tahanan juga alurnya jelas. SOP-nya jelas,” ujar Boyamin.Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata merasa dalam kondisi tertekan memberikan restu Perwira TNI bertemu dengan tahanan korupsi di ruang kerja di Lantai 15 Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2023)."Secara gak langsung sih (ada yang menekan). Karena itu kan tergantung bagaimana kita menerima. Kalau saya pribadi saya tidak nyaman (kondisi penekanan tersebut), gak tahu pimpinan lain," kata Alex kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip jumat (22/9/2023).Alex berdalih memberikan restu lantaran tak mau kian memanaskan suasana antara KPK dengan pihak TNI yang sebelumnya sedang memanas akibat kasus korupsi Basarnas. Akibatnya, Alex menngaku memberi intruksi ke Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu untuk menjemput tahanan tersebut di Rutan KPK. Setelah itu, dirinya memilih untuk pulang ke rumah."Saya gak begitu ingat karena waktu itu kondisinya sangat cepat. Saya begitu selesai segera ingin pulang. Yang jelas saya masih ingat Pak Asep menyampaikan sesuatu 'ya sudah bla-bla daripada ribet," kata Alex menuturkan.Bila saat itu, kondisinya normal dan tak kacau, pria berlatar hakim Ad Hoc itu tegas tak akan memberikan izin pertemuan tersebut."Sekali lagi kita harus tidak bisa memisahkan konteks peristiwa situasi saat itu. Jadi kalau dalam kondisi normal saya akan bilang" 'No, besok saja!'" dalam kondisi normal saya akan sampaikan seperti itu," kata Alex menegaskan.Namun, Alex tak mau mengungkit kembali kenangan buruk tersebut. Menurutnya polemik antara KPK dengan Puspom TNI telah selesai."Buat saya persoalan ini sudah selesai. Jadi dari oknum TNI dari Basarnas sudah dilakukan penahanan dan diproses oleh Puspom TNI. Kita juga berterima kasih atas koordinasi dan kerja sama dari Puspom TNI. Ada tindak lanjut dari sana. Apa lagi yang dipersoalkan?," ujar Alex menutup pembicaraan.Seperti diketahui, beredar kabar pertemuan Pimpinan KPK dengan tahanan korupsi di lantai 15 Gedung Merah Putih KPK laporan tersebut sampai ke tangan Dewas KPK. Namun, Alexander meluruskan, pertemuan tersebut antara perwira TNI dan Tahanan KPK.

Tabrak SOP Jam Besok Tahanan, Langkah Wakil Ketua KPK Beri Izin Perwira TNI Contoh Buruk ke Anak Buah

Semakin dekat jadwal operasional, Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang kini berganti nama Kereta WHOOSH, ternyata ada kelemahannya. lebih ribet karena harus gonta-ganti kereta.Ya betul, naik Kereta WHOOSH memang cepat, tapi cukup merepotkan. Ketimbang menunggangi KA Argo Parahyangan, misalnya. Selain itu, harga tiket untuk KA Parahyangan jelas lebih murah ketimbang Kereta WHOOSH.Rencananya, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) bakal menerapkan harga tiket terusan termurah sebesar Rp300 ribu. Harga itu sudah termasuk tiket kereta WHOOSH, LRT Jabodebek dan KA feeder.Soal akses ini yang sepertinya bakal menjadi pertimbangan penumpang. Rasa-rasanya, lebih mudah naik KA Parahyangan ketimbang kereta WHOOSH. Karena itu tadi, tak perlu pindah-pindah kereta.Misalnya, penumpang dari Jakarta ingin ke Bandung menggunakan kereta WHOOSH, harus naik LRT Jabodebek, menuju Stasiun Halim, Jakarta Timur. &nbsp;Karena, kereta WHOOSH finish di Stasiun Tegalluar atau Padalarang, maka penumpang tujuan Kota Bandung, harus lanjut naik KA feeder. Lama perjalanan KA feeder menuju Kota Bandung, sekitar 20 menit.&nbsp; Sehingga, total waktu perjalanannya menjadi 50 menit dari Halim-Kota Bandung.Jadi, ya itu tadi masalahnya. Harus berpindah kereta. Demikian pula arah sebaliknya. Jadi memang agak ribet. Apalagi bagi orang tua. Atau keluarga yang membawa anak-anak dengan barang bawaan yang cukup banyak.Bila naik KA Argo Parahyangan, bisa langsung sampai Kota Bandung, tanpa berpindah kereta. Tinggal menyesuaikan kemampuan kantong dengan kelas KA-nya.Saat ini, tiket ekonomi KA Argo Parahyangan dibanderol Rp150.000, dan Rp200.000 untuk kelas eksekutif. Mau yang lebih mewah, bolehlah mencoba Kereta Luxury yang tiketnya Rp500.000, dan Kereta Panoramic Rp400.000.Jika menggunakan KA Argo Parahyangan, perjalanan dari Stasiun Gambir menuju Kota Bandung memakan waktu 3 jam 15 menit. Enaknya, penumpang tak perlu berganti kereta. Tinggal pilih mana yang cocok.&nbsp;

