home-1

home-2

home-3

home-4 dan in-article

home-5

ototekno

market-01

market-02

news

arena

hangout

empati

gallery

kanal

market

<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/20230910_Infografis_Kronologi_Cak_Imin_55_e239da28e2.jpg" alt="post-cover"><figcaption>Infografis kronologi munculnya nama Cak Imin di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). (Desain: Inilah.com/Febri)</figcaption></figure>

Kronologi Munculnya Nama Cak Imin jadi Cawapres

Pernyataan pers Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya di Jakarta pada 31 Agustus 2023, membuat geger jagat politik Tanah Air. Tak hanya masyarakat biasa, elite politik negeri ini juga banyak dibuat terkejut.Maklum, dalam pernyataan pers tersebut, Demokrat mengungkapkan telah terjadi sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya bagi partai besutan Presiden ke-6 RI itu, Susilo Bambang Yudhoyono.Demokrat memandang telah terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan, yaitu dengan dipilihnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.Permasalahan besarnya bagi Demokrat, yakni sang ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersingkir dari kursi kandidat bacawapres untuk mendampingi Anies. Padahal, menurut versi Demokrat --yang ikut mengusung Anies sebagai bacapres bersama Partai NasDem dan PKS-- dipilihnya Cak Imin sebagai bacawapres tidak disampaikan secara langsung oleh Anies ke pimpinan tertinggi Partai Demokrat. Lebih dari itu, Demokrat mengklaim kursi bacawapres sudah dijanjikan milik AHY.Dari situ, muncul kegaduhan politik, termasuk di malam tanggal 31 Agustus itu, para kader Demokrat di sejumlah daerah langsung mencopoti spanduk hingga poster yang bergambar Anies. Buntut dari dideklarasikannya Cak Imin sebagai pasangan Anies itu, membuat Demokrat juga hengkang dari KPP.Belakangan, Demokrat menjajaki sejumlah opsi. Pilihannya ada beberapa. Apakah bergabung ke poros koalisi yang mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bacapres atau bergabung ke PDIP yang mengusung bacapres Ganjar Pranowo. Ada lagi opsi untuk membentuk poros koalisi baru. Pilihan terakhir tampaknya sulit lantaran harus mengajak partai politik lain, sementara semua parpol yang memiliki kursi di parlemen sudah memiliki koalisi. &nbsp;Namun, apapun bisa saja terjadi, dinamika politik.Komunikasi politik pun sudah mulai dibangun. Bahkan PDIP sudah menjembatani untuk terjadinya pertemuan antara SBY dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Jauh sebelum terjadinya gegeran politik tanggal 31 Agustus lalu, AHY juga sudah masuk dalam radar bakal cawapres pendamping Ganjar.Terbaru, AHY kembali menegaskan bahwa partainya telah membuka lembaran baru atau move on dari dinamika politik yang terjadi belakangan ini. "Kita menyongsong peluang-peluang dan juga penuh harapan," ujar AHY saat memberikan sambutan pada acara Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-22 Partai Demokrat di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (9/9/2023).<h2>Tentukan Pilihan</h2>Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menyebut semua opsi tentunya dibahas. Baik itu opsi untuk bergabung pada dua koalisi yang telah ada, koalisi yang mengusung Prabowo maupun opsi koalisi yang mengusung Ganjar. Termasuk juga opsi poros koalisi baru.Kata Kamhar kepada Inilah.com di Jakarta, Jumat (8/9/2023), tentunya semua opsi tersebut dihitung dengan cermat dan seksama, hingga saatnya ketika Majelis Tinggi Partai (MTP) memutuskan.Minggu ini, tutur Kamhar, melalui rapat pleno dan commanders call yang telah dilakukan adalah untuk menjaring aspirasi kader yang menjadi bahan pertimbangan MTP pada saat membahas dan memutuskan arah koalisi Partai Demokrat ke depan. “Jadi kita tunggu saja hasil keputusan MTP.”Peneliti senior Trust Indonesia, Ahmad Fadhli mencermati Partai Demokrat saat ini memiliki sejumlah opsi untuk bermanuver dalam konstelasi Pilpres 2024 setelah berpolemik dengan bacapres Anies Baswedan. Pertama, mengambil langkah strategis dengan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang digawangi oleh Gerindra. Secara politik, langkah ini akan semakin menguatkan koalisi besar KIM dan mengulangi sejarah koalisi di tahun 2019 lalu.“Langkah ini paling rasional bagi Demokrat, karena rasanya tidak mungkin mereka akan ditolak oleh Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju. Bagi Demokrat dan Koalisi Indonesia Maju, agenda koalisi ini akan menguntungkan kedua belah pihak,” kata dia dalam keterangannya kepada Inilah.com di Jakarta, Jumat (8/9/2023).Opsi kedua, Demokrat bisa membangun langkah taktis membentuk koalisi baru dengan menggandeng PKS dan PPP. Langkah ini sangat menguntungkan Demokrat karena berpeluang mendorong AHY menjadi cawapres.“Opsi kedua ini cukup rasional bagi Demokrat yang memang sangat menginginkan AHY maju dalam Pilpres. AHY potensial menjadi capres atau cawapres asalkan bisa membuat negosiasi dengan PKS dan PPP. Bersama Sandiaga, AHY tentu akan menjadi kunci terbentuknya koalisi ini,” jelas dia.Ketiga, langkah yang paling utopis, yakni kembali bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Meski terasa berat, ungkap Fadli, langkah ini boleh jadi akan dilakukan Demokrat jika tidak ada koalisi politik lainnya yang mau menerima mereka.“Opsi ini memang paling konyol. Tetapi opsi ini potensial terjadi kalau tidak ada koalisi politik lain yang mau menerima Demokrat,” kata Fadli.Selanjutnya, langkah keempat yang disebut sebagai langkah pragmatis. Dalam konteks ini, menurut Fadli, Demokrat bisa saja akan berkoalisi dengan PDIP yang notabene sudah menjadi rival politik hampir 20 tahun. Akan tetapi, jika sampai terjadi, opsi ini hanya akan menjadikan Demokrat sebagai anggota biasa yang kurang memiliki posisi tawar.“Kalaupun bergabung dengan PDIP, Demokrat tentu hanya menjadi anggota koalisi biasa yang tidak punya posisi tawar dan hanya jadi partisipan biasa. Tetapi memang hanya itu yang bisa dilakukan jika bergabung dengan koalisi yang dikomandoi PDIP tersebut,” ujarnya.Terakhir, langkah yang paling apatis diambil Demokrat dengan tidak mengusung pasangan capres-cawapres manapun. Langkah ini bisa saja menjadi langkah terakhir yang diambil Demokrat bila komunikasi dengan semua partai politik dan koalisi menemui jalan buntu.Menurut Fadli, langkah apatis ini akan merugikan Demokrat karena mengubur harapan dan ekspektasi politik kader untuk berpartisipasi dalam Pilpres 2024.“Trust Indonesia tidak berharap Demokrat akan mengambil langkah terakhir (apatis) ini. Sebab, ini sangat merugikan posisi politik dan mengubur harapan publik serta para kader,” tuturnya.Dalam pandangan Fadhli, serendah-rendahnya partisipasi politik dalam pilpres adalah bergabung dengan koalisi. “Sebab, di ujung jalan sana, ada harapan bahwa visi-misi politik Demokrat dalam pemerintahan akan diakomodir oleh capres-cawapres dan koalisi jika memenangkan pemilu.” &nbsp;

Setelah Geger 31 Agustus, ke Mana Demokrat Melangkah?

Koalisi Indonesia Maju (KIM) --koalisi pendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024-- resmi kehilangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal ini setelah <a href="https://www.inilah.com/tag/cak-imin-efek">Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin</a>, 'dipinang' untuk mendampingi Anies Baswedan, yang merupakan bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Deklarasi Anies-Muhaimin juga telah digelar di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu, 2 September 2023.Padahal, enam hari sebelumnya, koalisi pendukung Prabowo, termasuk PKB, sepakat mengganti koalisi mereka dari yang sebelumnya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM)."Kita sepakat, koalisi kita, kita beri nama Koalisi Indonesia Maju," kata Prabowo saat sambutan dalam acara HUT ke-25 Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 28 Agustus 2023.Dengan hengkangnya PKB, KIM kini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, dan Partai Bulan Bintang (PBB). Namun, terbaru, koalisi ini ketambahan kekuatan Partai Gelora.Prabowo angkat bicara usai ditinggal oleh PKB. Menurut dia, perpisahan akan selalu ada dalam setiap pertemuan."Demokrasi adalah suatu proses diskusi, bertemu kadang-kadang berpisah ya, santai saja," ujar Prabowo usai dideklarasikan oleh Partai Gelora, Sabtu, 2 September 2023.Prabowo mengatakan, dukungan dari Gelora usai PKB pergi, bukanlah sebagai pelipur lara. Menteri Pertahanan itu menyebut, tidak ada pelipur lara dalam setiap demokrasi. Yang terpenting, kata Prabowo, mereka (partai-partai) tetap berbuat yang terbaik untuk rakyat."Kita berbuat yang baik untuk rakyat, rakyat yang menilai, rakyat menilai setiap perbuatan, setiap ucapan. Dan rakyat tidak bodoh, rakyat tidak bisa dibohongi, semuanya kita serahkan kepada rakyat. Tidak ada pelipur-pelipuran," ujar Prabowo.<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin1_887aa09972.jpg" alt="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin1_887aa09972.jpg"><figcaption>Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar usai deklarasi capres-cawapres di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 2 September 2023. [foto: Antara]</figcaption></figure><h2 style="text-align:center;">* * * * *</h2>Pasca PKB hengkang dari KIM dan bergabung dengan KPP, beragam analisi pengamat bermunculan. Misalnya saja soal bagaimana Prabowo yang dinilai bakal kehilangan potensi suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah, hingga prediksi pertarungan politik di Jawa Timur bakal semakin sengit.Prabowo pun harus mempertajam strateginya dalam menghadapi Pilpres 2024. Terlebih dia sudah ditinggal oleh PKB. Hilangnya PKB tak bisa dipungkiri bisa berpengaruh terhadap perolehan suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah."Cabutnya PKB dan Cak Imin dari gerbong Koalisi Indonesia Maju (KIM) memiliki efek yang berpotensi merugikan Prabowo Subianto. Karena bisa kehilangan kesempatan untuk meningkatkan suara di basis-basis pemilih Jawa Timur dan Jawa Tengah," kata pengamat politik Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) Ikhwanul Ma'arif kepada wartawan, Selasa, 5 September 2023.Pasca PKB menarik diri dan memilih maju bersama Anies Baswedan bisa membuat pertarungan politik di Jawa Timur kian sengit. "Artinya saat ini Prabowo butuh sosok dan mesin politik yang secara institusi mampu mengimbangi potensi suara Ganjar yang diusung PDIP sekaligus Anies yang diusung NasDem berpasangan dengan Cak Imin dari PKB," jelasnya.Oleh karena itu, Ikhwanul menyarankan agar Prabowo mengambil Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk mendampinginya dalam pertarungan pilpres 2024 mendatang. Sebab potensi suara Partai Golkar di Jawa Timur dan Jawa Tengah serta Jawa Barat masih cukup besar.<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin2_c5b20bcfc7.jpeg" alt="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin2_c5b20bcfc7.jpeg"><figcaption>Bendera Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terpasang di pinggir sebuah jalan raya. [foto: dok.PKB]</figcaption></figure>Berbagai lembaga survei juga menempatkan Partai Golkar sebagai satu dari tiga partai dengan elektabilitas yang cukup tinggi di bawah PDIP dan PKB."Tentu saja tingginya potensi pemilih Partai Golkar di Jawa baik Timur dan Tengah, serta ditambah Jabar, saya kira mampu menyaingi basis massa PDIP dan PKB. Bahkan menurut kami, berdasarkan hasil proyeksi politik kami, pertarungan sesungguhnya antara tiga pasangan capres-cawapres tersebut berada di Jawa Timur," jelas Ikhwanul.Ia menambahkan, keuntungan lainnya yang akan dimiliki oleh Prabowo yakni Partai Golkar punya mesin politik yang solid dan menyebar secara rata. Jangkauannya pun berbagai segmentasi pemilih, termasuk kalangan pemilih Islam tradisional, pemilih muda dan pemilih luar Jawa."Jaringan politik yang kokoh dan merata yang dimiliki oleh Partai Golkar dan Airlangga sebagai seorang tokoh politik menjadi poin penting bagi Prabowo untuk tetap kompetitif khususnya di daerah-daerah basis pemilih besar. Dengan kekuatan mesin politik tersebut akan mempengaruhi pertarungan merebut suara di setiap daerah-daerah tersebut nantinya," ujarnya.<h2 style="text-align:center;">* * * * * *</h2>Hanya beberapa hari setelah hengkangnya PKB, Prabowo bertemu dengan putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, di kediaman pribadinya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Peneliti Saiful Mujani Research &amp; Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai bahwa Prabowo bermaksud ingin menambal suara Nahdlatul Ulama (NU) akibat hengkangnya PKB dari koalisi."Yang paling utama saya lihat adalah Prabowo yang baru saja kehilangan PKB. Hengkangnya PKB membuat Prabowo kehilangan potensi menambah suara di basis-basis NU," kata Saidiman di Jakarta, Kamis, 7 September 2023."Saya menduga pertemuan Yenny-Prabowo tersebut salah satunya bisa dibaca sebagai upaya Prabowo menambal lobang suara yang ditinggalkan PKB," imbuhnya.Apakah suara NU Yenny lebih kuat dibanding Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Saidiman tidak yakin. Menurutnya, Cak Imin lebih kuat dari Yenny karena punya mesin partai yang bisa digerakkan di seluruh daerah."Menurut survei, Muhaimin masih lebih populer dibanding Yenny. Apalagi Muhaimin punya mesin partai yang bisa digerakkan di seluruh daerah," ujarnya.Lebih lanjut, Saidiman juga tidak yakin soal peluang Yenny bakal dijadikan cawapres Prabowo. Sebab, akan ada resistensi dari Golkar dan PAN yang membawa nama cawapres untuk Prabowo."Saya duga peluang Yenny jadi Cawapres Prabowo tidak begitu besar. Karena Prabowo membutuhkan tambahan partai di luar Gerindra untuk dapat tiket jadi Capres," tuturnya."Jika Prabowo mengusung Yenny, saya menduga akan ada resistensi dari kawan koalisinya, Golkar dan PAN, yang juga membawa nama bacawapres," kata Saidiman.<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin3_cc550f0ce2.jpg" alt="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin3_cc550f0ce2.jpg"><figcaption>Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Yenny Wahid mengunjungi kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 6 September 2023. [foto: Inilah.com]</figcaption></figure>Hal senada juga disampaikan oleh pengamat politik M Riza Widiyarsa. Ia menilai Prabowo berusaha menarik suara suara Nahdliyin dengan merangkul Yenny Wahid."Gerindra panik ketika PKB hengkang karena potensi mendulang suara Nahdliyin di Jateng dan Jatim menjadi sulit. Menurut berbagai survei, dalam pilpres 2024 akan ada lebih dari 38 juta warga NU yang punya hak pilih," ujar Riza dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 7 September 2023.Ia juga mengatakan, pertemuan ini seperti cara bagi Gerindra untuk bisa tetap mendapatkan dukungan dari NU pada pemilu 2024 nanti, ditambah lagi Yenny Wahid mengatakan jika banyak Kyai NU yang mendukung Prabowo."Jadi memang menjadi agak terlihat bahwa ini seperti upaya Prabowo untuk menggaet suara NU pasca ditinggal PKB," tambahnya.Namun menurut Riza, Yenny terlihat belum menentukan sikap karena Ganjar Pranowo sebagai calon presiden juga sempat menemui dirinya dan sang ibu Sinta Nuriyah WahidRiza menilai, terdapat perbedaan dalam pertemuan antara putri Gus Dur ini dengan Prabowo maupun Ganjar."Perlu digarisbawahi adalah respon Yenny yang bisa dibaca tidak sama ketika bertemu oleh Ganjar dan Prabowo. Kepada Ganjar, Yenny siap untuk diajak muter Jateng dan Jatim. Sedangkan ketika bertemu PS (Prabowo Subianto), sepertinya pembahasannya normatif saja," ucapnya. &nbsp;

INILAH REVIEW

Menyimak Strategi Politik Prabowo Usai Hengkangnya Cak Imin dari KIM

Hari masih pagi, duet AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) sudah jadi sasaran tembak KPK. Ketika sudah siang atau hampir menang, bisa jadi kembali diserang. Pasangan ini benar-benar belum aman.Lahirnya duet bakal capres dan cawapres, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar disingkat AMIN pada akhir pekan lalu, memang mengejutkan publik.Tapi, lebih mengejutkan lagi, ketika KPK memeriksa Muhaimin dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kemenakertrans pada 2012. Kala Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin, menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Manekertrans).Mengejutkan karena, deklarasi pasangan AMIN yang berlangsung di Hotel Majapahit, Kota Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (2/9/2023). Empat hari berselang, tepatnya Rabu (5/9/2023), Cak Imin dipanggil KPK sebagai saksi kasus 'usang' itu.Namun, Cak Imin minta penjadwalan ulang karena pada hari itu harus memenuhi undangan acara Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional JQH NU di Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Kalsel).Keesokan Kamis (7/9/2023), Ketum PKB itu, mengenakan baju putih, terlihat di gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Langkah kakinya terasa ringan memasuki gedung yang dinilai angker bagi koruptor itu.Usai diperiksa selama 5 jam, dia lebih banyak tertawa. Tergambar jelas adanya kelegaaan dari raut wajahnya. &nbsp;"Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kemnakertrans tahun 2012," kata Cak Imin.Dari rangkaian kejadian yang bukan karena kebetulan itu, tudingan KPK berpolitik, begitu derasnya. Apalagi, KPK era Firli Bahuri ini, cukup sering diterpa masalah. Khususnya menyangkut integritas pimpinan KPK.Dalam perbincangan dengan Inilah,com, beberapa waktu lalu, eks Komisioner KPK, Saut Situmorang tegas-tegas menyebut KPK di bawah nahkoda Firli Bahuri, kinerjanya sangat kental politik."KPK saat ini yang dipimpin Firli sangat berbeda dengan era sebelumnya. Rekam jejaknya sangat sulit menafikan adanya kekuatan besar yang mengendalikan KPK," kata Saut.Ingat kasus Formula E yang beredar jauh sebelum Anies Baswedan masuk bursa capres, cukup menyita perhatian publik. Kala itu, Anies masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dia pun menyambangi gedung KPK untuk diperiksa pada 7 september 2022.Dalam perjalannya, kasus ini, melahirkan kegaduhan yang luar biasa. Lantaran Firli ingin memaksakan kehendak dengan menaikkan kasus Formula E ke tahap penyidikan. Sayangnya gayung tak bersambut. Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Endar Priantoro melawan.Singkat cerita, Firli pun mencopot Brigjen Endar dan mengembalikannya ke Mabes Polri. Namun, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menugaskannya ke KPK. &nbsp;Artinya, pengalaman mau dipolitisasi KPK, bukan hanya mengarah ke Cak Imin saja. Anies Baswedan pun jadi sasaran."Misalnya, perkara formula E (Anies Baswedan) juga dibegitukan kemarin. Yang sampai 19 kali gelar perkara. Itu sudah jelas sebenarnya kalau KPK itu di-remote dari luar. Kita juga sudah tahu siapa yang ngeremote (KPK)," papar Saut.Menariknya, kata Saut, tiba-tiba muncul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan perpanjangan masa tugas Firli cs. Dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Tentu saja, kejadian ini bukan kebetulan. "Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, dari empat tahun menjadi lima tahun, tentu tidak datang begitu saja. Sudah jelas ada politik sistem di dalam itu," paparnya.Padahal, kata Saut, dari sisi kinerja, KPK era Firli, tidak bagus-bagus amat. Bahkan banyak yang integritas yang mendera pimpinannya. Sebut saja, Lili Pintauli Siregar, wakil Ketua KPK yang mundur pada 11 Juli 2022. Karena Lili terbukti menerima gratifikasi berupa tiket dan akomodasi MotoGP Mandalika senilai hanya Rp90 juta dari Pertamina.Belum lagi kasus bocornya dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyeret Firli. Namun, Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyelamatkan Firli dengan dalih tak terbukti."Dewas sendiri kondisi sekarang, kamu tahu. Gimana Firli sudah perlakukan (Dewas KPK) begitu. Kasus ESDM kurang jelas gimana," kata Saut.Duet AMIN Target Operasi PenguasaDosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari berpandangan sama. Bahwa, pemeriksaan Cak Imin oleh KPK pasca deklarasi AMIN, jelas-jelas produk dari sebuah kepentingan politik.Saat ini, kesan KPK menjadi alat gebuk penguasa, sulit dibantah. Intinya, pasangan AMIN sudah menjadi target operasi untuk digagalkan."Karena,sebelum deklarasi tidak terlihat tanda-tanda dari KPK untuk menindaklanjuti kasus yang sudah berumur 12 tahun. KPK harus jelaskan, setelah deklarasi, tiba-tiba perkara itu ditindak lanjuti," kata Feri.Cara-cara ini, menurutnya, tidak hanya menciderai demokrasi. Namun juga melanggar prinsip-prinsip pembentukan KPK serta nilai etik dalam pemberantasan korupsi."Ingat, KPK harus bekerja sesuai proses hukum, bukan politik. Semangat KPK adalah lembaga pemberantasan korupsi yang independen dalam rumpun eksekutif. Namun dalam pelaksanaan tugas wewenangnya tidak dapat dipengaruhi kekuasaan manapun," paparnya.Sementara, Yudhi Purnomo, mantan penyidik KPK, mempertanyakan pola kinerja KPK era Firli. Pemeriksaan Cak Imin, seharusnya juga mempertimbangkan persepsi publik. Apalagi, banyak masalah menyangkut integritas pimpinan KPK saat ini.Termasuk dua kasus besar yang menyeret Ketua KPK, Firli Bahuri, yakni penangangan dugaan korupsi Formula E serta bocornya hasil penyelidikan dugaan korupsi Kementerian ESDM."Memang tidak ada yang salah dengan penyidikan KPK itu, namun momentumnya layak dipertanyakan. Kenapa baru sekarang? Beberapa pihak khawatir ada yang menunggangi KPK. Terlebih bila berkaca kepada pimpinan KPK saat ini, yang integritas banyak masalah," kata Yudhi.Dalam konteks ini, Yudhi mengatakan bukan dalam rangka membela Cak Imin. Yang baru saja menerima pinangan Surya Paloh, menjadi cawapresnya Anies Baswedan."Saya menilai, potensi pesanan dari tangan penguasa dalam perkara dugaan korupsi di Kemenaker ini, cukup besar," ungkapnya.Sebagai mantan penyidik KPK, Yudhi mengatakan, pemanggilan menteri atau bekas menteri oleh KPK, adalah hal yang lumrah. Ada kapasitas menteri terkait tupoksinya yang dibutuhkan keterangannya oleh penyidik, baik formil maupun materiil.KPK Bantah BerpolitikAtas tudingan KPK berpolitik, Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri buru-buru membantah. Dikatakan, pemeriksaan Cak Imin murni penegakan hukum. "Sebagai pemahaman saja, dalam penegakan hukum tentu semua ada dasar dan prosesnya," kata Ali.Kata Ali, pemeriksaan Cak Imin sebagai saksi dalam dugaan korupsi pengadaan proteksi TKI di Kemenakertrans pada 2012, merupakan rangkaian dari penyidikan KPK yang telah dilakukan sebelumnya."Kami memanggil dan memeriksa Muhaimin Iskandar sebagai saksi. Yang tentu sudah pasti ada dasar hukum pemanggilannya yaitu karena kami sedang selesaikan proses penyidikan 3 orang tersangka yang telah dimulai sejak Juli 2023, atas dugaan korupsi sistem proteksi TKI yang artinya sudah sangat jelas itu jauh dari urusan pencapresan," kata dia.Walaupun kejadian perkaranya pada 2012, kata Ali, namun KPK menerima laporan dari masyarakat. Selanjutnya, naik ke tingkat penyelidikan kasus pada 2022. "Sehingga inipun jelas sama sekali tidak ada urusan dengan proses politik saat ini," tuturnya.&nbsp;&nbsp;

  Duet AMIN Belum Aman dari Manuver Politik Kuningan

Semakin dekat jadwal operasional, Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang kini berganti nama Kereta WHOOSH, ternyata ada kelemahannya. lebih ribet karena harus gonta-ganti kereta.Ya betul, naik Kereta WHOOSH memang cepat, tapi cukup merepotkan. Ketimbang menunggangi KA Argo Parahyangan, misalnya. Selain itu, harga tiket untuk KA Parahyangan jelas lebih murah ketimbang Kereta WHOOSH.Rencananya, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) bakal menerapkan harga tiket terusan termurah sebesar Rp300 ribu. Harga itu sudah termasuk tiket kereta WHOOSH, LRT Jabodebek dan KA feeder.Soal akses ini yang sepertinya bakal menjadi pertimbangan penumpang. Rasa-rasanya, lebih mudah naik KA Parahyangan ketimbang kereta WHOOSH. Karena itu tadi, tak perlu pindah-pindah kereta.Misalnya, penumpang dari Jakarta ingin ke Bandung menggunakan kereta WHOOSH, harus naik LRT Jabodebek, menuju Stasiun Halim, Jakarta Timur. &nbsp;Karena, kereta WHOOSH finish di Stasiun Tegalluar atau Padalarang, maka penumpang tujuan Kota Bandung, harus lanjut naik KA feeder. Lama perjalanan KA feeder menuju Kota Bandung, sekitar 20 menit.&nbsp; Sehingga, total waktu perjalanannya menjadi 50 menit dari Halim-Kota Bandung.Jadi, ya itu tadi masalahnya. Harus berpindah kereta. Demikian pula arah sebaliknya. Jadi memang agak ribet. Apalagi bagi orang tua. Atau keluarga yang membawa anak-anak dengan barang bawaan yang cukup banyak.Bila naik KA Argo Parahyangan, bisa langsung sampai Kota Bandung, tanpa berpindah kereta. Tinggal menyesuaikan kemampuan kantong dengan kelas KA-nya.Saat ini, tiket ekonomi KA Argo Parahyangan dibanderol Rp150.000, dan Rp200.000 untuk kelas eksekutif. Mau yang lebih mewah, bolehlah mencoba Kereta Luxury yang tiketnya Rp500.000, dan Kereta Panoramic Rp400.000.Jika menggunakan KA Argo Parahyangan, perjalanan dari Stasiun Gambir menuju Kota Bandung memakan waktu 3 jam 15 menit. Enaknya, penumpang tak perlu berganti kereta. Tinggal pilih mana yang cocok.&nbsp;

Harus Ganti KA, Naik Kereta WHOOSH Lebih Ribet

Isu bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menggadaikan APBN untuk proyek kereta cepat, semakin terang benderang. Bahwa APBN memang dijaminkan untuk proyek-proyek Presiden Jokowi, termasuk kereta cepat Jakarta Bandung yang sekarang ganti nama kereta WHOOSH.Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Wahyu Utomo mengatakan, besarnya jaminan untuk proyek-proyek Presiden Jokowi yang ditanggung APBN sebesar Rp824 miliar.Pernyataan Wahyu itu menjawab pertanyaan seputar berapa duit negara yang digelontorkan untuk penjaminan proyek kereta WHOOSH. "Besarannya berapa? Sebenarnya enggak terlalu besar. Penjaminan di bawah Rp1 triliun. Di 2024, penjaminannya Rp824 miliar, dialokasikan dalam APBN. Itu berbagai proyek terkait infrastruktur," kata Wahyu dalam Media Briefing APBN 2024 di Grand Aston, Cianjur, Jawa Barat, Senin (25/9/2023).Ia menegaskan penjaminan dilakukan negara demi menarik pembiayaan lebih besar untuk proyek tersebut. Wahyu menyebut ini adalah salah satu bentuk pembiayaan kreatif dan inovatif yang dilakukan pemerintah.Wahyu meminta masyarakat tidak perlu khawatir penjaminan bakal merugikan negara. Ia meyakinkan bahwa setiap penjaminan sudah berdasarkan studi matang, meski tak menutup mata ada risiko default alias gagal bayar."Itu hanya untuk memberikan kepastian, misalnya dia meminjam ke perbankan dan lembaga internasional. Dengan dijamin pemerintah, kredibilitasnya bisa dijaga. Ini salah satu cara pembiayaan kreatif dan inovatif. Beban APBN kecil, tapi bisa me-leverage pembiayaan lebih besar sehingga mampu mengakselerasi kebutuhan pembiayaan yang besar," tuturnya.Terkait dengan penjaminan KCJB, Wahyu mengatakan Sri Mulyani telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.Beleid ini diteken Sri Mulyani itu, mengatur penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya proyek KCJB.Penjaminan diberikan terhadap seluruh kewajiban keuangan PT KAI yang timbul akibat pembengkakan biaya proyek tersebut, mulai dari pokok pinjaman, bunga, atau biaya lain yang timbul akibat utang-utang tersebut."Kita belum tahu persisnya, belum tahu. Ya kereta cepat kan 2023, bukan 2024. Kalau sudah dijamin di 2023, ya berarti enggak perlu lagi. (PMK Nomor 89) tahun ini, itu kan sudah tahun ini (anggarannya). Enggak tahu (besarannya)," kata Wahyu.&nbsp; &nbsp;

 Petinggi Kemenkeu Akui APBN Dijadikan Jaminan Proyek Kereta WHOOSH 

Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta Jimmy Charles Kawengian mendukung apabila bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memilih Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.Namun, dia mengingatkan bahwa pernyataannya itu bersifat pribadi karena keputusan akhir terkait bakal cawapres akan ditentukan dalam pembahasan pimpinan partai pengusung dan pendukung."Tanggapannya kalau menurut Pak Ganjar beliau terbaik (Mahfud MD), saya dukung saja. Namun, semua keputusan dari pembahasan partai. Saya pribadi dukung saja siapa pun yang dipilih pak Ganjar," kata Jimmy di Jakarta, Selasa (26/9/2023).Jimmy menjelaskan bahwa terkait bakal cawapres Ganjar, siapa pun memiliki peluang yang sama.Menurut dia, kalaupun ada calon pilihan dari Ganjar untuk menjadi wakilnya, itu sah-sah saja dan tentunya Ganjar akan menyampaikan itu kepada partai-partai pendukungnya sehingga akan menjadi pembahasan bersama."Yang pasti cawapres Ganjar nanti adalah tokoh nasional yang dianggap mumpuni mengangkat elektabilitas guna meraup suara serta mampu berikan yang terbaik untuk NKRI tercinta," ujarnya.Selain itu dia menegaskan bahwa sesuai pernyataan sikap dari Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta saat pertemuan dengan Ketum PDIP Megawati dan jajaran beberapa waktu lalu bahwa Partai Hanura akan mendukung secara “all out” bakal capres Ganjar Pranowo.Menurut dia dukungan itu bukan dalam bentuk "koalisi", tapi bentuknya “kerja sama" dengan PDIP dan partai pendukung Ganjar lainnya."Alasannya agar semua partai pendukung itu sejajar tingkatannya dan benar-benar bisa secara maksimal memenangkan GP sebagai Presiden RI 2024--2029," tuturnya.Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengungkapkan nama Menko Polhukam Mahfud MD intensif dibahas di internal partai untuk mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Masinton menyebut pengalaman Mahfud dalam memimpin lembaga pemerintahan jadi pertimbangan.Lembaga riset Internasional Ipsos Public Affairs merilis telesurvei untuk mengetahui perkembangan dan dinamika seputar Pilpres 2024. Hasil survei-nya menyebutkan bahwa Menko Polhukam Mahfud MD merupakan sosok paling diharapkan untuk menjadi pendamping Ganjar Pranowo.Survei itu menyebutkan bahwa para pemilih Ganjar Pranowo mengharapkan calonnya berpasangan dengan tiga calon utama.Ketiga pilihan utama yang diharapkan menemani Ganjar Pranowo yakni Mahfud MD dengan 22,96 persen, Erick Thohir 18,89 persen, dan Sandiaga Uno 16,67 persen.

Politikus Hanura Dukung jika Ganjar Pilih Mahfud MD sebagai Cawapres

Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri telah mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk bakal calon presiden Anies Rasyid Baswedan dan Prabowo Subianto. SKCK ini merupakan salah syarat yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk para peserta Pemilu 2024."Baintelkam Polri sudah menerbitkan SKCK untuk Bacapres Anies Baswedan," ujar Karopenmas Polri, Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (25/9/2023).Lebih lanjut, Ramadhan mengungkapkan pihaknya telah menerbitkan SKCK terhadap empat orang yang akan maju menjadi bacapres maupun bacawapres pada Pilpres 2024."Sampai saat itu Baintelkam Polri sudah menerbitkan empat SKCK bacapres maupun bacawapres, yaitu Bapak Ganjar Pranowo, Bapak Prabowo, Bapak Muhaimin, Bapak Anies Baswedan," katanya.Ramadhan mengatakan untuk bacapres Prabowo Subianto, pihaknya telah menerbitkan SKCK sekitar sepekan lalu."Seminggu yang lalu," ucapnya.Sebelumnya diberitakan, Baintelkam Polri telah menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk bacapres Ganjar Pranowo dan bacawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin."Telah menerbitkan dua SKCK untuk bakal calon presiden/wakil presiden yaitu Ganjar Pranowo dan Muhaimin Iskandar," kata Karopenmas Polri, Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan di Jakarta, Senin (18/9/2023).Dia mengatakan, SKCK untuk Ganjar dan Cak Imin sudah dikeluarkan sejak Kamis (14/9/2023). Namun Ramadhan tak mau menyebutkan nomor SKCK miliki Ganjar dan Cak Imin.Diketahui, pendaftaran capres dan cawapres untuk Pemilu 2024 sebelumnya dijadwalkan pada 19 Oktober sampai 25 November 2023. Namun, dalam peraturan terbaru yang saat ini masih direvisi oleh KPU, jadwal pendaftaran tersebut dimajukan menjadi 10 Oktober sampai 16 Oktober 2023.Dalam Pasal 169 UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 telah diatur tentang syarat-syarat untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, yang juga berlaku sebagai syarat calon presiden 2024 (capres 2024) dan calon wakil presiden 2024 (cawapres 2024).

Syarat Peserta Pemilu 2024, Anies dan Prabowo Sudah Kantongi SKCK

Sidang dugaan kasus penyediaan menara BTS 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kominfo kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2023).Agenda sidang permintaan keterangan sembilan saksi untuk terdakwa mantan Menkominfo, Jhonny G Plate; mantan Dirut Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif; dan Tenaga Ahli Human Development UI, Yohan Suryanto."Selasa, 26 September 2023.10.00 sampai dengan 20.00 pemeriksaan saksi. Ruang Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali," tulis informasi SIPP Pengadilan Negeri Jakarta PusatKuasa hukum Yohan Suryanto, Benny Daga menyebut para lima dari sembilan saksi merupakan 'saksi mahkota'. Sebab, mereka yang dihadirkan juga merupakan para tersangka di kasus yang telah merugikan negara sebesar Rp 8,032 triliun."Betul, saksi mahkota,” kata Kuasa Hukum Yohan Suryanto, Benny Daga, kepada wartawan, Senin (25/9/2023).Adapun saksi mahkota dimaksud, telah menjadi terdakwa, Dirut PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak; Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali; dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan. Sedangkan status masih tersangka, Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama dan Direktur Utama PT Basis Utama Prima (BUP), Muhammad Yusrizki.Sedangkan empat orang lainnya yaitu, istri Anang Achmad Latif, Sakinah Juliani Utami; dan kakak Anang Achmad Latif, Tia Mutia Hasna, Direktur PT Inti Gria Perdana, Permadi Indra Yoga; dan seseorang bernama Emiliana

Kronologi Munculnya Nama Cak Imin jadi Cawapres

Topik

Komentar

BERITA TERKAIT

Rais Aam PBNU: Indonesia Butuh Lebih Banyak Ahli Hadits

Bank Mandiri Kembali Sabet Penghargaan Asiamoney 2023

Kiai Cholil: Merangkum Alquran dengan Konghucu Mustahil dan Melukai Kehormatan Umat Islam

Bea Cukai Terima Kunjungan Pelajar di Lampung dan Makassar

Ditantang Sujiwo Tejo Bujuk Dirinya untuk Salat, Begini Jawaban Ustaz Das'ad Latif

Bea Cukai Beri Fasilitas Pusat Logistik Berikat

Harus Ganti KA, Naik Kereta WHOOSH Lebih Ribet

Petinggi Kemenkeu Akui APBN Dijadikan Jaminan Proyek Kereta WHOOSH

Politikus Hanura Dukung jika Ganjar Pilih Mahfud MD sebagai Cawapres

Syarat Peserta Pemilu 2024, Anies dan Prabowo Sudah Kantongi SKCK

Lima Saksi Mahkota Dijadwalkan Beri Kesaksian di Sidang Jhonny G Plate Cs

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA