NASIONAL

Selasa, 05 Juli 2011 | 03:00 WIB

Majelis Rakyat Dongkrak Pembangunan Papua

Irvan ali Fauzi
Majelis Rakyat Dongkrak Pembangunan Papua
Majelis Rakyat Papua Barat IST

INILAH.COM, Jakarta - Pro dan kontra terhadap pembentukan Majelis Rakyat Papua Barat (MRP Papua Barat) merupakan bukti bahwa masyarakat Papua cukup demokratis dan benar-benar peduli terhadap berbagai masalah yang tengah melanda di bumi Papua.

Karena itu menurut Sekjen Forum Peduli Masyarakat Papua Barat (FPMPB) P. Bramandaru, jika ada tuduhan terhadap pembentukan MRP Papua Barat sebagai tindakan yang menyalahi Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) dan sebagai upaya memecah belah persatuan masyarakat Papua adalah tidak benar.

"Namun, kami menyadari sepenuhnya bahwa pro dan kontra yang terjadi adalah wujud dari kepedulian putra-putri bumi Papua terhadap kemajuan daerahnya," ujar Bramandaru dalam rilis kepada INILAH.COM, Senin (4/6/2011).

Provinsi Papua Barat yang hampir memasuki usia satu dekade, kata Bramandaru, telah mencapai banyak kemajuan pembangunan yang diraih secara bertahap mengejar ketertinggalan dari daerah lain.

Tercatat hingga triwulan II 2010, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan sebesar 2,48 persen. Sementara aliran anggaran yang datang dari pemerintah pusat semakin meningkat. Di tahun yang sama (2010), APBN yang dialokasikan untuk provinsi Papua Barat sebesar Rp 8,08 triliun.

"Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan yang sedang berlangsung di Papua Barat benar-benar berjalan sesuai dengan harapan untuk mengejar ketertinggalan sekaligus memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya," kata Bramandaru.

"Oleh karena itu, pembentukkan MRP Papua Barat adalah wujud nyata upaya untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai pihak yang mengawasi sekaligus memberikan arahan bagi pembangunan yang sedang berlangsung," tegasnya lagi.

Dasar hukum bagi pendirian MRP Papua Barat adalah apayang tertera dalam Peraturan Pemerintah No.54/2004 tentang MRP pasal 73,74 dan 75 serta Surat Ketetapan dari Menteri Dalam Negeri. Hal itu merupakan kekuatan secara yuridis dari pemerintah pusat agar keberadaan MRP Papua Barat dapat memainkan perannya secara maksimal.

Keberadaan MRP Papua Barat, kata Bramandaru, sangat menentukan kemajuan masyarakat. Berbagai potensi daerah yang masih harus diberdayakan dan sejumlah permasalahan yang masih dihadapi oleh Masyarakat Papua Barat perlu segera dirumuskan serta direalisasikan.

"Oleh karena itu, masyarakat Papua Barat menyambut dan mendukung secara penuh atas terbentuknya MRP Papua Barat," katanya.

"Terlebih dibawah kepemimpinan Gubernur Papua Barat Abraham O Ataruri serta Wakil Gubernur Rahimin Katjong, masyarakat Papua Barat menaruh kepercayaan dan harapan bagi terwujudnya masyarakat Papua Barat yang lebih mandiri dan mampu mengejar ketertinggalannya," tandasnya. [lal]

#majelis rakyat #papua #pembangunan
BERITA TERKAIT
Calon Bos BUMN, Ahok Masih Bisa Jadi Kader PDIP
Gunung Merapi Meletus, Letusan Mencapai 1.000 M
Pemilihan Aklamasi Akan Hancurkan Golkar
Seorang PNS Ditemukan Meninggal di Kamar Rumahnya
51 Perguruan Tinggi Ikuti Program NMCC Peradi
5 Pekerja Rel KA Tertimbun Longsor, 2 Tewas
Densus 88 Gulung Empat Terduga Teroris di Aceh

kembali ke atas