Harus Ganti KA, Naik Kereta WHOOSH Lebih Ribet

Isu bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menggadaikan APBN untuk proyek kereta cepat, semakin terang benderang. Bahwa APBN memang dijaminkan untuk proyek-proyek Presiden Jokowi, termasuk kereta cepat Jakarta Bandung yang sekarang ganti nama kereta WHOOSH.Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Wahyu Utomo mengatakan, besarnya jaminan untuk proyek-proyek Presiden Jokowi yang ditanggung APBN sebesar Rp824 miliar.Pernyataan Wahyu itu menjawab pertanyaan seputar berapa duit negara yang digelontorkan untuk penjaminan proyek kereta WHOOSH. "Besarannya berapa? Sebenarnya enggak terlalu besar. Penjaminan di bawah Rp1 triliun. Di 2024, penjaminannya Rp824 miliar, dialokasikan dalam APBN. Itu berbagai proyek terkait infrastruktur," kata Wahyu dalam Media Briefing APBN 2024 di Grand Aston, Cianjur, Jawa Barat, Senin (25/9/2023).Ia menegaskan penjaminan dilakukan negara demi menarik pembiayaan lebih besar untuk proyek tersebut. Wahyu menyebut ini adalah salah satu bentuk pembiayaan kreatif dan inovatif yang dilakukan pemerintah.Wahyu meminta masyarakat tidak perlu khawatir penjaminan bakal merugikan negara. Ia meyakinkan bahwa setiap penjaminan sudah berdasarkan studi matang, meski tak menutup mata ada risiko default alias gagal bayar."Itu hanya untuk memberikan kepastian, misalnya dia meminjam ke perbankan dan lembaga internasional. Dengan dijamin pemerintah, kredibilitasnya bisa dijaga. Ini salah satu cara pembiayaan kreatif dan inovatif. Beban APBN kecil, tapi bisa me-leverage pembiayaan lebih besar sehingga mampu mengakselerasi kebutuhan pembiayaan yang besar," tuturnya.Terkait dengan penjaminan KCJB, Wahyu mengatakan Sri Mulyani telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.Beleid ini diteken Sri Mulyani itu, mengatur penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya proyek KCJB.Penjaminan diberikan terhadap seluruh kewajiban keuangan PT KAI yang timbul akibat pembengkakan biaya proyek tersebut, mulai dari pokok pinjaman, bunga, atau biaya lain yang timbul akibat utang-utang tersebut."Kita belum tahu persisnya, belum tahu. Ya kereta cepat kan 2023, bukan 2024. Kalau sudah dijamin di 2023, ya berarti enggak perlu lagi. (PMK Nomor 89) tahun ini, itu kan sudah tahun ini (anggarannya). Enggak tahu (besarannya)," kata Wahyu.&nbsp; &nbsp;

 Petinggi Kemenkeu Akui APBN Dijadikan Jaminan Proyek Kereta WHOOSH 

Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta Jimmy Charles Kawengian mendukung apabila bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memilih Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.Namun, dia mengingatkan bahwa pernyataannya itu bersifat pribadi karena keputusan akhir terkait bakal cawapres akan ditentukan dalam pembahasan pimpinan partai pengusung dan pendukung."Tanggapannya kalau menurut Pak Ganjar beliau terbaik (Mahfud MD), saya dukung saja. Namun, semua keputusan dari pembahasan partai. Saya pribadi dukung saja siapa pun yang dipilih pak Ganjar," kata Jimmy di Jakarta, Selasa (26/9/2023).Jimmy menjelaskan bahwa terkait bakal cawapres Ganjar, siapa pun memiliki peluang yang sama.Menurut dia, kalaupun ada calon pilihan dari Ganjar untuk menjadi wakilnya, itu sah-sah saja dan tentunya Ganjar akan menyampaikan itu kepada partai-partai pendukungnya sehingga akan menjadi pembahasan bersama."Yang pasti cawapres Ganjar nanti adalah tokoh nasional yang dianggap mumpuni mengangkat elektabilitas guna meraup suara serta mampu berikan yang terbaik untuk NKRI tercinta," ujarnya.Selain itu dia menegaskan bahwa sesuai pernyataan sikap dari Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta saat pertemuan dengan Ketum PDIP Megawati dan jajaran beberapa waktu lalu bahwa Partai Hanura akan mendukung secara “all out” bakal capres Ganjar Pranowo.Menurut dia dukungan itu bukan dalam bentuk "koalisi", tapi bentuknya “kerja sama" dengan PDIP dan partai pendukung Ganjar lainnya."Alasannya agar semua partai pendukung itu sejajar tingkatannya dan benar-benar bisa secara maksimal memenangkan GP sebagai Presiden RI 2024--2029," tuturnya.Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengungkapkan nama Menko Polhukam Mahfud MD intensif dibahas di internal partai untuk mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Masinton menyebut pengalaman Mahfud dalam memimpin lembaga pemerintahan jadi pertimbangan.Lembaga riset Internasional Ipsos Public Affairs merilis telesurvei untuk mengetahui perkembangan dan dinamika seputar Pilpres 2024. Hasil survei-nya menyebutkan bahwa Menko Polhukam Mahfud MD merupakan sosok paling diharapkan untuk menjadi pendamping Ganjar Pranowo.Survei itu menyebutkan bahwa para pemilih Ganjar Pranowo mengharapkan calonnya berpasangan dengan tiga calon utama.Ketiga pilihan utama yang diharapkan menemani Ganjar Pranowo yakni Mahfud MD dengan 22,96 persen, Erick Thohir 18,89 persen, dan Sandiaga Uno 16,67 persen.

Politikus Hanura Dukung jika Ganjar Pilih Mahfud MD sebagai Cawapres

Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri telah mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk bakal calon presiden Anies Rasyid Baswedan dan Prabowo Subianto. SKCK ini merupakan salah syarat yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk para peserta Pemilu 2024."Baintelkam Polri sudah menerbitkan SKCK untuk Bacapres Anies Baswedan," ujar Karopenmas Polri, Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (25/9/2023).Lebih lanjut, Ramadhan mengungkapkan pihaknya telah menerbitkan SKCK terhadap empat orang yang akan maju menjadi bacapres maupun bacawapres pada Pilpres 2024."Sampai saat itu Baintelkam Polri sudah menerbitkan empat SKCK bacapres maupun bacawapres, yaitu Bapak Ganjar Pranowo, Bapak Prabowo, Bapak Muhaimin, Bapak Anies Baswedan," katanya.Ramadhan mengatakan untuk bacapres Prabowo Subianto, pihaknya telah menerbitkan SKCK sekitar sepekan lalu."Seminggu yang lalu," ucapnya.Sebelumnya diberitakan, Baintelkam Polri telah menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk bacapres Ganjar Pranowo dan bacawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin."Telah menerbitkan dua SKCK untuk bakal calon presiden/wakil presiden yaitu Ganjar Pranowo dan Muhaimin Iskandar," kata Karopenmas Polri, Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan di Jakarta, Senin (18/9/2023).Dia mengatakan, SKCK untuk Ganjar dan Cak Imin sudah dikeluarkan sejak Kamis (14/9/2023). Namun Ramadhan tak mau menyebutkan nomor SKCK miliki Ganjar dan Cak Imin.Diketahui, pendaftaran capres dan cawapres untuk Pemilu 2024 sebelumnya dijadwalkan pada 19 Oktober sampai 25 November 2023. Namun, dalam peraturan terbaru yang saat ini masih direvisi oleh KPU, jadwal pendaftaran tersebut dimajukan menjadi 10 Oktober sampai 16 Oktober 2023.Dalam Pasal 169 UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 telah diatur tentang syarat-syarat untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, yang juga berlaku sebagai syarat calon presiden 2024 (capres 2024) dan calon wakil presiden 2024 (cawapres 2024).

Syarat Peserta Pemilu 2024, Anies dan Prabowo Sudah Kantongi SKCK

Komisaris PT Media Solitech Media Synergi Irwan Hermawan menyebut Naek Parulian Washington Hutahaean atau akrab disapa Edward Hutahaean menerima uang sebesar 1 juta dolar amerika atau sekitar Rp 15 Miliar.Edward yang mengaku berprofesi sebagai pengacara mengklaim bisa meredam penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan menara BTS 4G Bakti Kominfo."Saya hanya berbicara soal uang yang keluar untuk dia adalah Rp 15 (miliar). Iya namanya Edward Hutahaean. Beliau yang mengaku pengacara dan mengaku bisa untuk mengurus (kasus korupsi BTS Kominfo)," ujar Irwan ketika bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (26/9/2023)Irwan mengatakan, uang itu diserahkan lantaran Edward kerap kali mengancam dirinya. Uang itu, sambung Irwan, diserahkan secara langsung oleh Staf Eks Direktur Utama PT Mora Telematika Tbk. (MORA) Galumbang, Indra kepada Edward."Satu kali (penyerahan uang). Pada akhirnya dengan beliau (Edward) karena beliau banyak mengancam dan meminta proyek akhirnya diputuskan untuk tidak lanjut dengan beliau. Jadi, untuk beliau hanya satu kali US$1 juta," kata Irwan.Nama Edward sempat muncul dalam daftar riksa Kejaksaan Agung (Kejagung). Edward diketahui merupakan Komisaris Utama PT Laman Tekno Digital."Saksi yang diperiksa yaitu NPWH selaku Komisaris Utama PT Laman Tekno Digital, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) atas nama Tersangka YUS dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas nama Tersangka WP," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Senin (7/8/2023). &nbsp;

INFOGRAFIS: Sejumlah Kasus Etik Pimpinan KPK 2019-2024

Topik

Komentar

BERITA TERKAIT

PDIP Istimewakan Jokowi, Tak Berani Jatuhi Sanksi Kaesang Gabung PSI

MK Masih Rahasiakan Sidang Putusan Batas Usia Capres-Cawapres

ICW: KASN Jangan Dibubarkan, Justru Perlu Diperkuat

Kaesang Ajukan Syarat ke Puan Agar Mau Dukung Ganjar di 2024

Mr X dan Mrs X Kandidat Cawapres Ganjar Adalah Mahfud dan Khofifah

Bambang Pacul Ogah Komentari 'Jalur Kilat' Kaesang Jadi Ketum PSI

Harus Ganti KA, Naik Kereta WHOOSH Lebih Ribet

Petinggi Kemenkeu Akui APBN Dijadikan Jaminan Proyek Kereta WHOOSH

Politikus Hanura Dukung jika Ganjar Pilih Mahfud MD sebagai Cawapres

Syarat Peserta Pemilu 2024, Anies dan Prabowo Sudah Kantongi SKCK

Edward Hutahean Minta 1 Juta Dolar Amerika Redam Kasus Korupsi BTS Kominfo

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA