NASIONAL

Selasa, 05 Juli 2011 | 02:00 WIB

1.300 Perusahaan Belum setorkan Jamsostek Rp 600 M

Renny Sundayani
1.300 Perusahaan Belum setorkan Jamsostek Rp 600 M
IST

INILAH.COM, Jakarta - Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengaku ada 1.300 perusahaan di Jawa Barat yang belum menyetorkan uang jaminan sosial bagi karyawan dengan nilai sebesar Rp600 miliar.

Hal tersebut disampaikan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kajati Jawa Barat M. Yusuf usai penandatanganan MoU dengan pihak PT Jamsostek, di Jakarta, Senin (4/7/2011).

"Dari MoU dengan Jamsostek perusahaan-perusahaan yang tidak menyetorkan kewajibannya ada Rp600 miliar dari sekitar 1.300 perusahaan. Kewajiban itu kan 2,5 persen potongan gaji itu tidak disetorkan ke Jamsostek. Rp600 miliar harus dipulihkan karena ini kesejahteraan tenaga kerja," ujar M. Yusuf.

Meski demikian, mantan Kepala kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini mengaku sifatnya masih keperdataan karena mengikat Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan belum masuk dalam ranah kasus Korupsi.

"Kalau nanti sengaja menggelapkan bisa juga (korupsi). Jamsostek itu Jabar dan Banten, sudah MoU tinggal pelaksanaan. Jabar aja ada 1300 perusahaan. Peserta jamsostek puluhan ribu, karena UU kan jelas sekali gaji minimal 1 juta kan wajib jamsostek," ujarnya.

Kendati demikian, Ia mengaku dari ribuah perusaahan yang ada di sekitar Jabar dan Banten yang telah mendaftar Jamsostek namun masih ada yang "ngemplang". Oleh karenanya pihaknya akan menertibkan agar perusahaan tersebut membayarkan kewajibannya ke jamsostek.

"Karena, ini kan buat kesejahteraan puluhan ribu tenaga kerja, merupakan hak-hak pekerja," katanya.

Agar jelas perusahaan mana saja yang belum membayar ke jamsostek atau ada yang mau bayar namun dananya terpakai untuk kepentingan lain, pihaknya tengah mengklasifikasikan. Pasalnya, Jamsostek berharap kepada kejaksaan untuk dapat mengembalikan uang tersebut, dengan MOU itu.

Ia melanjutkan, sejak Januari sampai Juni 2011, Kejati Jabar di bidang Datun berhasil mendapatkan uang Rp3 miliar dari hasil tindak pidana korupsi dari Surat Kuasa Khusus (SKK) ada Rp13 miliar.

"Kami ada MoU, SKK, Rp13 miliar pengembalian keuangan negara yang dipertahankan, dipulihkan dan,dari UU Korupsi sekitar Rp3 miliar untuk tahun 2011" katanya.

Sedangkan dana yang dipulihkan atau hasil tagihan ke perusahaan dari 157 BUMN dan BUMD (daerah) sebesar Rp10,3 miliar, sedangkan dana yang berhasil dipertahankan dalam gugatan sebesar Rp25 miliar.

"Jadi jumlahnya sebanyak Rp38,3 miliar dan mendapatkan SKK sebanyak 157 perusahaan rata-rata dari BUMN dan BUMD," Tutupnya. [lal]

#kejaksaan #jamsostek #1.300 #600 #miliar #belum setor
BERITA TERKAIT
Kuasa Hukum PDIP Konsultasi ke Polri Soal Hukum
Yasonna Diharap Gunakan Data Terkini Seputar Priok
Kata Pengamat Intelijen Soal Merangkul Aceh
PK BLBI Ujian Profesionalisme Pimpinan KPK Baru
Polda Jabar Dalami Viral Sunda Empire di Bandung
Kinerja Kejagung Dipertanyakan
DPR Prihatin dengan Kisruh di TVRI

kembali ke atas